Larangan Sepeda Motor, Pengamat Sepakat dengan DPRD DKI

Selasa, 08 Agustus 2017 - 06:29 WIB
Larangan Sepeda Motor,...
Larangan Sepeda Motor, Pengamat Sepakat dengan DPRD DKI
A A A
JAKARTA - Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto sepakat dengan DPRD DKI agar perluasan larangan roda dua ditunda. Sebab, kata dia, jalur alternatif disekitar tidak cukup banyak menampung kendaraan roda dua ketika pelarangan sudah diterapkan.

Pembatasan kendaraan, kata Leksmono merupakan unsur ketiga dalam pola transportasi makro sesudah perbaikan, penambahan moda transportasi yang saling terintegrasi dan pembangunan infrastruktur.

"Memang harus berbarengan, tapi kalau pembatasan diterapkan dan hanya khusus roda dua, ya tidak akan efektif. Hanya berpindah saja kemacetannya ke jalur alternatif. Lihat jalur alternatif dari Senayan sampai Thamrin, saya rasa tidak mencukupi," ungkapnya ketika dihubungi, Senin 7 Agustus 2017.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko menuturkan, perluasan larangan sepeda motor hinga bundaran senayan tergantung hasil Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Selasa (8/8/2017) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Dalam FGD tersebut, kata Sigit, akan hadir pihak kepolisian, pemilik gedung, akademisi, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), BPTJ dan sebagainya.

"Begitu FGD ok baru sosialisasi dan september sudah berlaku. Kalau gak begitu ya gak selesai-selesai," ungkapnya.

Sigit menjelaskan, perluasan larangan sepeda motor hingga bundaran Senayan itu bersifat permanen. Nantinya, akses pintu belakang yang ada di ruas jalan Sudirman Thamrin akan dibuka sebagai jalan alternatif dan lahan parkir pun akan disiapkan. Dia berharap agar pengedara speda motor beralih ke Bus TransJakarta mengingat tarif Rp3.500 lebih murah dengan biaya operasional motor.

Kedepan, kata Sigit, trotoar sepanjang Sudirman-Thamrin akan diperluas dan diperlebar agar pengendara pribadi beralih ke angkutan umum. Termasuk pembatasan dengan ERP, parkir mesin dan pengoperasian moda transportasi yang terinetgrasi.

"Trotoar kan mau dilebarin, kalau tidak ada larangan, trotoar akan diokupasi lagi. Kalau bicara kajian sudah ada. Rambu sebagian besar sudah terpasang karena sudah pernah jadi konsep juga dan baru sampe Thamrin. Tinggal kita teruskan saja," pungkasnya.
(ysw)
Berita Terkait
Pemprov DKI Ajukan Ranperda...
Pemprov DKI Ajukan Ranperda Pembatasan Kendaraan Pribadi
Hanya untuk Kepentingan...
Hanya untuk Kepentingan Kelompok Kecil, F-PDIP DKI Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen
Pemprov DKI Seriusi...
Pemprov DKI Seriusi Kajian Penerapan Ganjil Genap Sepeda Motor
Pemprov DKI Seriusi...
Pemprov DKI Seriusi Kajian Penerapan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor
Pemprov DKI Tegaskan...
Pemprov DKI Tegaskan Sepeda Motor Belum Terkena Ganjil Genap
DPRD Nilai Penerapan...
DPRD Nilai Penerapan Ganjil Genap Sepeda Motor di Masa Transisi PSBB Tidak Efektif
Berita Terkini
Keberhasilan HUT Papua...
Keberhasilan HUT Papua Tengah Gerakkan UMKM, Talius Tabuni Minta Jadi Acuan Program Daerah
2 jam yang lalu
Karhutla Dominasi Bencana...
Karhutla Dominasi Bencana Alam pada Pekan Ini, BNPB: Dampak Musim Kemarau
3 jam yang lalu
Minta Libatkan Masyarakat...
Minta Libatkan Masyarakat Adat, MPSI: PSN Wanam Harus Jamin Pendidikan Anak Papua
3 jam yang lalu
Gejolak PPP Banten,...
Gejolak PPP Banten, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi
4 jam yang lalu
Kemenhut Bangun Rumah...
Kemenhut Bangun Rumah untuk Warga Terdampak Bencana Aceh Tamiang
4 jam yang lalu
Polisi Bakal Panggil...
Polisi Bakal Panggil Pengemudi Alphard dan Satpam yang Terlibat Cekcok di Bundaran HI
4 jam yang lalu
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved