Pembersihan Pasukan Antek G30 S PKI oleh Tentara Siliwangi
Pembersihan Pasukan Antek G30 S PKI oleh Tentara Siliwangi
A
A
A
Meski Comite Daerah Besar (CDB) PKI di Jawa Barat belum sempat membentuk Dewan Revolusi di Jawa Barat pada. Namun ada beberapa pergerakan pasukan yang telah disusupi dan dipengaruhi PKI lewat Biro Khususnya di Jawa Barat.
Sehingga ketika ada pengumuman di RRI terjadinya Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, langsung disambut dengan adanya pergerakan pada 1 Oktober 1965 yang dilakukan pasukan anggota dari Sekolah Para Komando Angkatan Darat (SPKAD) di Cimahi. Mereka yang melakukan pergerakan adalah bekas anak buah eks Letkol Inf Untung Syamsuri.
Mereka melakukan pembongkaran gudang senjata dan mengambilnya serta mengadakan demonstrasi keliling Kota Cimahi. Sambil membawa senjata dan bendera Merah Putih, mereka meneriakkan “Hidup Bung Karno” dan “Hidup Dewan Revolusi”. Pergerakan itu juga diikuti oleh pasukan dari Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussen Armed) dan Batalyon Artileri Medan 14.
Namun berkat kesigapan Panglima Kodam VI/Siliwangi (sekarang Kodam III) Mayjen TNI Ibrahim Adjie situasi dapat segera diatasi. Pangdam mengerahkan pasukan Brigade Infanteri 15/Tirtayasa sekarang Brigif 15/Kujang II dan Polisi Militer untuk mengatasi keadaan.
Selanjutnya Pangdam VI/Siliwangi selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) Jawa Barat, langsung mengeluarkan pengumuman pada 1 Oktober 1965. Isi pokok pengumuman itu sebagai berikut:
1) Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang situasi di Jakarta.
2) Kami selalu berusaha mengadakan hubungan langsung dengan Pemimpin Besar di Jakarta.
Sementara itu peliharalah persatuan dan kewaspadaan, jangan membuat tafsiran dan kesimpulan sendiri-sendiri, dan jangan kena provokasi yang akan merusak persatuan dan keamanan masyarakat.
Dalam melakukan upaya pembersihan terhadap unsur militer dan sipil yang pro dalam Gerakan 30 September 1965, Mayjen TNI Ibrahim Adjie berpesan kepada jajaran Kodam Siliwangi agar tidak membunuh anggota PKI namun hanya sebatas menangkapnya saja.
Hal ini dilakukan Ibrahim Adjie karena telah mendapat pesan dari Presiden Soekarno di Istana Bogor agar tidak membunuhi anggota PKI karena belum tentu terlibat langsung dalam Gerakan 30 September 1965.
Kemudian pada 4 Oktober 1965 pasukan pemukul Kodam VI/Siliwangi dan jajaran Korem 63/Sunan Gunung Jati melancarkan gerakan operasi militer untuk menyergap 150 orang anggota pasukan G30S/PKI yang melarikan diri dari jakarta ke daerah Cirebon.
Selanjutnya, sampai dengan 12 Oktober 1965 operasi pembersihan terhadap gerombolan G30S/PKI di daerah Korem 63/Sunan Gunung Jati, Cirebon telah berhasil menahan 834 orang yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan.
Lalu pada 14 Oktober 1965 di Pegaden Haru telah dilakukan penggerebekan oleh Kodam Siliwangi terhadap rumah seorang WNI keturunan China. Rumah itu diketahui sering digunakan sebagai tempat rapat-rapat gelap dalam usaha mereka membantu G30S/PKI.
Pada 12 Oktober 1965 pukul 03.00 Pasukan Kodam VI/ Siliwangi berhasil menyerahkan eks Letkol Untung Syamsuri, Ketua “Dewan Revolusi”. Dia telah berhasil ditangkap di daerah Kodam VII/Diponegoro oleh Polisi Militer setempat. Kemudian Untung dibawa ke Cirebon Karena masuk wilayah Kodam VI/Siliwangi sehingga pengawalan terhadap Letkol Untung hingga ke Jakarta diserahkan ke Tentara Siliwangi.
