Usung Sudrajat, Gerindra Harus Kerja Ekstra Keras di Pilgub Jabar
A
A
A
BANDUNG - Mayjen (Purn) Sudrajat yang diusung Partai Gerindra sebagai calon gubernur Jawa Barat dinilai belum cukup modal untuk bertarung. Untuk memenangi pesta demokrasi tersebut, Partai Gerindra harus bekerja ekstra keras.
Pakar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi menyatakan, pengusungan Mayjen (Purn) Sudrajat sebenarnya membuat sulit posisi Gerindra.
Dengan cara normatif tanpa manuver politik, akan sangat berat bagi Gerindra memenangi Pilgub Jabar 2018. Selain sosok baru, popularitas dan elektabilitas Mayjen (Purn) Sudrajat pun belum teruji.
"Sebaliknya, jika memakai manuver politik, mengangkat isu SARA seperti di (Pilgub) Jakarta, ini malah akan mengganggu pendewasaan politik dan demokrasi di Jawa Barat. Jadi, saat Sudrajat naik, semua kembali di posisi nol," tegas Muradi di Bandung, Senin (11/12/2017).
Lebih jauh Mulyadi mengatakan, pengusungan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai buntut ketidakmampuan Partai Gerindra dalam mengontrol kepala daerah-kepala daerah yang pernah dimenangkannya. "Contohnya Jokowi, Ahok, dan Ridwan Kamil. Setelah menang, Gerindra tak mampu mengontrol kekuasaannya," ungkap Muradi
Muradi melanjutkan, kerja akan bertambah ekstra keras jika Gerindra akhirnya bergabung dengan PKS dan mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat dan kader PKS Ahmad Syaikhu.
Menurut dia, meski pun PKS dikenal memiliki mesin partai berkinerja baik, namun popularitas dan elektabilitas Ahmad Syaikhu akan menjadi penghambat pemenangan Pilgub Jabar 2018.
"Kalau memasangkan Sudrajat dengan Ahmad Syaikhu, itu pekerjaan luar biasa. Pengusungan Sudrajat ini bisa disebut telat, karena tinggal tujuh bulan lagi (sampai pemungutan suara Pilgub Jabar 2018)," pungkasnya.
Pakar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi menyatakan, pengusungan Mayjen (Purn) Sudrajat sebenarnya membuat sulit posisi Gerindra.
Dengan cara normatif tanpa manuver politik, akan sangat berat bagi Gerindra memenangi Pilgub Jabar 2018. Selain sosok baru, popularitas dan elektabilitas Mayjen (Purn) Sudrajat pun belum teruji.
"Sebaliknya, jika memakai manuver politik, mengangkat isu SARA seperti di (Pilgub) Jakarta, ini malah akan mengganggu pendewasaan politik dan demokrasi di Jawa Barat. Jadi, saat Sudrajat naik, semua kembali di posisi nol," tegas Muradi di Bandung, Senin (11/12/2017).
Lebih jauh Mulyadi mengatakan, pengusungan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai buntut ketidakmampuan Partai Gerindra dalam mengontrol kepala daerah-kepala daerah yang pernah dimenangkannya. "Contohnya Jokowi, Ahok, dan Ridwan Kamil. Setelah menang, Gerindra tak mampu mengontrol kekuasaannya," ungkap Muradi
Muradi melanjutkan, kerja akan bertambah ekstra keras jika Gerindra akhirnya bergabung dengan PKS dan mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat dan kader PKS Ahmad Syaikhu.
Menurut dia, meski pun PKS dikenal memiliki mesin partai berkinerja baik, namun popularitas dan elektabilitas Ahmad Syaikhu akan menjadi penghambat pemenangan Pilgub Jabar 2018.
"Kalau memasangkan Sudrajat dengan Ahmad Syaikhu, itu pekerjaan luar biasa. Pengusungan Sudrajat ini bisa disebut telat, karena tinggal tujuh bulan lagi (sampai pemungutan suara Pilgub Jabar 2018)," pungkasnya.
(nag)