Musrenbangwil, Bupati Kudus Tampilkan Inovasi Pelayanan Publik
Selasa, 14 Maret 2017 - 20:27 WIB
Musrenbangwil, Bupati Kudus Tampilkan Inovasi Pelayanan Publik
A
A
A
KUDUS - Pameran UMKM, pendidikan, dan inovasi saat musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) digelar di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (14/3/2017). Bupati Kudus Musthofa menampilkan berbagai inovasi yang telah digagasnya di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan kepala daerah lain yang hadir.
Sejumlah inovasi tersebut di antaranya aplikasi K-119 untuk kegawatdaruratan bidang kesehatan, aplikasi Menara (menjaga amanah rakyat) untuk kemudahan layanan publik, dan Sipintar (sistem informasi pendidikan nusantara) sebagai jembatan komunikasi antara guru/sekolah dengan siswa, serta orang tua/wali.
”Dengan Sipintar, orang tua/wali murid bisa mendapat kenyamanan dan kepastian mengenai kondisi pembelajaran bagi anaknya,” kata Musthofa pada Musrenbangwil se-Eks Karesidenan Pati itu.
Aplikasi Menara digunakan untuk memberikan penilaian kinerja bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Masyarakat bisa memberikan penilaian kepuasan atas kinerja perangkat pemerintah. Hasil rekap sistem inilah yang akan menentukan prestasi kerja OPD yang berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Kebijakan berani tersebut diambil dengan pertimbangan karena postur APBD Kabupaten Kudus sangat ideal. Belanja pegawai 37% di tahun 2016 dan 41% di tahun 2017.
”Karena kami memegang prinsip untuk ngayomi, ngayemi, dan ngayani. Kami ingin memberikan TPP yang tertinggi se-Jawa Tengah atas kinerja OPD saya,” ujarnya.
Musthofa menambahkan bahwa dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan SMA/SMA negeri ke provinsi, anggaran yang dibutuhkan tentu lebih besar. APBD provinsi yang belum cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan ini, kini menjadi problem tersendiri.
Untuk mencukupi biaya tersebut, Musthofa berkomitmen memberikan perhatian terhadap masa depan anak bangsa. Caranya dengan meng-cover kekurangan biaya SMA/SMK dengan diambilkan dari APBD Kabupaten.
Musrenbangwil dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi anggota DPRD Pemprov Jateng, anggota DPD, akademisi, dan kepala OPD Pemprov Jateng. Sedangkan tiga kepala daerah (Pati, Rembang, Blora) dihadiri bupati masing-masing, kecuali Jepara yang dihadiri wakil bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar ingin membuat konsensus untuk membangun Jawa Tengah. Upaya membangun Jateng ini salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini mengingat, angka kemiskinan di 15 kabupaten/kota masih cukup tinggi. ”Dan Kudus ini angka kemiskinannya rendah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sangat tinggi,” kata Ganjar.
Akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono yang hadir dalam acara itu mengatakan, permasalahan di setiap daerah sangat banyak. APBD yang tersedia tidak mungkin cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Untuk itu dibutuhkan adanya peran aktor lain untuk terlibat. ”Yaitu aktor pemerintah, pengusaha, dan tentunya masyarakat sebagai pelaku. Dan saya yakin Pak Gubernur, Pak Musthofa dan bupati yang lain tentu sudah melakukan upaya tersebut,” ujarnya.
Sejumlah inovasi tersebut di antaranya aplikasi K-119 untuk kegawatdaruratan bidang kesehatan, aplikasi Menara (menjaga amanah rakyat) untuk kemudahan layanan publik, dan Sipintar (sistem informasi pendidikan nusantara) sebagai jembatan komunikasi antara guru/sekolah dengan siswa, serta orang tua/wali.
”Dengan Sipintar, orang tua/wali murid bisa mendapat kenyamanan dan kepastian mengenai kondisi pembelajaran bagi anaknya,” kata Musthofa pada Musrenbangwil se-Eks Karesidenan Pati itu.
Aplikasi Menara digunakan untuk memberikan penilaian kinerja bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Masyarakat bisa memberikan penilaian kepuasan atas kinerja perangkat pemerintah. Hasil rekap sistem inilah yang akan menentukan prestasi kerja OPD yang berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Kebijakan berani tersebut diambil dengan pertimbangan karena postur APBD Kabupaten Kudus sangat ideal. Belanja pegawai 37% di tahun 2016 dan 41% di tahun 2017.
”Karena kami memegang prinsip untuk ngayomi, ngayemi, dan ngayani. Kami ingin memberikan TPP yang tertinggi se-Jawa Tengah atas kinerja OPD saya,” ujarnya.
Musthofa menambahkan bahwa dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan SMA/SMA negeri ke provinsi, anggaran yang dibutuhkan tentu lebih besar. APBD provinsi yang belum cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan ini, kini menjadi problem tersendiri.
Untuk mencukupi biaya tersebut, Musthofa berkomitmen memberikan perhatian terhadap masa depan anak bangsa. Caranya dengan meng-cover kekurangan biaya SMA/SMK dengan diambilkan dari APBD Kabupaten.
Musrenbangwil dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi anggota DPRD Pemprov Jateng, anggota DPD, akademisi, dan kepala OPD Pemprov Jateng. Sedangkan tiga kepala daerah (Pati, Rembang, Blora) dihadiri bupati masing-masing, kecuali Jepara yang dihadiri wakil bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar ingin membuat konsensus untuk membangun Jawa Tengah. Upaya membangun Jateng ini salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini mengingat, angka kemiskinan di 15 kabupaten/kota masih cukup tinggi. ”Dan Kudus ini angka kemiskinannya rendah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sangat tinggi,” kata Ganjar.
Akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono yang hadir dalam acara itu mengatakan, permasalahan di setiap daerah sangat banyak. APBD yang tersedia tidak mungkin cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Untuk itu dibutuhkan adanya peran aktor lain untuk terlibat. ”Yaitu aktor pemerintah, pengusaha, dan tentunya masyarakat sebagai pelaku. Dan saya yakin Pak Gubernur, Pak Musthofa dan bupati yang lain tentu sudah melakukan upaya tersebut,” ujarnya.
(poe)