Penyerahan eks Letkol Untung ke Jakarta dilakukan dengan pengawalan ketat pasukan Kodam Siliwangi yaitu satu Peleton Para Kujang I, satu Unit Kavaleri dan satu Unit Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad).
Selanjutnya Tentara Kodam Siliwangi melancarkan razia di Kota Sukabumi. Gerakan ini berhasil menangkap 20 orang oknum yang terlibat G30S/PKI yang kemudian terbukti pernah dilatih di Lubang Buaya. Dari tangan mereka berhasil disita beberapa dokumen penting.
Demikian pula di wilayah Korem 061/Suryakencana Bogor pun dilakukan razia dan penangkapan oleh jajaran Tentara Kodam Siliwangi terhadap oknum-oknum TNI yang dicurigai. Sampai tanggal 9 November 1965, sebanyak 789 orang ditahan di daerah Bogor.
Operasi militer yang dilancarkan di daerah Karawang telah berhasil menangkap sejumlah anggota PKI. Dari mereka dapat diketahui, bahwa di Kabupaten Karawang sebelum terjadi pemberontakan G30S/PKI telah disiapkan susunan pemerintahan daerah yang baru.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketuai oleh Dan Pom V1/3-5 Letda CPM Usman Sjamsu, para tawanan tersebut mengatakan bahwa Gatot Kotjo BA (Ketua Pemuda Rakyat) sebagai calon Komandan Kodim 0604, Mas Mira Subahadi sebagai calon bupati dan Saidi Sugito sebagai calon Kepala Polisi Resort.
Sedangkan senjata mereka diperoleh dari Kabupaten Bekasi dan sebagai daerah pengunduran adalah Cidore, Kecamatan Pangkalan Dati II Karawang.
Di Tasikmalaya dan Garut serta kabupaten-kabupaten lainnya sebanyak 300.000 orang yang tergabung dalam Komando Aksi Umat Islam dan Brigade Siaga mendukung operasi militer yang dilakukan oleh Kodam Siliwangi. Namun demikian ada pula dari anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya sendiri yang mengutuk pemberontakan tersebut. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran di kalangan mereka bahwa tindakan gerombolan G30S/PKI adalah tindakan kontra revolusi dan menyeleweng dari ideologi Pancasila.
Banyak di antara mereka yang mengatakan telah ditipu oleh atasannya. Oleh sebab itu, mereka menyatakan ke luar dari keanggotaan PKI.
Sebelum Pangdam VI/Siliwangi Mayjen TNI Ibrahim Adjie selaku Pepelrada mengumumkan pembubaran PKI, maka atas kesadaraannya sendiri anggota-anggota PKI tersebut telah membubarkan diri. Secara resmi dalam briefing di Aula Kodam VI tanggal 17 November 1965, Pangdam VI/Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie di hadapan para wakil partai politik dan organisasiorganisasi massa mengumumkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
Selanjutnya pembersihan besar-besaran unsur militer yang pro PKI kembali dilakukan saat Panglima Kodam VI/Siliwangi dijabat Mayjen TNI HR Dharsono. Pak Ton sapaan akrab HR Dharsono merupakan penganti Ibrahim Adjie.
Sebelumnya HR Dharsono adalah Kasdam VI/Siliwangi atau wakil dari Ibrahim Adjie di jajaran pasukan kebanggaan warga Jawa Barat tersebut.
Dimana atas perintah Mayjen TNI HR Dharsono sejumlah perwira di jajaran Kodam Siliwangi yang dicurigai terlibat PKI, antara lain Kolonel Djukardi yang menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Mayjen Rukman, Brigjen Soemali dan lain-lain ditangkap. Selain itu ditangkap juga beberapa Komandan Kodim dan perwira intelijen yang disusupi PKI . Hal ini berdasarkan data dari anggota Biro Khusus PKI yang berhasil ditangkap oleh Jajaran Kodam Siliwangi.
