Nachrowi Ramli: Bamus Betawi Punya Rakyat, Bukan Milik Ahok
Kamis, 15 September 2016 - 13:05 WIB
Nachrowi Ramli: Bamus Betawi Punya Rakyat, Bukan Milik Ahok
A
A
A
JAKARTA - Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) tidak mempermasalahkan jika Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi dengan syarat sesuai aturan dan transparan. Pasalnya, Bamus Betawi merupakan milik masyarakat bukan kepunyaan Ahok.
Ketum Forkabi Nachrowi Ramli mengatakan, Bamus Betawi merupakan organisasi massa, yang tentunya memiliki aspirasi dan harus disalurkan."Disalurkannya melalui apa?, ya melalui parpol. Kita sampaikan kaum Betawi sudah banyak maju, untuk Jakarta lebih baik. Nah nanti disalurkan ke parpol, lalu parpol yang usung. Kami punya aspirasi sampaikan niat kami kok," kata Nachrowi Ramli di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Nachrowi menuturkan, Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta mengancam menghentikan dana Bamus Betawi dan itu bukan permasalahan, asalkan proses itu dilakukan sesuai aturan yang jelas dan transparan.
"Ahok stop dana Bamus. Bagi kaum Betawi kecil, mau diputus juga enggak masalah asal sesuai aturan. Bamus Betawi itu punya rakyat, bukan punya Ahok," tegasnya.
Nachrowi menjelaskan, keberadaan ormas diakui oleh Kemendagri dan arapat pemerintah. Sebabnya, jika hanya mengandalkan dana dari APBN saja untuk menghidupi rakyat Jakarta ini, itu tak bakal mungkin terjadi. Maka itu, ormas dan paguyuban pun ada untuk membuat hidup saling kasih dan asuh di antara sesamanya.
Ketum Forkabi Nachrowi Ramli mengatakan, Bamus Betawi merupakan organisasi massa, yang tentunya memiliki aspirasi dan harus disalurkan."Disalurkannya melalui apa?, ya melalui parpol. Kita sampaikan kaum Betawi sudah banyak maju, untuk Jakarta lebih baik. Nah nanti disalurkan ke parpol, lalu parpol yang usung. Kami punya aspirasi sampaikan niat kami kok," kata Nachrowi Ramli di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Nachrowi menuturkan, Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta mengancam menghentikan dana Bamus Betawi dan itu bukan permasalahan, asalkan proses itu dilakukan sesuai aturan yang jelas dan transparan.
"Ahok stop dana Bamus. Bagi kaum Betawi kecil, mau diputus juga enggak masalah asal sesuai aturan. Bamus Betawi itu punya rakyat, bukan punya Ahok," tegasnya.
Nachrowi menjelaskan, keberadaan ormas diakui oleh Kemendagri dan arapat pemerintah. Sebabnya, jika hanya mengandalkan dana dari APBN saja untuk menghidupi rakyat Jakarta ini, itu tak bakal mungkin terjadi. Maka itu, ormas dan paguyuban pun ada untuk membuat hidup saling kasih dan asuh di antara sesamanya.
(whb)
