Partai Golkar-PDIP Sulit Berkoalisi di Pilkada KBB 2018?
Sabtu, 02 September 2017 - 16:49 WIB
Partai Golkar-PDIP Sulit Berkoalisi di Pilkada KBB 2018?
A
A
A
BANDUNG BARAT - Perseteruan Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terjadi sejak lama. Secara historis, sejak KBB terbentuk tahun 2007 dan penyelenggaraan pilkada pertama di KBB tahun 2008, kedua partai ini selalu berseberangan.
Ibarat air dan minyak, kedua partai ini sulit untuk disatukan dalam ikatan koalisi. Kedua kubu selalu memiliki figur yang dijagokan untuk calon bupati. Karena ego itulah akhirnya selama dua kali penyelenggaraan pilkada di KBB tahun 2008 dan 2013, Golkar dan PDIP selalu bersaing.
Di Pilkada KBB 2008, Golkar berkoalisi dengan PKS mengusung Haris Yuliana-Agus Yasmin. Pasangan ini kalah dari Abubakar-Ernawan yang diusung oleh PDIP dan koalisi gabungan partai Islam dalam naungan Kibar.
Kemudian, tahun 2013 Golkar bersanding dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa partai Islam lainnya yang mengusung Erni Rusyani Ernawan-Samsul Ma'arif dengan jargon ESA MANTAP. Golkar kembali harus mengakui keunggulan pasangan Abubakar-Yayat T Soemitra yang diusung oleh PDIP.
Apakah kebekuan dua kubu itu akan mencair? Penyebabnya karena di pilkada 2018, DPD Golkar Jabar menginstruksikan 16 DPD Golkar kota/kabupaten untuk berkoalisi dengan PDIP. Surat bernomor B-78/GOLKAR/VIII/2017 tentang Instruksi tersebut ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi tanggal 14 Agustus 2017.
Terkait hal ini, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat Doddy Imron Cholid secara diplomatis mengatakan pihaknya pun mengaku terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun di KBB termasuk PDIP.
DPD Golkar Jabar ataupun DPP sudah mendiskusikan hal ini dan memberikan keleluasaan untuk berkoalisi dengan siapa pun juga. Sebab, koalisi itu ada yang bisa, ada yang tidak, karena dinamika dan pertimbangan di daerah pun menjadi pertimbangan.
"Dengan siapa pun berkoalisi kami siap, asalkan kader Golkar tetap di posisi bupati," ucapnya berdiplomasi, Sabtu (2/9/2017).
Di Pilkada 2018, Golkar telah memplot posisi bupati. Itu artinya, jika ada partai yang ingin berkoalisi maka harus mau menerima keputusan tersebut. Golkar di KBB tidak mau kadernya di posisi wakil bupati. Hal itu sudah menjadi keputusan bulat DPD dan DPP dengan tujuan agar Golkar bisa sukses pada Pilkada Serentak 2018.
"Kalau untuk nomor dua (wakil bupati) kami tidak (mau), karena itu hanya buang-buang energi. Jadi itu bisa ditafsirkan sendiri nanti oleh partai-partai koalisi yang akan bergabung dengan Golkar," tandasnya.
Ketua DPC PDIP KBB yang juga Bupati Bandung Barat Abubakar mengakui pihaknya pun memandang perlu menjalin koalisi dengan partai lain. Hal ini untuk bisa meraih kemenangan mutlak dan melanjutkan kekuasaan yang sudah dua periode dipegang oleh PDIP. "Koalisi terus dibangun dengan beberapa partai, tapi yang pasti PDIP harus nomor satu (bupati)," katanya.
Ibarat air dan minyak, kedua partai ini sulit untuk disatukan dalam ikatan koalisi. Kedua kubu selalu memiliki figur yang dijagokan untuk calon bupati. Karena ego itulah akhirnya selama dua kali penyelenggaraan pilkada di KBB tahun 2008 dan 2013, Golkar dan PDIP selalu bersaing.
Di Pilkada KBB 2008, Golkar berkoalisi dengan PKS mengusung Haris Yuliana-Agus Yasmin. Pasangan ini kalah dari Abubakar-Ernawan yang diusung oleh PDIP dan koalisi gabungan partai Islam dalam naungan Kibar.
Kemudian, tahun 2013 Golkar bersanding dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa partai Islam lainnya yang mengusung Erni Rusyani Ernawan-Samsul Ma'arif dengan jargon ESA MANTAP. Golkar kembali harus mengakui keunggulan pasangan Abubakar-Yayat T Soemitra yang diusung oleh PDIP.
Apakah kebekuan dua kubu itu akan mencair? Penyebabnya karena di pilkada 2018, DPD Golkar Jabar menginstruksikan 16 DPD Golkar kota/kabupaten untuk berkoalisi dengan PDIP. Surat bernomor B-78/GOLKAR/VIII/2017 tentang Instruksi tersebut ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi tanggal 14 Agustus 2017.
Terkait hal ini, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat Doddy Imron Cholid secara diplomatis mengatakan pihaknya pun mengaku terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun di KBB termasuk PDIP.
DPD Golkar Jabar ataupun DPP sudah mendiskusikan hal ini dan memberikan keleluasaan untuk berkoalisi dengan siapa pun juga. Sebab, koalisi itu ada yang bisa, ada yang tidak, karena dinamika dan pertimbangan di daerah pun menjadi pertimbangan.
"Dengan siapa pun berkoalisi kami siap, asalkan kader Golkar tetap di posisi bupati," ucapnya berdiplomasi, Sabtu (2/9/2017).
Di Pilkada 2018, Golkar telah memplot posisi bupati. Itu artinya, jika ada partai yang ingin berkoalisi maka harus mau menerima keputusan tersebut. Golkar di KBB tidak mau kadernya di posisi wakil bupati. Hal itu sudah menjadi keputusan bulat DPD dan DPP dengan tujuan agar Golkar bisa sukses pada Pilkada Serentak 2018.
"Kalau untuk nomor dua (wakil bupati) kami tidak (mau), karena itu hanya buang-buang energi. Jadi itu bisa ditafsirkan sendiri nanti oleh partai-partai koalisi yang akan bergabung dengan Golkar," tandasnya.
Ketua DPC PDIP KBB yang juga Bupati Bandung Barat Abubakar mengakui pihaknya pun memandang perlu menjalin koalisi dengan partai lain. Hal ini untuk bisa meraih kemenangan mutlak dan melanjutkan kekuasaan yang sudah dua periode dipegang oleh PDIP. "Koalisi terus dibangun dengan beberapa partai, tapi yang pasti PDIP harus nomor satu (bupati)," katanya.
(zik)
