Korupsi Pembangunan Puskesmas dan RSUD, Suami Airin Dituntut Penjara 18 Bulan
Korupsi Pembangunan Puskesmas dan RSUD, Suami Airin Dituntut Penjara 18 Bulan
A
A
A
SERANG - Komisaris PT Bali Pacific Pragama (BPP) Tb Chaeri Wardana alias Wawan dituntut 18 bulan penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sejumlah puskesmas dan RSUD Kota Tangsel tahun 2011-2012.
Dalam berkas tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung RI Ni Wayan Kencanawati dan Susilo Hadi menyatakan, Wawan dinilai bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam kasus ini Wawan merugikan keuangan negara sebesar Rp9,6 miliar. Wawan dinilai melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan," ujar Jaksa Susilo Hadi di hadapan Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (14/9/2016).
Selain pidana badan, suami Wali Kota Tangsel ini juga diwajiban membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan penajara.
Sebelum menjatuhkan hukuman, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, terdakwa merupakan terpidana korupsi.
"Hal meringankan, terdakwa sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya. Ada itikad baik mengembalikan kerugian negara dengan menjaminkan tiga sertifikat tanah," ujar JPU Susilo.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wawan mengaku akan memberikan pembelaannya yang akan dibacakan langsung pada sidang selanjutnya pekan depan 20 September 2016. "Nanti saja kan ada pembelaan," kata Wawan, usai persidangan.
Dalam berkas tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung RI Ni Wayan Kencanawati dan Susilo Hadi menyatakan, Wawan dinilai bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam kasus ini Wawan merugikan keuangan negara sebesar Rp9,6 miliar. Wawan dinilai melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan," ujar Jaksa Susilo Hadi di hadapan Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (14/9/2016).
Selain pidana badan, suami Wali Kota Tangsel ini juga diwajiban membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan penajara.
Sebelum menjatuhkan hukuman, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, terdakwa merupakan terpidana korupsi.
"Hal meringankan, terdakwa sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya. Ada itikad baik mengembalikan kerugian negara dengan menjaminkan tiga sertifikat tanah," ujar JPU Susilo.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wawan mengaku akan memberikan pembelaannya yang akan dibacakan langsung pada sidang selanjutnya pekan depan 20 September 2016. "Nanti saja kan ada pembelaan," kata Wawan, usai persidangan.
(san)
Explore More