Warga Kota Bekasi Berobat Gratis dengan KS NIK
Selasa, 19 Desember 2017 - 16:15 WIB
Warga Kota Bekasi Berobat Gratis dengan KS NIK
A
A
A
BEKASI - Program berobat gratis menggunakan kartu sehat (KS) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang diluncurkan Pemerintah Kota Bekasi mendapat respons positif masyarakat. Untuk itu, ke depan Pemkot Bekasi akan melanjutkan program tersebut.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, melihat respons positif warga, maka pihaknya tetap akan menjalani program KS NIK tanpa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah setempat menginkan agar layanan kesehatan untuk warga dipermudah dan tidak perlu bayar. "Kalau kami mampu keluarin KS NIK dan kerja sama sama RS Swasta, justru ini lebih efisien mengatur keuangannya," katanya.
Menurut dia, tahun ini pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp75 miliar untuk meng-cover biaya KS NIK bagi warga Kota Bekasi yang membutuhkan. Asumsinya, apabila ada prediksi warga sakit sekitar 10.000 tapi kenyataannya warga sakit hanya 5.000 orang dalam satu tahun, artinya dana sebesar Rp75 miliar milik pemerintah tidak akan habis dipakai. Hal itu berbeda bila bekerja sama dengan BPJS. Sebab, Rahmat memprediksi premi yang dibayarkan tetap akan mengalir meski warga tersebut tidak sakit. Dengan demikian, pembiayaan pemerintah akan lebih besar. "Kalau KS NIK kan lebih irit, uangnya dikelola oleh pemerintah sendiri. Kalau tidak habis tetap ada, BPJS kan tidak bisa ditarik," katanya.
Selain itu, Rahmat mengimbau dalam penggunaan KS NIK, warga harus lebih bijak menggunakannya. Warga diharapkan tetap memanfaatkan fasilitas kesehatan pertama apabila sakit ringan. Dengan begitu, fasilitas rujukan dimanfaatkan maksimal bagi warga penyakit kronis. Rahmat menambahkan, layanan kesetahan ini bisa digunakan dirumah sakit negeri maupun swasta di Kota Bekasi maupun luar Bekasi. Saat ini di Kota Bekasi ada 37 rumah sakit dan dari luar Bekasi sebanyak 19 rumah sakit. "Warga bisa menggunakan kartu sehat ini di rumah sakit tersebut," tandasnya.
Manfaat postif kartu sehat diakui sejumlah warga Kota Bekasi. Warga menilai mendaftar sebagai peserta Kartu Sehat (KS) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) lebih mudah dibanding program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik pemerintah pusat. Mereka menganggap jaminan kesehatan dari pemerintah kota lebih mudah diakses dibanding kepesertaan JKN KIS. "Biaya berobat menggunakan kartu Bekasi Sehat lebih mudah dan semua rumah sakit di Bekasi mau menerimanya," kata Adi Warsono,30, warga Pengasinan RT 2/2, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, kepada KORAN SINDO, Senin (18/12/2017).
Menurut Adi, lebih mudah membawa anaknya berobat ke rumah sakit saat menjadi peserta kartu sehat NIK milik pemerintah Kota Bekasi. "Habis berobat cuma butuh tanda tangan kuitansi tagihan," ungkapnya. Bahkan, tagihan tersebut langsung ditujukan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Adi menceritakan, dia membawa anaknya berobat di salah satu RS swasta di Bekasi Timur. Proses administrasi pendaftaran ditempuh tanpa kesulitan dan langsung dilakukan validasi KS NIK.
Karena faktor kemudahan ini, tak hanya warga kurang mampu di Kota Bekasi memilih mendaftar menjadi peserta Kartu Sehat NIK dibanding JKN KIS. Bahkan, tiap hari tercatat sedikitnya 400 kepala keluarga (KK) masuk mendaftar sebagai peserta KS NIK. Mereka bisa langsung mendaftar di ruang Patriot Operation Center (POC) di Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Pantauan KORAN SINDO, pendaftar kartu sehat ini membludak setiap harinya, bahkan sampai mengantre ratusan orang setiap harinya.
Rp5 Miliar per Bulan
Pemkot Bekasi menghabiskan anggaran Rp5 miliar tiap bulan untuk pembiayaan operasional kartu sehat (KS) berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Anggaran ini dikeluarkan untuk membiayai sekitar 3.000 hingga 5.000 pengguna KS berbasis NIK yang tercatat sakit tiap bulan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, segala penyakit para pemengang KS berbasis NIK di wilayah Kota Bekasi akan ditalangi oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Bahkan, untuk penyakit kronis setingkat pemasangan ring jantung yang menghabiskan biaya sebesar Rp60 juta pun tetap ditalangi oleh pemerintah. "Mulai sakit ringan sampai sakit berat, pemegang kartu ini memang gratis berobat di Kota Bekasi," katanya.