Sumber :
- Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999
- www.G30 S-PKI
Sehingga ketika ada pengumuman di RRI terjadinya Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, langsung disambut dengan adanya pergerakan pada 1 Oktober 1965 yang dilakukan pasukan anggota dari Sekolah Para Komando Angkatan Darat (SPKAD) di Cimahi. Mereka yang melakukan pergerakan adalah bekas anak buah eks Letkol Inf Untung Syamsuri.
Mereka melakukan pembongkaran gudang senjata dan mengambilnya serta mengadakan demonstrasi keliling Kota Cimahi. Sambil membawa senjata dan bendera Merah Putih, mereka meneriakkan “Hidup Bung Karno” dan “Hidup Dewan Revolusi”. Pergerakan itu juga diikuti oleh pasukan dari Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussen Armed) dan Batalyon Artileri Medan 14.
Namun berkat kesigapan Panglima Kodam VI/Siliwangi (sekarang Kodam III) Mayjen TNI Ibrahim Adjie situasi dapat segera diatasi. Pangdam mengerahkan pasukan Brigade Infanteri 15/Tirtayasa sekarang Brigif 15/Kujang II dan Polisi Militer untuk mengatasi keadaan.
Selanjutnya Pangdam VI/Siliwangi selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) Jawa Barat, langsung mengeluarkan pengumuman pada 1 Oktober 1965. Isi pokok pengumuman itu sebagai berikut:
1) Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang situasi di Jakarta.
2) Kami selalu berusaha mengadakan hubungan langsung dengan Pemimpin Besar di Jakarta.
Sementara itu peliharalah persatuan dan kewaspadaan, jangan membuat tafsiran dan kesimpulan sendiri-sendiri, dan jangan kena provokasi yang akan merusak persatuan dan keamanan masyarakat.
Dalam melakukan upaya pembersihan terhadap unsur militer dan sipil yang pro dalam Gerakan 30 September 1965, Mayjen TNI Ibrahim Adjie berpesan kepada jajaran Kodam Siliwangi agar tidak membunuh anggota PKI namun hanya sebatas menangkapnya saja.
Hal ini dilakukan Ibrahim Adjie karena telah mendapat pesan dari Presiden Soekarno di Istana Bogor agar tidak membunuhi anggota PKI karena belum tentu terlibat langsung dalam Gerakan 30 September 1965.
Kemudian pada 4 Oktober 1965 pasukan pemukul Kodam VI/Siliwangi dan jajaran Korem 63/Sunan Gunung Jati melancarkan gerakan operasi militer untuk menyergap 150 orang anggota pasukan G30S/PKI yang melarikan diri dari jakarta ke daerah Cirebon.
Selanjutnya, sampai dengan 12 Oktober 1965 operasi pembersihan terhadap gerombolan G30S/PKI di daerah Korem 63/Sunan Gunung Jati, Cirebon telah berhasil menahan 834 orang yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan.
Lalu pada 14 Oktober 1965 di Pegaden Haru telah dilakukan penggerebekan oleh Kodam Siliwangi terhadap rumah seorang WNI keturunan China. Rumah itu diketahui sering digunakan sebagai tempat rapat-rapat gelap dalam usaha mereka membantu G30S/PKI.
Pada 12 Oktober 1965 pukul 03.00 Pasukan Kodam VI/ Siliwangi berhasil menyerahkan eks Letkol Untung Syamsuri, Ketua “Dewan Revolusi”. Dia telah berhasil ditangkap di daerah Kodam VII/Diponegoro oleh Polisi Militer setempat. Kemudian Untung dibawa ke Cirebon Karena masuk wilayah Kodam VI/Siliwangi sehingga pengawalan terhadap Letkol Untung hingga ke Jakarta diserahkan ke Tentara Siliwangi.
