100 Hari Pemerintahan Anies-Sandi, Fraksi Demokrat Beri Nilai 8
Rabu, 24 Januari 2018 - 13:55 WIB
100 Hari Pemerintahan Anies-Sandi, Fraksi Demokrat Beri Nilai 8
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno hari ini Rabu (24/1/2018) tepat sudah berjalan 100 hari. Sambutan pro dan kontra mengiringi kebijakan yang mereka keluarkan.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menilai kebijakan dari pemimpin Ibu Kota yang baru mulai menunjukkan perbaikan dari pemerintahan sebelumnya. Pihaknya pun memberikan nilai delapan atas kinerja mereka selama ini. "Nilai delapan untuk pemerintahan Anies-Sandi," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (24/1/2018).
Menurutnya, Anies-Sandi telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pro rakyat. Salah satunya yaitu, penciptaan lapangan pekerjaan dengan menggalakkan program OK-OCE, sehingga menumbuhkan rasa kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha.
"Kalau dibidang transportasinya yaitu OK-Otrip. Itu sebuah program baru yang bagus," imbuhnya.
Terkait dilakukannya rekayasa lalu lintas di Jalan Jati Baru, Tanah Abang yang mendapat penolakan dari sopir angkot, kata dia, itu harus menjadi pembelajaran untuk pemerintah. Sehingga, untuk ke depannya sebelum mengeluarkan kebijakan, mereka harus duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Ke depannya pemerintah harus duduk bersama dengan seluruh stake holder sebelum mengeluarkan kebijakan," pungkasnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menilai kebijakan dari pemimpin Ibu Kota yang baru mulai menunjukkan perbaikan dari pemerintahan sebelumnya. Pihaknya pun memberikan nilai delapan atas kinerja mereka selama ini. "Nilai delapan untuk pemerintahan Anies-Sandi," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (24/1/2018).
Menurutnya, Anies-Sandi telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pro rakyat. Salah satunya yaitu, penciptaan lapangan pekerjaan dengan menggalakkan program OK-OCE, sehingga menumbuhkan rasa kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha.
"Kalau dibidang transportasinya yaitu OK-Otrip. Itu sebuah program baru yang bagus," imbuhnya.
Terkait dilakukannya rekayasa lalu lintas di Jalan Jati Baru, Tanah Abang yang mendapat penolakan dari sopir angkot, kata dia, itu harus menjadi pembelajaran untuk pemerintah. Sehingga, untuk ke depannya sebelum mengeluarkan kebijakan, mereka harus duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Ke depannya pemerintah harus duduk bersama dengan seluruh stake holder sebelum mengeluarkan kebijakan," pungkasnya.
(ysw)
