Sultan Minta Ormas Jadi Teladan dan Tidak Bertentangan dengan Pancasila
Kamis, 20 Juli 2017 - 22:11 WIB
Sultan Minta Ormas Jadi Teladan dan Tidak Bertentangan dengan Pancasila
A
A
A
YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta organisasi masyarakat (ormas) untuk hati-hati dalam memilih ideologi. Jangan sampai ideologi tersebut bertentangan dengan Pancasila. Sultan juga meminta agar Ormas bisa jadi teladan di masyarakat.
"Saya hanya meminta mereka (bisa) diteladani. Yang kedua hati-hati jangan sampai bertentangan dengan Pancasila," tegas Sultan usai acara syawalan dengan para abdi dalem Keprajan dan Punokawan di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta Kamis (20/7/2017).
Disinggung soal pembubaran HTI, Sultan menegaskan bahwa itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Sultan juga menyebut tidak diperlukan Perda atau SK Gubernur untuk menindaklanjuti pembubaran HTI ini. "Ya tidak perlu, itu kan kewenangan presiden, kewenangan pemerintah pusat," tegasnya.
Sebelumnya Majelis Mujahidin menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ini tidak akan bisa berlaku efektif kecuali dijalankan secara diktatorial.
"Perpu Jokowi (Perppu 2/2017) ini adalah Perppu Tirani," tegas Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas kepada Sindonews.com beberapa waktu lalu.
Menurut Irfan, Perppu ini inkonstitusional, ditolak oleh pakar hukum dan orang-orang yang berfikir adil dan demokratis.
"Pertanyannya apa salah ormas Islam terhadap rezim Jokowi? dituduh anti Pancasila faktanya apa? Sementara ancaman syiah dan komunis di depan mata dibiarkan," katanya.
"Saya hanya meminta mereka (bisa) diteladani. Yang kedua hati-hati jangan sampai bertentangan dengan Pancasila," tegas Sultan usai acara syawalan dengan para abdi dalem Keprajan dan Punokawan di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta Kamis (20/7/2017).
Disinggung soal pembubaran HTI, Sultan menegaskan bahwa itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Sultan juga menyebut tidak diperlukan Perda atau SK Gubernur untuk menindaklanjuti pembubaran HTI ini. "Ya tidak perlu, itu kan kewenangan presiden, kewenangan pemerintah pusat," tegasnya.
Sebelumnya Majelis Mujahidin menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ini tidak akan bisa berlaku efektif kecuali dijalankan secara diktatorial.
"Perpu Jokowi (Perppu 2/2017) ini adalah Perppu Tirani," tegas Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas kepada Sindonews.com beberapa waktu lalu.
Menurut Irfan, Perppu ini inkonstitusional, ditolak oleh pakar hukum dan orang-orang yang berfikir adil dan demokratis.
"Pertanyannya apa salah ormas Islam terhadap rezim Jokowi? dituduh anti Pancasila faktanya apa? Sementara ancaman syiah dan komunis di depan mata dibiarkan," katanya.
(nag)
