Menko PMK: Perlu Kesiapsiagaan Semua Pihak Antisipasi Erupsi Gunung Agung

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus melakukan langkah-langkah penanganan terhadap bencana alam erupsi Gunung Agung, Karangasem, Bali yang saat ini masuk tahap Siaga.

"Penanganan segala hal yang terkait dengan erupsi Gunung Agung sudah harus terus disiapkan, walaupun belum diketahui berapa lama bencana ini akan terjadi. Namun persiapan kita terus dilakukan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) tentang antisipasi erupsi Gunung Agung dan percepatan penanganan pengungsi Sinabung di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis,(28/9/2017).

Pejabat yang hadir dalam rapat koordinasi ini diantaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Bupati Karo Terkelin Brahmana, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Puan menjelaskan, dalam penanganan erupsi Gunung Agung ini sudah dilakukan koordinasi dengan baik. Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali telah menyiapkan dirinya untuk menampung pengungsi yang masih terus bertambah.

"Semua kementerian/lembaga juga telah menyatakan siap membantu menangani, misalnya dalam urusan makanan, kesehatan, dan sarana dasar bagi mengungsi. Bahkan ada juga pengurusan ternak pengungsi yang ditinggalkan," jelas Puan.

Puan menambahkan, bahwa antisipasi juga diberikan untuk urusan sekolah bagi anak-anak. Sejauh ini sudah dibuat skenario apakah nanti sekolah pagi saja, siang saja, atau sore. Bahkan jika dibutuhkan, akan disiapkan tenda darurat buat proses belajar mengajar.

"Ini masih berupa antisipasi dan skenario-skenario karena kondisinya saat ini alhamdulillah masih baik dan dalam status siaga. Kita harap tentu tidak sampai darurat walaupun semua sudah kita antisipasi," imbuhnya.

Puan meminta agar semua kepala daerah membuat langkah-langkah sistematis dan bisa memberikan penjelasan dini kepada masyarakat. Misalnya kapan saat mengungsi, kapan bisa kembali dan sebagainya. Karena itu, lanjut Puan, harus ada koordinasi yang baik antar instansi seperti BNPB, Pemerintah Daerah, kemenerian/lembaga, termasuk para relawan.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, bahwa data terakhir menunjukkan pergerakan magma mendekati permukaan terus berlangsung, dan ada peluang terjadinya letusan cukup besar.

Adapun soal pengungsi diperkirakan sudah mencapai 96.086 jiwa dan jumlah ini berpeluang akan terus bertambah. Para pengungsi ini tersebar di 430 titik pengungsian di 9 kabupaten/kota.

"Sebaran pengungsi tersebut adalah di Kabupaten Badung 15 titik, Kabupaten Bangli 30 titik, Kabupaten Buleleng 26 titik, Kota Denpasar 27 titik, Kabupaten Gianyar 13 titik, Kabupaten Jembrana 29 titik, Kabupaten Karangasem 100 titik, Kabupaten Klungkung 162 titik, dan Kabupaten Tabanan 27 titik," jelas Puan.

Sementara itu, terkait dengan percepatan penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung, Menko PMK meminta agar Kementerian/Lembaga dan Pemda lebih fokus menyediakan lahan alternatif untuk relokasi pengungsi. Hal ini penting mengingat korban erupsi Gunung Sinabung masih banyak yang tinggal di posko pengungsian.

Ada tiga tahap dalam penanganan bencana 2013 itu dan sekarang tinggal penanganan yang terakhir, dimana sudah disiapkan tanah buat relokasi di daerah Siosar seluas 480 hektare.

"Soal tanah ini tinggal butuh izin dari Pemkab Karo dan Pemprov Sumut juga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tanah relokasi ini akan dipergunakan untuk pertanian, bukan untuk permukiman sehingga tidak mengganggu lingkungan," jelas Puan.

Disatu sisi batas akhir pelaksanaan rencana aksi penanganan korban pengungsi erupsi Sinabung adalah pada 31 Desember 2017.