Soni Sumarsono Dukung Langkah Hukum Danny Pomanto
Jum'at, 04 Mei 2018 - 21:50 WIB
Soni Sumarsono Dukung Langkah Hukum Danny Pomanto
A
A
A
MAKASSAR - Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono mendukung upaya hukum yang ditempuh Moh Ramdhan "Danny" Pomanto selaku petahana yang kembali maju bertarung di Pilwalkot Makassar 2018, jika merasa diperlakukan tidak adil.
Di samping itu, Penjabat Gubernur Sulsel ini pun meminta kepada penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Panwaslu untuk tidak gegabah dalam memutuskan suatu perkara.
Misalnya, salah satu kasus yang menimpa Danny Pomanto perihal pembagian smartphone bagi ketua rukun tetanga dan warga (RT/RW) se-Kota Makassar.
Menurut Soni, baik KPU maupun Bawaslu harus memperbanyak sumber informasi yang jelas sebelum memutuskan suatu masalah. Tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan rekomendasi sebelum melakukan pengecekan kasus lebih mendalam.
"Kalau di Makassar mungkin pembagian HP dalam konteks pengembangan smartcity. Ketika saya jadi Penjabat Gubernur Jakarta, semua camat/lurah dibekali HP karena laporan mereka dengan HP. Kalau tidak ada HP bagaimana melaporkan," beber Soni, Jumat (4/5/2018).
Tidak hanya itu, dia menambahkan, selama menggunakan dana APBD maka apa yang dilakukan Danny Pomanto bukanlah semua kesalahan. Karena statusnya, pelaksanaan APBD. Dimana kalau tidak dilaksanakan, daya serap anggaran malah akan rendah.
"Kalau semua anggaran masuk di APBD, maka judulnya adalah pelaksanaan APBD. Kalau tidak dilaksanakan, itu salah. Daya serap rendah. Dan kita mengingkari komitmen politik dengan dewan. Itu saja rumusnya," terang dia.
Meski begitu, Soni mengaku tetap menghargai pandangan KPU dan Bawaslu. "Silakan saja, kita hormati proses hukum yang berlaku sampai tuntas. Kita belajar hukum bersama," lanjutnya.
Soni bahkan menegaskan siap melindungi kepala daerah yang bekerja secara profesional. Apalagi, program yang dilakukam kepala daerah bersangkutan, memang dalam upaya realisasi APBD.
"Jangan sampai maksud baik dianulir menjadi jelek. Kalau begini orang jadi malas berbuat untuk kepentingan rakyatnya," pungkasnya.
(rhs)
Di samping itu, Penjabat Gubernur Sulsel ini pun meminta kepada penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Panwaslu untuk tidak gegabah dalam memutuskan suatu perkara.
Misalnya, salah satu kasus yang menimpa Danny Pomanto perihal pembagian smartphone bagi ketua rukun tetanga dan warga (RT/RW) se-Kota Makassar.
Menurut Soni, baik KPU maupun Bawaslu harus memperbanyak sumber informasi yang jelas sebelum memutuskan suatu masalah. Tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan rekomendasi sebelum melakukan pengecekan kasus lebih mendalam.
"Kalau di Makassar mungkin pembagian HP dalam konteks pengembangan smartcity. Ketika saya jadi Penjabat Gubernur Jakarta, semua camat/lurah dibekali HP karena laporan mereka dengan HP. Kalau tidak ada HP bagaimana melaporkan," beber Soni, Jumat (4/5/2018).
Tidak hanya itu, dia menambahkan, selama menggunakan dana APBD maka apa yang dilakukan Danny Pomanto bukanlah semua kesalahan. Karena statusnya, pelaksanaan APBD. Dimana kalau tidak dilaksanakan, daya serap anggaran malah akan rendah.
"Kalau semua anggaran masuk di APBD, maka judulnya adalah pelaksanaan APBD. Kalau tidak dilaksanakan, itu salah. Daya serap rendah. Dan kita mengingkari komitmen politik dengan dewan. Itu saja rumusnya," terang dia.
Meski begitu, Soni mengaku tetap menghargai pandangan KPU dan Bawaslu. "Silakan saja, kita hormati proses hukum yang berlaku sampai tuntas. Kita belajar hukum bersama," lanjutnya.
Soni bahkan menegaskan siap melindungi kepala daerah yang bekerja secara profesional. Apalagi, program yang dilakukam kepala daerah bersangkutan, memang dalam upaya realisasi APBD.
"Jangan sampai maksud baik dianulir menjadi jelek. Kalau begini orang jadi malas berbuat untuk kepentingan rakyatnya," pungkasnya.
(rhs)
