Pengamat: Seharusnya DPP PDIP Ikuti Aspirasi DPD Terkait Cagub DKI
Sabtu, 20 Agustus 2016 - 04:34 WIB
Pengamat: Seharusnya DPP PDIP Ikuti Aspirasi DPD Terkait Cagub DKI
A
A
A
JAKARTA - Adanya kabar PDIP mendukung calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat perbedaan di internal partai pemenang pemilu tersebut. DPP PDIP akan menghiraukan DPD DKI sebagai pemegang penuh kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala daerah.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, kewenangan memutuskan calon kepala daerah atau kepala negara memang ada di tangan DPP. DPD hanya memberikan real politik atau perpanjangan tangan dalam menentukan kepala daerah.
Namun, secara demokrasi, kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala daerah itu ada di DPD. Untuk itu, kata dia, seharusnya DPP mengikuti aspirasi DPD. "DPD itu ujung tombak penjaringan kepala daerah. DPD yang tahu masalah di lapangan. Tetapi DPP yang menetukan, kalau DPP tidak mengikuti DPD, ya demokrasi kedaulatan rakyat tidak dipatuhi partai," kata Emrus saat dihubungi Jumat, 19 Agustus 2016 kemarin.
Emrus menjelaskan, sebagai partai pemanang dan memiliki 28 kursi melebih syarat dukungan pencalonan cagub dan cawagub, PDIP idealnya mencalonkan kader sendiri. Terlebih, PDIP memiliki sejumah kader yang mampu mengalahkan elektabilitas Ahok.
Kendati demikian, kata Emrus, apapun keputusan pusat dalam menentukan kepala daerah, kader PDIP di lingkup DPD pasti akan patuh dan tetap loyal. "Kita lihat saa nanti. Berbagai penolakan begitu kuat muncul di lingkungan DPD terhadap Ahok. Namun DPP memberi sinyal untuk mencalonkan petahana bersama wakilnya Djarot yang kader PDIP. Apabila ketua umum memutuskan hal tersebut, saya jamin tidak ada kegaduhan di lingkungan internal DPD Jakarta. Mereka pasti akan patuh," ujarnya.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, apabila memang keputusan pusat berbeda dengan keputuan DPD terkait dukungan terhadap Ahok, para kader akan tetap loyal. Namun, kata dia, hingga saat ini, Ahok tidak mengikuti meknisme partai.
Artinya, peluang Ahok didukung PDIP sangat kecil mengingat PDIP sangat patuh terhadap mekanisme. Gembong mengakui DPD PDIP mendapatkan 80% aspirasi warga menginginkan pemimpin baru di Jakarta yang tidak gaduh dan beretika pada 2017 mendatang. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPP.
"Kata Ahok kan dia disetujui sama Djarot. Ya kita lihat nanti. Apapun keputusannya kami tetap akan patuh dan loyal," ujarnya.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, kewenangan memutuskan calon kepala daerah atau kepala negara memang ada di tangan DPP. DPD hanya memberikan real politik atau perpanjangan tangan dalam menentukan kepala daerah.
Namun, secara demokrasi, kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala daerah itu ada di DPD. Untuk itu, kata dia, seharusnya DPP mengikuti aspirasi DPD. "DPD itu ujung tombak penjaringan kepala daerah. DPD yang tahu masalah di lapangan. Tetapi DPP yang menetukan, kalau DPP tidak mengikuti DPD, ya demokrasi kedaulatan rakyat tidak dipatuhi partai," kata Emrus saat dihubungi Jumat, 19 Agustus 2016 kemarin.
Emrus menjelaskan, sebagai partai pemanang dan memiliki 28 kursi melebih syarat dukungan pencalonan cagub dan cawagub, PDIP idealnya mencalonkan kader sendiri. Terlebih, PDIP memiliki sejumah kader yang mampu mengalahkan elektabilitas Ahok.
Kendati demikian, kata Emrus, apapun keputusan pusat dalam menentukan kepala daerah, kader PDIP di lingkup DPD pasti akan patuh dan tetap loyal. "Kita lihat saa nanti. Berbagai penolakan begitu kuat muncul di lingkungan DPD terhadap Ahok. Namun DPP memberi sinyal untuk mencalonkan petahana bersama wakilnya Djarot yang kader PDIP. Apabila ketua umum memutuskan hal tersebut, saya jamin tidak ada kegaduhan di lingkungan internal DPD Jakarta. Mereka pasti akan patuh," ujarnya.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, apabila memang keputusan pusat berbeda dengan keputuan DPD terkait dukungan terhadap Ahok, para kader akan tetap loyal. Namun, kata dia, hingga saat ini, Ahok tidak mengikuti meknisme partai.
Artinya, peluang Ahok didukung PDIP sangat kecil mengingat PDIP sangat patuh terhadap mekanisme. Gembong mengakui DPD PDIP mendapatkan 80% aspirasi warga menginginkan pemimpin baru di Jakarta yang tidak gaduh dan beretika pada 2017 mendatang. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPP.
"Kata Ahok kan dia disetujui sama Djarot. Ya kita lihat nanti. Apapun keputusannya kami tetap akan patuh dan loyal," ujarnya.
(whb)
