HUT Adhyaksa, Kejari Karawang Dapat Bongkahan Beton

KARAWANG - Rencana pengepungan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang oleh ratusan massa dari LSM Lodaya urung dilaksanakan.

Hal ini lantaran pada saat bersamaan Kejari Karawang sedang melaksanakan acara sunatan masal. Padahal massa yang berseragam hitam sudah berkumpul di lapangan GOR Panathayudha untuk beraksi.

"Setelah dipertimbangkan kami batal ke kejaksaan karena banyak anak kecil. Hanya perwakilan saja yang datang untuk menyerahkan hadiah HUT kejaksaan berupa bongkahan beton jalan yang rusak parah. Kami mendesak Kejari segera menangani kasus ini." kata Ketua LSM Lodaya, Nace Permana usai bertemu Kepala Kejari M. Arifin, kemarin.

Massa akhirnya bergerak ke kantor dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) di jalan Tuparev.

Dikantor BMP massa melakukan orasi dan meminta pejabat BMP bekerja secara profesional bukan malah kongkalingkong dengan pengusaha atau rekanan dalam urusan proyek pembangunan jalan.

Akibatnya bisa dirasakan pembangunan jalan cepat rusak meski baru dibangun. "Pemenang proyek bukan pengusaha profesional, tapi karena faktor kedekatan atau hal lain," katanya.

Massa terus melakukan orasi hingga jalan di seputar Tuparev macet total, sementara para pejabat BMP tidak ada satu pun yang datang menemui pendemo. Massa memaksa para pejabat BMP untuk datang menemui, namun tidak ada satupun yang berada di kantor.

Massa akhirnya kesal hingga meminta salah satu staf BMP untuk menerima bongkahan beton. "Sama dengan kejaksaan kita juga memberikan bongkahan ini agar pejabat bina marga tahu ini hasil dari kongkalingkong mereka dengan pengusaha," katanya.

Massa akhirnya bergerak meninggalkan kantor BMP kemudian masuk ke kantor DPRD dan pemkab Karawang.

Namun massa tidak menemui para pejabat disana dan hanya bergerak memutari kantor Pemkab sambil berorasi. Kemudian massa membubarkan diri setelah puas berorasi.

"Kami hanya menyampaikan pesan moral kepada para pejabat Pemkab agar mereka hati-hati menggunakan uang rakyat. Masalah infrastruktur jalan jangan dianggap sepele karena ini menyangkut kepentingan rakyat," pungkasnya.