Diduga Terlibat Korupsi Dana APBDes, Ketua BPD Ditangkap Kejari
Selasa, 16 Januari 2018 - 10:40 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Dana APBDes, Ketua BPD Ditangkap Kejari
A
A
A
PELAIHARI - Kejari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Senin (15/01/2018) malam mengamankan Zainuddin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara (Kurut), Kecamatan Bumi Makmur.
Zainuddin diamankan karena diduga terlibat mark up atau penggelembungan pembangunan proyek fisik yang bersumber dari dana APBDes Tahun Anggaran 2016.
Pria yang akrab disapa Udin dijemput petugas di kediamannya di kawasan Handil Suruk, Kuarau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, setelah sebelumnya Kejari menemukan dua alat bukti yang cukup untuk melakukan penahanan.
Sebelum mengamankan Zainuddin, pihak Kejari Tanah Laut mengamankan tersangka lainnya Fahriah, Pelaksana Tugas Kepala Desa Kurau Utara. Fahriah ditangkap pada 23 Agustus 2017 dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Kedua aparatur Desa Kurau Utara ini diduga telah melakukan penggelembungan biaya beberapa proyek fisik APBdes Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hasil audit BPK dari sekitar Rp850 juta lebih dana APBDes yang digunakan untuk pembangunan beberapa proyek fisik itu, negara berpotensi dirugikan Rp290 juta.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanah Laut Stirman Eka Priya Samudera SH membenarkan saat ini pihaknya sudah mengamanan Zainuddin Ketua BPD Desa Kurau Utara.
"Kami sudah mengamankan saudara Zainuddin selaku Ketua BPD Desa Kurau Utara dan saat ini kami titipkan di Rutan Kelas IIB Pelaihari," kata Stirman saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2018) Malam.
Ditakan, Ketua BPD Kuarau Utara itu ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik Kejari Tanah Laut menemukan dua alat bukti permulaan. "Yang bersangkutan (Zainuddin) kami tahan 20 hari kedepan untuk memudahkan pemeriksaan lanjutan," pungkasnya.
Kasus penggelembungan pembangunan proyek fisik di Desa Kurau Utara ini terungkap dari adanya laporan warga mengenai beberapa proyek fisik di Desa Kurau Utara, seperti pembuatan sumur bor, pengurukan dua lokasi kuburan, pembangunan dua jembatan dan perbaikan jalan serta pembuatan siring beton.
Zainuddin diamankan karena diduga terlibat mark up atau penggelembungan pembangunan proyek fisik yang bersumber dari dana APBDes Tahun Anggaran 2016.
Pria yang akrab disapa Udin dijemput petugas di kediamannya di kawasan Handil Suruk, Kuarau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, setelah sebelumnya Kejari menemukan dua alat bukti yang cukup untuk melakukan penahanan.
Sebelum mengamankan Zainuddin, pihak Kejari Tanah Laut mengamankan tersangka lainnya Fahriah, Pelaksana Tugas Kepala Desa Kurau Utara. Fahriah ditangkap pada 23 Agustus 2017 dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Kedua aparatur Desa Kurau Utara ini diduga telah melakukan penggelembungan biaya beberapa proyek fisik APBdes Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hasil audit BPK dari sekitar Rp850 juta lebih dana APBDes yang digunakan untuk pembangunan beberapa proyek fisik itu, negara berpotensi dirugikan Rp290 juta.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanah Laut Stirman Eka Priya Samudera SH membenarkan saat ini pihaknya sudah mengamanan Zainuddin Ketua BPD Desa Kurau Utara.
"Kami sudah mengamankan saudara Zainuddin selaku Ketua BPD Desa Kurau Utara dan saat ini kami titipkan di Rutan Kelas IIB Pelaihari," kata Stirman saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2018) Malam.
Ditakan, Ketua BPD Kuarau Utara itu ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik Kejari Tanah Laut menemukan dua alat bukti permulaan. "Yang bersangkutan (Zainuddin) kami tahan 20 hari kedepan untuk memudahkan pemeriksaan lanjutan," pungkasnya.
Kasus penggelembungan pembangunan proyek fisik di Desa Kurau Utara ini terungkap dari adanya laporan warga mengenai beberapa proyek fisik di Desa Kurau Utara, seperti pembuatan sumur bor, pengurukan dua lokasi kuburan, pembangunan dua jembatan dan perbaikan jalan serta pembuatan siring beton.
(nag)
