Sejak Diluncurkan, DKI Sebut Realisasi BNPT Sebesar 66,15%
Rabu, 17 Mei 2017 - 12:00 WIB
Sejak Diluncurkan, DKI Sebut Realisasi BNPT Sebesar 66,15%
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku sudah merealisasikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) pada Februari lalu. Bahkan program tersebut telah direalisasikan sekitar 66,15 % kepada 214.249 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Kata dia, pemberian bantuan ini dikucurkan kepada fakir miskin dan anak telantar yang menjadi tanggung jawab negara.
"Di masa lalu, bantuan itu condong bocor. Banyak dikorupsi. Karena bantuan itu tunai. Mereka korupsi melalui mutu atau kualitas barang," tandas Djarot saat Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Dengan adanya BNPT ini, kata mantan Wali Kota Blitar ini, KPM dapat memilih kualitas barang. Mereka bisa memilih kualitas beras dan gula.
Selain itu, transaksi BNPT seperti ini dapat terlacak. Tidak bisa disalahgunakan karena hanya bisa untuk membeli kebutuhan pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan mengatakan, BNPT diberikan kepada KPM yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, program ini menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.
"Penerima KKS ini merupakan warga miskin DKI yang mencairkan bantuan non tunai melalui e-Warong atau agen Bank," ujar Masrokhan.
Masrokhan menambahkan, bantuan senilai Rp110.000 per bulan kepada KPM. Nanti penerima BNPT bisa menukarkannya dengan beras 10 Kg yang seharga Rp8.500/Kg dan gula 2 Kg seharga Rp12.500/Kg.
Berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial, saat ini ada 214.249 KPM by name by address yang akan mendapatkan BNPT.
"KPM akan menerima bantuan non tunai melalui KKS. Jadi bantuan akan sampai langsung ke penerima. Si penerima tinggal mencairkannya dengan membelikan beras dan gula di agen bank atau e-Warong," kata Masrokhan.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Kata dia, pemberian bantuan ini dikucurkan kepada fakir miskin dan anak telantar yang menjadi tanggung jawab negara.
"Di masa lalu, bantuan itu condong bocor. Banyak dikorupsi. Karena bantuan itu tunai. Mereka korupsi melalui mutu atau kualitas barang," tandas Djarot saat Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Dengan adanya BNPT ini, kata mantan Wali Kota Blitar ini, KPM dapat memilih kualitas barang. Mereka bisa memilih kualitas beras dan gula.
Selain itu, transaksi BNPT seperti ini dapat terlacak. Tidak bisa disalahgunakan karena hanya bisa untuk membeli kebutuhan pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan mengatakan, BNPT diberikan kepada KPM yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, program ini menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.
"Penerima KKS ini merupakan warga miskin DKI yang mencairkan bantuan non tunai melalui e-Warong atau agen Bank," ujar Masrokhan.
Masrokhan menambahkan, bantuan senilai Rp110.000 per bulan kepada KPM. Nanti penerima BNPT bisa menukarkannya dengan beras 10 Kg yang seharga Rp8.500/Kg dan gula 2 Kg seharga Rp12.500/Kg.
Berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial, saat ini ada 214.249 KPM by name by address yang akan mendapatkan BNPT.
"KPM akan menerima bantuan non tunai melalui KKS. Jadi bantuan akan sampai langsung ke penerima. Si penerima tinggal mencairkannya dengan membelikan beras dan gula di agen bank atau e-Warong," kata Masrokhan.
(mhd)