Sementara pemegang KS berbasis NIK saat ini tidak dipungut biaya apa pun. Alokasi dana operasional sudah diatur pemerintah setempat bersumber dari penghasilan pajak daerah. "Mereka kan bayar pajak, dan kami kembalikan dalam bentuk manfaat kesehatan, pendidikan, dan pembangunan kota," tandasnya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, melihat respons positif warga, maka pihaknya tetap akan menjalani program KS NIK tanpa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah setempat menginkan agar layanan kesehatan untuk warga dipermudah dan tidak perlu bayar. "Kalau kami mampu keluarin KS NIK dan kerja sama sama RS Swasta, justru ini lebih efisien mengatur keuangannya," katanya.
Menurut dia, tahun ini pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp75 miliar untuk meng-cover biaya KS NIK bagi warga Kota Bekasi yang membutuhkan. Asumsinya, apabila ada prediksi warga sakit sekitar 10.000 tapi kenyataannya warga sakit hanya 5.000 orang dalam satu tahun, artinya dana sebesar Rp75 miliar milik pemerintah tidak akan habis dipakai. Hal itu berbeda bila bekerja sama dengan BPJS. Sebab, Rahmat memprediksi premi yang dibayarkan tetap akan mengalir meski warga tersebut tidak sakit. Dengan demikian, pembiayaan pemerintah akan lebih besar. "Kalau KS NIK kan lebih irit, uangnya dikelola oleh pemerintah sendiri. Kalau tidak habis tetap ada, BPJS kan tidak bisa ditarik," katanya.
Selain itu, Rahmat mengimbau dalam penggunaan KS NIK, warga harus lebih bijak menggunakannya. Warga diharapkan tetap memanfaatkan fasilitas kesehatan pertama apabila sakit ringan. Dengan begitu, fasilitas rujukan dimanfaatkan maksimal bagi warga penyakit kronis. Rahmat menambahkan, layanan kesetahan ini bisa digunakan dirumah sakit negeri maupun swasta di Kota Bekasi maupun luar Bekasi. Saat ini di Kota Bekasi ada 37 rumah sakit dan dari luar Bekasi sebanyak 19 rumah sakit. "Warga bisa menggunakan kartu sehat ini di rumah sakit tersebut," tandasnya.
Manfaat postif kartu sehat diakui sejumlah warga Kota Bekasi. Warga menilai mendaftar sebagai peserta Kartu Sehat (KS) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) lebih mudah dibanding program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik pemerintah pusat. Mereka menganggap jaminan kesehatan dari pemerintah kota lebih mudah diakses dibanding kepesertaan JKN KIS. "Biaya berobat menggunakan kartu Bekasi Sehat lebih mudah dan semua rumah sakit di Bekasi mau menerimanya," kata Adi Warsono,30, warga Pengasinan RT 2/2, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, kepada KORAN SINDO, Senin (18/12/2017).
Menurut Adi, lebih mudah membawa anaknya berobat ke rumah sakit saat menjadi peserta kartu sehat NIK milik pemerintah Kota Bekasi. "Habis berobat cuma butuh tanda tangan kuitansi tagihan," ungkapnya. Bahkan, tagihan tersebut langsung ditujukan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Adi menceritakan, dia membawa anaknya berobat di salah satu RS swasta di Bekasi Timur. Proses administrasi pendaftaran ditempuh tanpa kesulitan dan langsung dilakukan validasi KS NIK.
Karena faktor kemudahan ini, tak hanya warga kurang mampu di Kota Bekasi memilih mendaftar menjadi peserta Kartu Sehat NIK dibanding JKN KIS. Bahkan, tiap hari tercatat sedikitnya 400 kepala keluarga (KK) masuk mendaftar sebagai peserta KS NIK. Mereka bisa langsung mendaftar di ruang Patriot Operation Center (POC) di Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Pantauan KORAN SINDO, pendaftar kartu sehat ini membludak setiap harinya, bahkan sampai mengantre ratusan orang setiap harinya.
Rp5 Miliar per Bulan
Pemkot Bekasi menghabiskan anggaran Rp5 miliar tiap bulan untuk pembiayaan operasional kartu sehat (KS) berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Anggaran ini dikeluarkan untuk membiayai sekitar 3.000 hingga 5.000 pengguna KS berbasis NIK yang tercatat sakit tiap bulan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, segala penyakit para pemengang KS berbasis NIK di wilayah Kota Bekasi akan ditalangi oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Bahkan, untuk penyakit kronis setingkat pemasangan ring jantung yang menghabiskan biaya sebesar Rp60 juta pun tetap ditalangi oleh pemerintah. "Mulai sakit ringan sampai sakit berat, pemegang kartu ini memang gratis berobat di Kota Bekasi," katanya.
Sementara pemegang KS berbasis NIK saat ini tidak dipungut biaya apa pun. Alokasi dana operasional sudah diatur pemerintah setempat bersumber dari penghasilan pajak daerah. "Mereka kan bayar pajak, dan kami kembalikan dalam bentuk manfaat kesehatan, pendidikan, dan pembangunan kota," tandasnya.
(amm)
