Penyerapan Anggaran Pembangunan Fisik DKI Jakarta Masih Rendah
Sabtu, 06 Agustus 2016 - 06:05 WIB
Penyerapan Anggaran Pembangunan Fisik DKI Jakarta Masih Rendah
A
A
A
JAKARTA - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 pada semester pertama baru sekitar 33,06% dari total Rp 67,1 triliun, atau sebesar Rp19,8 triliun. Mayoritas penyerapan anggaran tersebut diambil dari belanja tidak langsung.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, hingga 29 Juli 2016, penyerapan anggaran baru sekitar 33,06%.
Menurut dia, angka tersebut lebih besar dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, Rp 13,4 triliun atau 22,5%. Begitu juga dengan pendapatan pada semester pertama tahun ini yang mencapai 44,6% atau Rp17,5 triliun. Namun, kata Heru, penggunaan anggaran terbesar mayoritas untuk biaya gaji pegawai, listrik, air dan sebagainya.
Sementara, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur masih banyak yang dalam proses lelang. "Agustus ini proses lelang sudah rampung dan mulai pengerjaan proyek. Perangkat daerah nonteknis lebih besar menyerap anggaran karena umumnya tidak lelang fisik," kata Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2016.
Heru menyebutkan, perangkat daerah yang serapannya rendah adalah Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda di tiap wilayah rata-rata serapan anggarannya baru mencapai 0,6-0,7%.
Kemudian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta baru menyerap 4,1% anggaran. Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan baru menyerap 3,3% anggaran dan Suku Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan Jakarta Barat baru menyerap sebesar 2,3% anggaran.
Pada semester pertama, Dinas Tata Air baru menyerap 9,4% anggaran. Kemudian anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta baru terserap 9,7%.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyerap 17,2% anggaran, serta Dinas Bina Marga dapat menyerap 26,8% anggaran.
"Kebanyakan anggarannya digunakan untuk pembangunan serta perawatan fisik. Sekarang masih proses lelang," ujarnya.
Untuk serapan anggaran perangkat daerah nonteknis, lanjut Heru, mencapai di atas 40%. Seperti Dinas Kesehatan dengan 47,4%, Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan DKI Jakarta 55%, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana DKI Jakarta 60%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta 65%, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyerap 65% anggaran.
"Kami optimis serapan bisa maksimal diakhir nanti. Banyak pekerjaan fisik yang belum dibayar," ujarnya.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Ali Maulana menegaskan, bila tidak ada masalah dalam proses lelang. Hanya, banyak pembelian alat berat dan peralatan lainnya yang masih dalam pengerjaan karoseri.
Menurut dia, kegiatan yang terhambat dalam lelang di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) adalah kegiatan pembangunan fisik yang besar. Seperti, Dinas Perumahan dan Pembangunan Gedung Pemda. Sebab, saat ini belum ada pembangunan yang dilakukan.
"Kalau kami Dinas Kebersihan tidak terlalu terkendala di BPBJ. Kami kan juga belanja di e-Katalog. Saat ini masih proses di karoseri, kemungkinan pembangunan fisik yang besar belum berjalan," katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, hingga 29 Juli 2016, penyerapan anggaran baru sekitar 33,06%.
Menurut dia, angka tersebut lebih besar dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, Rp 13,4 triliun atau 22,5%. Begitu juga dengan pendapatan pada semester pertama tahun ini yang mencapai 44,6% atau Rp17,5 triliun. Namun, kata Heru, penggunaan anggaran terbesar mayoritas untuk biaya gaji pegawai, listrik, air dan sebagainya.
Sementara, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur masih banyak yang dalam proses lelang. "Agustus ini proses lelang sudah rampung dan mulai pengerjaan proyek. Perangkat daerah nonteknis lebih besar menyerap anggaran karena umumnya tidak lelang fisik," kata Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2016.
Heru menyebutkan, perangkat daerah yang serapannya rendah adalah Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda di tiap wilayah rata-rata serapan anggarannya baru mencapai 0,6-0,7%.
Kemudian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta baru menyerap 4,1% anggaran. Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan baru menyerap 3,3% anggaran dan Suku Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan Jakarta Barat baru menyerap sebesar 2,3% anggaran.
Pada semester pertama, Dinas Tata Air baru menyerap 9,4% anggaran. Kemudian anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta baru terserap 9,7%.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyerap 17,2% anggaran, serta Dinas Bina Marga dapat menyerap 26,8% anggaran.
"Kebanyakan anggarannya digunakan untuk pembangunan serta perawatan fisik. Sekarang masih proses lelang," ujarnya.
Untuk serapan anggaran perangkat daerah nonteknis, lanjut Heru, mencapai di atas 40%. Seperti Dinas Kesehatan dengan 47,4%, Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan DKI Jakarta 55%, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana DKI Jakarta 60%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta 65%, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyerap 65% anggaran.
"Kami optimis serapan bisa maksimal diakhir nanti. Banyak pekerjaan fisik yang belum dibayar," ujarnya.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Ali Maulana menegaskan, bila tidak ada masalah dalam proses lelang. Hanya, banyak pembelian alat berat dan peralatan lainnya yang masih dalam pengerjaan karoseri.
Menurut dia, kegiatan yang terhambat dalam lelang di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) adalah kegiatan pembangunan fisik yang besar. Seperti, Dinas Perumahan dan Pembangunan Gedung Pemda. Sebab, saat ini belum ada pembangunan yang dilakukan.
"Kalau kami Dinas Kebersihan tidak terlalu terkendala di BPBJ. Kami kan juga belanja di e-Katalog. Saat ini masih proses di karoseri, kemungkinan pembangunan fisik yang besar belum berjalan," katanya.
(dam)