Penyerahan eks Letkol Untung ke Jakarta dilakukan dengan pengawalan ketat pasukan Kodam Siliwangi yaitu satu Peleton Para Kujang I, satu Unit Kavaleri dan satu Unit Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad).
Selanjutnya Tentara Kodam Siliwangi melancarkan razia di Kota Sukabumi. Gerakan ini berhasil menangkap 20 orang oknum yang terlibat G30S/PKI yang kemudian terbukti pernah dilatih di Lubang Buaya. Dari tangan mereka berhasil disita beberapa dokumen penting.
Demikian pula di wilayah Korem 061/Suryakencana Bogor pun dilakukan razia dan penangkapan oleh jajaran Tentara Kodam Siliwangi terhadap oknum-oknum TNI yang dicurigai. Sampai tanggal 9 November 1965, sebanyak 789 orang ditahan di daerah Bogor.
Operasi militer yang dilancarkan di daerah Karawang telah berhasil menangkap sejumlah anggota PKI. Dari mereka dapat diketahui, bahwa di Kabupaten Karawang sebelum terjadi pemberontakan G30S/PKI telah disiapkan susunan pemerintahan daerah yang baru.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketuai oleh Dan Pom V1/3-5 Letda CPM Usman Sjamsu, para tawanan tersebut mengatakan bahwa Gatot Kotjo BA (Ketua Pemuda Rakyat) sebagai calon Komandan Kodim 0604, Mas Mira Subahadi sebagai calon bupati dan Saidi Sugito sebagai calon Kepala Polisi Resort.
Sedangkan senjata mereka diperoleh dari Kabupaten Bekasi dan sebagai daerah pengunduran adalah Cidore, Kecamatan Pangkalan Dati II Karawang.
Di Tasikmalaya dan Garut serta kabupaten-kabupaten lainnya sebanyak 300.000 orang yang tergabung dalam Komando Aksi Umat Islam dan Brigade Siaga mendukung operasi militer yang dilakukan oleh Kodam Siliwangi. Namun demikian ada pula dari anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya sendiri yang mengutuk pemberontakan tersebut. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran di kalangan mereka bahwa tindakan gerombolan G30S/PKI adalah tindakan kontra revolusi dan menyeleweng dari ideologi Pancasila.
Banyak di antara mereka yang mengatakan telah ditipu oleh atasannya. Oleh sebab itu, mereka menyatakan ke luar dari keanggotaan PKI.
Sebelum Pangdam VI/Siliwangi Mayjen TNI Ibrahim Adjie selaku Pepelrada mengumumkan pembubaran PKI, maka atas kesadaraannya sendiri anggota-anggota PKI tersebut telah membubarkan diri. Secara resmi dalam briefing di Aula Kodam VI tanggal 17 November 1965, Pangdam VI/Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie di hadapan para wakil partai politik dan organisasiorganisasi massa mengumumkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
Selanjutnya pembersihan besar-besaran unsur militer yang pro PKI kembali dilakukan saat Panglima Kodam VI/Siliwangi dijabat Mayjen TNI HR Dharsono. Pak Ton sapaan akrab HR Dharsono merupakan penganti Ibrahim Adjie.
Sebelumnya HR Dharsono adalah Kasdam VI/Siliwangi atau wakil dari Ibrahim Adjie di jajaran pasukan kebanggaan warga Jawa Barat tersebut.
Dimana atas perintah Mayjen TNI HR Dharsono sejumlah perwira di jajaran Kodam Siliwangi yang dicurigai terlibat PKI, antara lain Kolonel Djukardi yang menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Mayjen Rukman, Brigjen Soemali dan lain-lain ditangkap. Selain itu ditangkap juga beberapa Komandan Kodim dan perwira intelijen yang disusupi PKI . Hal ini berdasarkan data dari anggota Biro Khusus PKI yang berhasil ditangkap oleh Jajaran Kodam Siliwangi.
Sumber :
- Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999
- www.G30 S-PKI
(thm,whb)
Explore More