Rizal Ramli Akan Keluarkan Kejelasan Reklamasi Teluk Jakarta
Jum'at, 22 April 2016 - 03:25 WIB
Rizal Ramli Akan Keluarkan Kejelasan Reklamasi Teluk Jakarta
A
A
A
BALI - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan beberapa bulan ke depan akan dikeluarkan kejelasan terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Saat ini pihak-pihak terkait tengah memproses apakah reklamasi dilanjutkan atau dihentikan.
"Tapi ini masih proses dalam beberapa bulan. Besok (hari ini) tim antar-kementerian akan rapat untuk melakukan evaluasi. Dan dalam beberapa bulan ini kami akan keluarkan kejelasannya," kata Rizal Ramli di Nusa Dua, Bali, Kamis 21 April 2016 kemarin.
Rizal Ramli menjelaskan, reklamasi itu sebetulnya hal yang biasa di seluruh dunia. Tapi yang harus dihafal risiko dan dampak negatifnya misalnya banjir.
"Yang kami minta itu semua hentikan dulu sementara ini. Mari kita evaluasi mana peraturan yang saling tumpang tindih, UU dan Perpres belum sinkron. Kita selaraskan dulu setelah itu kita audit terhadap proyek-proyek pulau reklamasi ini," ujarnya.
Kalau memang ada melangar UU yang membahayakan lingkungan, dan dampaknya tidak positif tentu akan dihentikan. "Dalam soal begini kita harus kombinasikan kepentingan negara, rakyat, dan bisnis. Kalau hanya satu kepentingan saja tidak bagus," ungkapnya.
"Tapi ini masih proses dalam beberapa bulan. Besok (hari ini) tim antar-kementerian akan rapat untuk melakukan evaluasi. Dan dalam beberapa bulan ini kami akan keluarkan kejelasannya," kata Rizal Ramli di Nusa Dua, Bali, Kamis 21 April 2016 kemarin.
Rizal Ramli menjelaskan, reklamasi itu sebetulnya hal yang biasa di seluruh dunia. Tapi yang harus dihafal risiko dan dampak negatifnya misalnya banjir.
"Yang kami minta itu semua hentikan dulu sementara ini. Mari kita evaluasi mana peraturan yang saling tumpang tindih, UU dan Perpres belum sinkron. Kita selaraskan dulu setelah itu kita audit terhadap proyek-proyek pulau reklamasi ini," ujarnya.
Kalau memang ada melangar UU yang membahayakan lingkungan, dan dampaknya tidak positif tentu akan dihentikan. "Dalam soal begini kita harus kombinasikan kepentingan negara, rakyat, dan bisnis. Kalau hanya satu kepentingan saja tidak bagus," ungkapnya.
(whb)
