Sultan HB X Minta Program untuk Warga Miskin Diubah
Sultan HB X Minta Program untuk Warga Miskin Diubah
A
A
A
GUNUNGKIDUL - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengkritik data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Ini lantaran parameter yang digunakan sulit digunakan mengurangi angka kemiskinan di DIY.
Untuk itu, menurut Sultan, diperlukan adanya perubahan pola pemberian bantuan bagi warga miskin. "BPS tidak mendata aset yang dimiliki. Warga Gunungkidul memang tidak memiliki deposit di bank. Namun mereka punya jati. Karena BPS tidak mendata aset. Di depan rumah ada 100 biji jati tidak dihitung. Makanya sulit untuk mengurangi kemiskinan," ujar Sri Sultan saat halalbihalal bersama pejabat dan masyarakat Gunungkidul di bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Gunungkidul, DIY, Kamis (28/6/2018).
Pembiayaan konsumsi masyarakat di luar pendidikan dan kesehatan di bawah Rp400.000 masih dikatakan miskin. Dengan demikian jika membantu orang miskin sebulan diberikan Rp1 juta, tetapi pengeluaran non pendidikan dan kesehatan di bawah Rp400.000 tetap dianggap miskin. "Kalau seperti itu sangat sulit menjadikan mengangkat orang miskin," ujarnya.
Menurut Sultan, pendekatan pembangunan manusia semestinya tidak lagi dengan pemberian bantuan tunai tapi dengan pemberdayaan warga. "Kita ada pilot project pemberdayaan di beberapa kecamatan. Ini pilihan untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu perlu ada koordinasi lintas OPD dengan dana APBD, sehingga masing-masing tidak bekerja sendiri-sendiri," ucap Sultan.
Desa merupakan kunci utama dalam pemberdayaan. Untuk itu desa, terutama perangkat desa harus bekerja keras dan didukung dana dari APBD Kabupaten, Provinsi dan dana keistimewaan (danais). "Anggaran harus bisa disingkronkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk Dinas Kebudayaan mendesain danais untuk pemberdayaan sampai pedukuhan tidak usah nunggu provinsi," ujar Raja Keraton Yogyakarta ini.
Menanggapi hal ini, Bupati Gunungkidul Badingah mengaku sudah menyiapkan langkah koordinasi bersama sejumlah OPD untuk mengentaskan kemiskinan. Koordinasi dilakukan agar program pemberdayaan tidak tumpang tindih. "Kami sangat setuju apalagi ada pilot project penanggulangan kemiskinan lewat pemberdayaan masyarakat," ucapnya.
Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Gunungkidul, Bambang Setiawan mengatakan, untuk menindaklanjuti program yang akan turun ke desa, para kades dan perangkat desa sudah siap. "Aturan baku perlu segera diberikan agar bisa menjadi pegangan. Yang penting adalah bagaimana sistem pendampingan dari supra desa baik kecamatan dan kabupaten," katanya.
Untuk itu, menurut Sultan, diperlukan adanya perubahan pola pemberian bantuan bagi warga miskin. "BPS tidak mendata aset yang dimiliki. Warga Gunungkidul memang tidak memiliki deposit di bank. Namun mereka punya jati. Karena BPS tidak mendata aset. Di depan rumah ada 100 biji jati tidak dihitung. Makanya sulit untuk mengurangi kemiskinan," ujar Sri Sultan saat halalbihalal bersama pejabat dan masyarakat Gunungkidul di bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Gunungkidul, DIY, Kamis (28/6/2018).
Pembiayaan konsumsi masyarakat di luar pendidikan dan kesehatan di bawah Rp400.000 masih dikatakan miskin. Dengan demikian jika membantu orang miskin sebulan diberikan Rp1 juta, tetapi pengeluaran non pendidikan dan kesehatan di bawah Rp400.000 tetap dianggap miskin. "Kalau seperti itu sangat sulit menjadikan mengangkat orang miskin," ujarnya.
Menurut Sultan, pendekatan pembangunan manusia semestinya tidak lagi dengan pemberian bantuan tunai tapi dengan pemberdayaan warga. "Kita ada pilot project pemberdayaan di beberapa kecamatan. Ini pilihan untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu perlu ada koordinasi lintas OPD dengan dana APBD, sehingga masing-masing tidak bekerja sendiri-sendiri," ucap Sultan.
Desa merupakan kunci utama dalam pemberdayaan. Untuk itu desa, terutama perangkat desa harus bekerja keras dan didukung dana dari APBD Kabupaten, Provinsi dan dana keistimewaan (danais). "Anggaran harus bisa disingkronkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk Dinas Kebudayaan mendesain danais untuk pemberdayaan sampai pedukuhan tidak usah nunggu provinsi," ujar Raja Keraton Yogyakarta ini.
Menanggapi hal ini, Bupati Gunungkidul Badingah mengaku sudah menyiapkan langkah koordinasi bersama sejumlah OPD untuk mengentaskan kemiskinan. Koordinasi dilakukan agar program pemberdayaan tidak tumpang tindih. "Kami sangat setuju apalagi ada pilot project penanggulangan kemiskinan lewat pemberdayaan masyarakat," ucapnya.
Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Gunungkidul, Bambang Setiawan mengatakan, untuk menindaklanjuti program yang akan turun ke desa, para kades dan perangkat desa sudah siap. "Aturan baku perlu segera diberikan agar bisa menjadi pegangan. Yang penting adalah bagaimana sistem pendampingan dari supra desa baik kecamatan dan kabupaten," katanya.
(amm)
Explore More