Soal Wali Kota Dicopot, Sekda DKI: Ada Catatan Evaluasi Kinerja Pejabat
Rabu, 18 Juli 2018 - 14:52 WIB
Soal Wali Kota Dicopot, Sekda DKI: Ada Catatan Evaluasi Kinerja Pejabat
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Daerah, Saefullah memastikan para pejabat yang dicopot akan mendapat penjelasan terkait perombakan yang dilakukan Pemprov DKI. Saefullah membenarkan pejabat yang dicopot baru sekadar ditelepon oleh Anies beberapa saat sebelum dicopot.
“Pemegang kehendak kedaulatan ada di tangan gubernur. Mengenai metodenya saya rasa kurang sabar saja. Pada waktunya saya pikir nanti Pak Gubenur akan mengundang yang bersangkutan dalam situasi silaturahmi dan kekeluargaan," kata Saefullah kepada wartawan, Rabu (18/7/2018).
Saefullah menjelaskan, pejabat eselon II yang sudah berusia 58 tahun, akan dipensiunkan. Sedangkan mereka yang belum 58, akan dijadikan staf.
SK mutasi ini, diakui Saefullah, memang belum dipegang oleh para pejabat. Namun SK itu telah dibuat secara kolektif dan sudah ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Karena itu, ia meminta agar pejabat meminta langsung dan mendatangi BKD. "Petikannya nanti pada saat penjelasan yang bersangkutan dipanggil," kata Saefullah.
Adapun terkait prosedur teguran dan pemeriksaan sebelum mencopot pejabat, Saefullah memastikan ada catatan evaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan. Pihaknya sengaja tak membukanya sebab menyangkut nama baik yang bersangkutan.
"Semuanya ada catatannya komplet di BKD. Jadi kami tidak ingin membuka ini semua ke publik, itu saja. Dijaga demi kepentingan yang bersangkutan," tutup Saefullah.
“Pemegang kehendak kedaulatan ada di tangan gubernur. Mengenai metodenya saya rasa kurang sabar saja. Pada waktunya saya pikir nanti Pak Gubenur akan mengundang yang bersangkutan dalam situasi silaturahmi dan kekeluargaan," kata Saefullah kepada wartawan, Rabu (18/7/2018).
Saefullah menjelaskan, pejabat eselon II yang sudah berusia 58 tahun, akan dipensiunkan. Sedangkan mereka yang belum 58, akan dijadikan staf.
SK mutasi ini, diakui Saefullah, memang belum dipegang oleh para pejabat. Namun SK itu telah dibuat secara kolektif dan sudah ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Karena itu, ia meminta agar pejabat meminta langsung dan mendatangi BKD. "Petikannya nanti pada saat penjelasan yang bersangkutan dipanggil," kata Saefullah.
Adapun terkait prosedur teguran dan pemeriksaan sebelum mencopot pejabat, Saefullah memastikan ada catatan evaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan. Pihaknya sengaja tak membukanya sebab menyangkut nama baik yang bersangkutan.
"Semuanya ada catatannya komplet di BKD. Jadi kami tidak ingin membuka ini semua ke publik, itu saja. Dijaga demi kepentingan yang bersangkutan," tutup Saefullah.
(ysw)
