Pemkab Blitar Mulai Pantau Perkembangan Ojek Online
A
A
A
BLITAR - Pemerintah Kabupaten Blitar mulai memantau perkembangan angkutan umum berbasis ojek online. Sudah dua bulan ini angkutan yang menggunakan sistem internet itu banyak dijumpai di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar.
"Laporan yang kita terima mereka (ojek online) juga mangkal di sejumlah titik," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Toha Mashuri kepada wartawan, Jumat (19/1/2018).
Dengan meletakkan ciri identitas pada jaket dan helm, driver ojek online sepeda motor lebih mudah dikenali dibandingkan driver roda empat. Meski beraplikasi sama, driver mobil tidak memperlihatkan identitas secara terbuka. Dari data yang dihimpun, selain Gojek ada juga Grab. Terutama para pegawai dan para orang tua yang tidak berketerbatasan waktu mengantar jemput anaknya ke sekolah, lebih memilih ojek online.
"Dan sepertinya masyarakat telah menerima dan menikmati keberadaan ojek online," terang Toha.
Secara izin Toha memastikan belum ada yang mengurus perizinan. Fenomena ini cukup dilematis. Sebab hingga kini ojek online maupun konvensional bukan termasuk angkutan umum yang wajib mengurus ijin operasional.
"Kita sendiri juga belum mendapat petunjuk yuridis (terkait ojek online) dari kementerian perhubungan," jelasnya. (Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Ojek Online
Kendati demikian, dinas perhubungan setempat tidak akan membiarkan begitu saja. Sebab sebelum muncul ojek online sejumlah trayek transportasi umum menjadi domain bisnis angkutan (mobil penumpang umum).
Hal itu perlu diwaspadai mengingat di sejumlah daerah seringkali muncul gejolak. "Karenanya kita terus melakukan pemantauan," tegasnya.
Nurul, salah seorang warga Wonodadi, Kabupaten Blitar menilai keberadaan ojek online cukup banyak membantu. (Baca Juga: DKI Sindir Kebijakan Pusat soal Penanganan Ojek Online
Seperti para pegawai yang lain. Dengan adanya ojek online beban mengantar anak ke sekolah menjadi lebih ringan. "Bagi masyarakat kebanyakan keberadaan ojek online sangat membantu. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat selain cepat juga nyaman. Dan ojek online memiliki standar itu semua," ujarnya.
"Laporan yang kita terima mereka (ojek online) juga mangkal di sejumlah titik," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Toha Mashuri kepada wartawan, Jumat (19/1/2018).
Dengan meletakkan ciri identitas pada jaket dan helm, driver ojek online sepeda motor lebih mudah dikenali dibandingkan driver roda empat. Meski beraplikasi sama, driver mobil tidak memperlihatkan identitas secara terbuka. Dari data yang dihimpun, selain Gojek ada juga Grab. Terutama para pegawai dan para orang tua yang tidak berketerbatasan waktu mengantar jemput anaknya ke sekolah, lebih memilih ojek online.
"Dan sepertinya masyarakat telah menerima dan menikmati keberadaan ojek online," terang Toha.
Secara izin Toha memastikan belum ada yang mengurus perizinan. Fenomena ini cukup dilematis. Sebab hingga kini ojek online maupun konvensional bukan termasuk angkutan umum yang wajib mengurus ijin operasional.
"Kita sendiri juga belum mendapat petunjuk yuridis (terkait ojek online) dari kementerian perhubungan," jelasnya. (Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Ojek Online
Kendati demikian, dinas perhubungan setempat tidak akan membiarkan begitu saja. Sebab sebelum muncul ojek online sejumlah trayek transportasi umum menjadi domain bisnis angkutan (mobil penumpang umum).
Hal itu perlu diwaspadai mengingat di sejumlah daerah seringkali muncul gejolak. "Karenanya kita terus melakukan pemantauan," tegasnya.
Nurul, salah seorang warga Wonodadi, Kabupaten Blitar menilai keberadaan ojek online cukup banyak membantu. (Baca Juga: DKI Sindir Kebijakan Pusat soal Penanganan Ojek Online
Seperti para pegawai yang lain. Dengan adanya ojek online beban mengantar anak ke sekolah menjadi lebih ringan. "Bagi masyarakat kebanyakan keberadaan ojek online sangat membantu. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat selain cepat juga nyaman. Dan ojek online memiliki standar itu semua," ujarnya.
(mhd)