Dampak Pilkada Serentak, 25 Pilkades Ditunda
Dampak Pilkada Serentak, 25 Pilkades Ditunda
A
A
A
BANDUNG BARAT - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 berdampak kepada tertundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Total ada 25 pilkades yang semestinya digelar tahun 2018, namun harus ditunda dan terpaksa dimundurkan ke tahun 2019.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Wandiana mengatakan, tahun depan di KBB tidak akan pelaksanaan pilkades. Sesuai aturan ketika di kabupaten/kota ada pelaksanaan pilkada maka pilkades dimundurkan atau dipercepat. "Ada 25 pilkades yang nantinya akan ditunda di KBB dan dimundurkan ke tahun 2019," sebutnya, Kamis (2/11/2017).
Wandiana menjelaskan, berdasarkan aturan UU Nomor 6/2014 tentang Desa menyebutkan, dalam waktu enam tahun sejak 2013 sampai 2016 harus ada tiga pelaksanaan pilkades serentak. Di KBB pelaksanaan pilkades serentak sudah dilakukan dari 2015, 2017, dan terakhir akan dilaksanakan pada 2019.
Di tahun ini, total ada 12 desa yang sudah menggelar pilkades serentak. Bantuan anggaran untuk pelaksanaan pilkades itu mencapai Rp1.116.550.000 yang semuanya berasal dari APBD KBB. Dengan jumlah pilkades yang digelar lebih banyak di 2019 maka dipastikan anggaran yang dikucurkan akam lebih besar.
"Tahun 2019 nanti total akan ada 110 pilkades serentak yang akan digelar di KBB. Rinciannya 25 pilkades tahun 2018 yang dimundurkan dan 85 pilkades yang memang masa jabatan kadesnya habis di 2019," sebutnya.
Kepala Desa Cilame Aas Mochamad Asor yang masa jabatannya akan berakhir pada 13 Desember 2018 mengatakan, belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan pilkades serentak tahun 2019 mendatang. Namun dengan banyaknya jumlah pelaksanaan pilkades itu yang harus diantisipasi adalah kesiapan dari SDM, panitia pemilihan, hingga kepolisian untuk tugas pengamanan.
"Jumlah 110 pilkades serentak di 2019 itu sangat banyak sehingga menuntut kesiapan dari berbagai pihak. Apalagi pilkades ini potensi kerawanannya sangat tinggi dan seringkali terjadi gugatan," tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Wandiana mengatakan, tahun depan di KBB tidak akan pelaksanaan pilkades. Sesuai aturan ketika di kabupaten/kota ada pelaksanaan pilkada maka pilkades dimundurkan atau dipercepat. "Ada 25 pilkades yang nantinya akan ditunda di KBB dan dimundurkan ke tahun 2019," sebutnya, Kamis (2/11/2017).
Wandiana menjelaskan, berdasarkan aturan UU Nomor 6/2014 tentang Desa menyebutkan, dalam waktu enam tahun sejak 2013 sampai 2016 harus ada tiga pelaksanaan pilkades serentak. Di KBB pelaksanaan pilkades serentak sudah dilakukan dari 2015, 2017, dan terakhir akan dilaksanakan pada 2019.
Di tahun ini, total ada 12 desa yang sudah menggelar pilkades serentak. Bantuan anggaran untuk pelaksanaan pilkades itu mencapai Rp1.116.550.000 yang semuanya berasal dari APBD KBB. Dengan jumlah pilkades yang digelar lebih banyak di 2019 maka dipastikan anggaran yang dikucurkan akam lebih besar.
"Tahun 2019 nanti total akan ada 110 pilkades serentak yang akan digelar di KBB. Rinciannya 25 pilkades tahun 2018 yang dimundurkan dan 85 pilkades yang memang masa jabatan kadesnya habis di 2019," sebutnya.
Kepala Desa Cilame Aas Mochamad Asor yang masa jabatannya akan berakhir pada 13 Desember 2018 mengatakan, belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan pilkades serentak tahun 2019 mendatang. Namun dengan banyaknya jumlah pelaksanaan pilkades itu yang harus diantisipasi adalah kesiapan dari SDM, panitia pemilihan, hingga kepolisian untuk tugas pengamanan.
"Jumlah 110 pilkades serentak di 2019 itu sangat banyak sehingga menuntut kesiapan dari berbagai pihak. Apalagi pilkades ini potensi kerawanannya sangat tinggi dan seringkali terjadi gugatan," tandasnya.
(rhs)
Explore More