Kapolri Ingatkan Danrem-Dandim soal Potensi Konflik Sosial
Senin, 27 November 2017 - 18:46 WIB
Kapolri Ingatkan Danrem-Dandim soal Potensi Konflik Sosial
A
A
A
BANDUNG - Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengingatkan para komandan resor militer (danrem) dan komandan distrik militer (dandim) se-Indonesia terkait potensi konflik sosial yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Sebab, Indonesia ini negara yang unik karena sangat beragam, terdapat ratusan suku, ras, dan perbedaan agama.
Menurut Tito keberagaman di satu sisi merupakan berkah dan kekayaan. Tetapi di sisi lain, keberagaman itu bisa menjadi bumerang pemecah belah bangsa jika komponen bangsa tidak mampu mengelola dan menjaganya dengan baik.
"Isu primordial yang menguat, perbedaan suku, agama, dan ras, bisa menjadi pemicu bangsa ini terpecah belah," kata Tito kepada wartawan seusai memberi ceramah umum di hadapan 403 danrem dan dandim se-Indonesia yang hadir dalam acara Apel Danrem Dandim Terpusat TA 2017 di Secapa AD, Hegarmanah, Kota Bandung, Senin (27/11/2017).
Menurut Tito, terdapat tiga faktor yang bisa menjadi penyebab Indonesia terpecah belah. Pertama konflik sosial yang bersifat internal antarkomponen bangsa yang beragam. Kedua, faktor kesenjangan ekonomi akibat belum meratanya kesejahteraan. Ketiga konflik yang didesain oleh pihak luar.
"Mereka sangat tahu dan mempelajari potensi konflik di negara kita. Itu bisa mereka manfaatkan untuk memecah belah agar pembangunan di Indonesia tidak berjalan. Ini harus diwaspadai," ujar Tito.
Jelang pilkada serentak 2018, pemilu legislatif, dan pilpres 2019, politisi diharapkan tak menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan. Lebih baik gunakan isu-isu positif, bersaing program daripada menebar isu negatif yang dapat memecah belah bangsa.
"Saya tidak bermaksud berpandangan negatif ke teman-teman politisi. Tetapi kadang-kadang politik itu how to get a power, bagaimana mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah kami harapkan kekuasaan itu diraih dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai mengorbankan dan mengoyak kebangsaan kita," ungkap dia.
Dua institusi negara yang tak memiki hak pilih, kata Tito, hanya TNI dan Polri. Karena itu, TNI dan Polri harus solid bermitra dalam menjaga keutuhan bangsa. "Sepanjang TNI dan Polri solid bermitra dan bekerja sama, saya optimistis dinamika pilkada serentak 2018, polarisasi masyarakat selama pemilihan presiden dan legislatif 2019, dapat dilalui baik," pungkas Tito.
Menurut Tito keberagaman di satu sisi merupakan berkah dan kekayaan. Tetapi di sisi lain, keberagaman itu bisa menjadi bumerang pemecah belah bangsa jika komponen bangsa tidak mampu mengelola dan menjaganya dengan baik.
"Isu primordial yang menguat, perbedaan suku, agama, dan ras, bisa menjadi pemicu bangsa ini terpecah belah," kata Tito kepada wartawan seusai memberi ceramah umum di hadapan 403 danrem dan dandim se-Indonesia yang hadir dalam acara Apel Danrem Dandim Terpusat TA 2017 di Secapa AD, Hegarmanah, Kota Bandung, Senin (27/11/2017).
Menurut Tito, terdapat tiga faktor yang bisa menjadi penyebab Indonesia terpecah belah. Pertama konflik sosial yang bersifat internal antarkomponen bangsa yang beragam. Kedua, faktor kesenjangan ekonomi akibat belum meratanya kesejahteraan. Ketiga konflik yang didesain oleh pihak luar.
"Mereka sangat tahu dan mempelajari potensi konflik di negara kita. Itu bisa mereka manfaatkan untuk memecah belah agar pembangunan di Indonesia tidak berjalan. Ini harus diwaspadai," ujar Tito.
Jelang pilkada serentak 2018, pemilu legislatif, dan pilpres 2019, politisi diharapkan tak menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan. Lebih baik gunakan isu-isu positif, bersaing program daripada menebar isu negatif yang dapat memecah belah bangsa.
"Saya tidak bermaksud berpandangan negatif ke teman-teman politisi. Tetapi kadang-kadang politik itu how to get a power, bagaimana mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah kami harapkan kekuasaan itu diraih dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai mengorbankan dan mengoyak kebangsaan kita," ungkap dia.
Dua institusi negara yang tak memiki hak pilih, kata Tito, hanya TNI dan Polri. Karena itu, TNI dan Polri harus solid bermitra dalam menjaga keutuhan bangsa. "Sepanjang TNI dan Polri solid bermitra dan bekerja sama, saya optimistis dinamika pilkada serentak 2018, polarisasi masyarakat selama pemilihan presiden dan legislatif 2019, dapat dilalui baik," pungkas Tito.
(wib)
