Penataan Trotoar Sudirman-Thamrin Rp500 Miliar
Rabu, 06 Desember 2017 - 08:01 WIB
Penataan Trotoar Sudirman-Thamrin Rp500 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Penataan trotoar di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat masih dalam tahap pematangan design. Biaya penataan yang bersumber dari Koefensi Luas Bangunan (KLB) sisa pembangunan Semanggi tidak perlu menunggu audit.
Asisten Pembangunan Sekertairat Daerah DKI Jakarta, Gamal Sinurat mengatakan, penataan trotoar Sudirman-Thamrin salah satu pendanaannya memang menggunakan sisa dana KLB pembangunan Simpang Susun Semanggi (SSS). Namun, penataan tidak perlu menunggu hasil audit SSS lantaran prekiraan pembangunan SSS dengan KLB PT Mitra Panca Persada (MPP) masih menyisakan dana sekitar Rp 200 Miliar dari total KLB Rp 579 Miliar.
"Penataan trotoar tidak perlu tunggu audit SSS. Asal jangan melebihi sisa itu. Kalau melebihi ya temuan," kata Gamal di Balai Kota, Selasa (5/12/2017).
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal menuturkan bahwa penataan trotoar Sudirman-Thamrin hanya tinggal pematangan design. Menurut dia, tiga instansi yang akan menata trotoar sepanjang kurang lebih 6,2 kilometer itu telah melakukan lelang fisik. Jadi, ketika design sudah matang, penataan sudah bisa dilakukan.
Adapun dana yang dikeluarkan untuk penataan itu, kata Yusmada, mencapai sekitar Rp500 Miliar gabungan dari tiga perusahaan, yakni PT MPP, PT Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta dan PT Keplan. "Penataan tidak hanya dilakukan untuk trotoar saja. Tetapi juga untuk lajur kendaraan dan jalur hijau yang ada. Sekarang masih dalam tahap mematangkan design untuk penataan kawasan Sudirman dan Thamrin," ungkapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengakui, design penataan trotoar mengalami evaluasi. Trotoar yang sudah lebar nantinya harus bisa mempersatukan warga. Terpenting, harus memuliakan pejalan kaki.
"Kalau sudah luas dan paling penting memuliakan pejalan kaki dulu. Baru kalau ada space lebih, bisa untuk atraksi budaya atau atraksi lainnya. Kalau di luar kan ada jugglers, musik, dan lainnya. Nanti lihat saja. Tergantung daripada situasi dan kondisi di lapangan," ungkapnya.
Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Jalur Hijau Dinas Kehutanan DKI Arwin Adlin menegaskan, pelebaran trotoar Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin mengalami perubahan. Untuk desain trotoar yang semula direncanakan diperlebar menjadi 8-12 meter dari sekitar lima meter yang ada saat ini akan dikurangi guna menyediakan lajur untuk kendaraan motor.
“Untuk pelebaran trotoar kami hanya memangkas (topping) 554 pohon di bagian dua separator, belum memindahkan. Karena kalau 8-12 meter itu pohon tersebut harus dipindahkan. Nah kami tunggu design," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ricardo menyarankan agar sebaiknya penataan trotoar menunggu hasil audit SSS dan penerjaan Mass Rapid Transit (MRT) selesai. Sebab, kata dia, selain jalur lambat dan jalur cepat Jalan Sudirman-Thamrin saat ini sangat padat apalagi saat jam-jam sibuk, apabila terjadi temuan penggunaan KLB, DKI bisa meresponya dengan cepat.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan itupun meminta agar penggunaan dana KLB dievaluasi. Sebab, banyak pembangunan yang menggunakan dana KLB bermasalah dan tidak tercata dalam aset DKI. "Sebaiknya bereskan dahulu penggunaan KLB. Kemudian tingkatkan pelayanan angkutan umum. Kami sepakat untuk mengubah jantung kota, tapi tidak bisa terburu-buru tanpa solusi," jelasnya.
Asisten Pembangunan Sekertairat Daerah DKI Jakarta, Gamal Sinurat mengatakan, penataan trotoar Sudirman-Thamrin salah satu pendanaannya memang menggunakan sisa dana KLB pembangunan Simpang Susun Semanggi (SSS). Namun, penataan tidak perlu menunggu hasil audit SSS lantaran prekiraan pembangunan SSS dengan KLB PT Mitra Panca Persada (MPP) masih menyisakan dana sekitar Rp 200 Miliar dari total KLB Rp 579 Miliar.
"Penataan trotoar tidak perlu tunggu audit SSS. Asal jangan melebihi sisa itu. Kalau melebihi ya temuan," kata Gamal di Balai Kota, Selasa (5/12/2017).
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal menuturkan bahwa penataan trotoar Sudirman-Thamrin hanya tinggal pematangan design. Menurut dia, tiga instansi yang akan menata trotoar sepanjang kurang lebih 6,2 kilometer itu telah melakukan lelang fisik. Jadi, ketika design sudah matang, penataan sudah bisa dilakukan.
Adapun dana yang dikeluarkan untuk penataan itu, kata Yusmada, mencapai sekitar Rp500 Miliar gabungan dari tiga perusahaan, yakni PT MPP, PT Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta dan PT Keplan. "Penataan tidak hanya dilakukan untuk trotoar saja. Tetapi juga untuk lajur kendaraan dan jalur hijau yang ada. Sekarang masih dalam tahap mematangkan design untuk penataan kawasan Sudirman dan Thamrin," ungkapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengakui, design penataan trotoar mengalami evaluasi. Trotoar yang sudah lebar nantinya harus bisa mempersatukan warga. Terpenting, harus memuliakan pejalan kaki.
"Kalau sudah luas dan paling penting memuliakan pejalan kaki dulu. Baru kalau ada space lebih, bisa untuk atraksi budaya atau atraksi lainnya. Kalau di luar kan ada jugglers, musik, dan lainnya. Nanti lihat saja. Tergantung daripada situasi dan kondisi di lapangan," ungkapnya.
Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Jalur Hijau Dinas Kehutanan DKI Arwin Adlin menegaskan, pelebaran trotoar Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin mengalami perubahan. Untuk desain trotoar yang semula direncanakan diperlebar menjadi 8-12 meter dari sekitar lima meter yang ada saat ini akan dikurangi guna menyediakan lajur untuk kendaraan motor.
“Untuk pelebaran trotoar kami hanya memangkas (topping) 554 pohon di bagian dua separator, belum memindahkan. Karena kalau 8-12 meter itu pohon tersebut harus dipindahkan. Nah kami tunggu design," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ricardo menyarankan agar sebaiknya penataan trotoar menunggu hasil audit SSS dan penerjaan Mass Rapid Transit (MRT) selesai. Sebab, kata dia, selain jalur lambat dan jalur cepat Jalan Sudirman-Thamrin saat ini sangat padat apalagi saat jam-jam sibuk, apabila terjadi temuan penggunaan KLB, DKI bisa meresponya dengan cepat.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan itupun meminta agar penggunaan dana KLB dievaluasi. Sebab, banyak pembangunan yang menggunakan dana KLB bermasalah dan tidak tercata dalam aset DKI. "Sebaiknya bereskan dahulu penggunaan KLB. Kemudian tingkatkan pelayanan angkutan umum. Kami sepakat untuk mengubah jantung kota, tapi tidak bisa terburu-buru tanpa solusi," jelasnya.
(wib)
