Ribuan Tukang Ojek Pangkalan Beraksi di Kantor Gubernur Banten
A
A
A
SERANG - Ribuan pengemudi ojek pangkalan (opang) di Kota Serang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (26/10/2017). Mereka meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk menghentikan operasi ojek online yang sudah merugikan mereka.
Salah satu pengemudi opang Amrul mengatakan, dengan hadirnya ojek berbasis online di Kota Serang berdampak pada pendapatan dia dan teman-temannya sehari-hari.
"Hadirnya ojek online di Kota Serang mematikan mata pencaharian dan penghasilan kami berkurang. Maka, kita minta kepada Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD untuk menutup ojek online," kata Amrul saat orasi di depan Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (26/10/2017).
Dia menilai, belum saatnya ojek online hadir di Kota Serang, karena penduduk belum banyak seperti di Tangerang atau Jakarta. Sehingga, terkesan menenggelamkan keberadaan ojek pangkalan atau konvensional.
"Dengan ojek pangkalan sebenarnya sudah bisa diangkut. Buat apa ada ojek online kalau merugikan kita untuk mencari nafkah keluarga," ujarnya.
Pihaknya meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah untuk menertibkan ojek online yang keberadaannya tidak memiliki izin operasional.
Pantauan SINDOnews. massa demonstran dari berbagai pangkalan ojek di Kota Serang sudah tiba di depan Kantor Gubernur Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Secara bergantian para pengemudi ojek pangkalan menyampaikan aspirasinya melalui pengeras suara.
Salah satu pengemudi opang Amrul mengatakan, dengan hadirnya ojek berbasis online di Kota Serang berdampak pada pendapatan dia dan teman-temannya sehari-hari.
"Hadirnya ojek online di Kota Serang mematikan mata pencaharian dan penghasilan kami berkurang. Maka, kita minta kepada Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD untuk menutup ojek online," kata Amrul saat orasi di depan Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (26/10/2017).
Dia menilai, belum saatnya ojek online hadir di Kota Serang, karena penduduk belum banyak seperti di Tangerang atau Jakarta. Sehingga, terkesan menenggelamkan keberadaan ojek pangkalan atau konvensional.
"Dengan ojek pangkalan sebenarnya sudah bisa diangkut. Buat apa ada ojek online kalau merugikan kita untuk mencari nafkah keluarga," ujarnya.
Pihaknya meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah untuk menertibkan ojek online yang keberadaannya tidak memiliki izin operasional.
Pantauan SINDOnews. massa demonstran dari berbagai pangkalan ojek di Kota Serang sudah tiba di depan Kantor Gubernur Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Secara bergantian para pengemudi ojek pangkalan menyampaikan aspirasinya melalui pengeras suara.
(zik)