Puluhan Nelayan Desak KPK Usut Kasus Suap Reklamasi
Selasa, 05 April 2016 - 13:02 WIB
Puluhan Nelayan Desak KPK Usut Kasus Suap Reklamasi
A
A
A
JAKARTA - Puluhan nelayan yang tergabung dalam Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menggelar aksi dukungan agar KPK mengusut tuntas suap pembahasan Raperda reklamasi pantai utara Jakarta.
Wakil Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Ramli mengatakan, pihaknya menyambut baik penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 31 Maret 2016.
Keduanya merupakan tersangka kasus suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Melalui Raperda itu, proyek besar reklamasi pantai utara Jakarta diatur. "Kami dukung KPK usut kasus suap yang dilakukan Sanusi dan pengembang," kata Ramli di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).
Ramli menjelaskan, proyek reklamasi pantai utara Jakarta sangat merugikan nelayan di sekitar wilayah tersebut. Akibat proyek reklamasi yang sudah berjalan, nelayan kini tidak memiliki akses keluar masuk kapal untuk mencari ikan.
Tak hanya itu, Ramli juga menuturkan kondisi lingkungan yang mulai rusak akibat reklamasi. Terumbu karang mati, laut banyak sampah, zona tangkap ikan menjadi semakin jauh sehingga biaya mencari ikan menjadi semakin mahal.
"Bohong kalau reklamasi tak berdampak pada nelayan. Reklamasi hanya untungkan penguasa dan pihak pengembang, bukan rakyat kecil," imbuhnya.
Dalam aksi itu, para nelayan membawa sejumlah sepanduk. Di antaranya yang paling tegas bertuliskan 'Hentikan Pengurukan Teluk Jakarta'. Mereka juga menyerahkan sebuah replika perahu nelayan tradisional kepada KPK. Sebagai simbol persatuan nelayan yang tetap menolak proyek ambisius reklamasi teluk Jakarta.
Wakil Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Ramli mengatakan, pihaknya menyambut baik penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 31 Maret 2016.
Keduanya merupakan tersangka kasus suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Melalui Raperda itu, proyek besar reklamasi pantai utara Jakarta diatur. "Kami dukung KPK usut kasus suap yang dilakukan Sanusi dan pengembang," kata Ramli di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).
Ramli menjelaskan, proyek reklamasi pantai utara Jakarta sangat merugikan nelayan di sekitar wilayah tersebut. Akibat proyek reklamasi yang sudah berjalan, nelayan kini tidak memiliki akses keluar masuk kapal untuk mencari ikan.
Tak hanya itu, Ramli juga menuturkan kondisi lingkungan yang mulai rusak akibat reklamasi. Terumbu karang mati, laut banyak sampah, zona tangkap ikan menjadi semakin jauh sehingga biaya mencari ikan menjadi semakin mahal.
"Bohong kalau reklamasi tak berdampak pada nelayan. Reklamasi hanya untungkan penguasa dan pihak pengembang, bukan rakyat kecil," imbuhnya.
Dalam aksi itu, para nelayan membawa sejumlah sepanduk. Di antaranya yang paling tegas bertuliskan 'Hentikan Pengurukan Teluk Jakarta'. Mereka juga menyerahkan sebuah replika perahu nelayan tradisional kepada KPK. Sebagai simbol persatuan nelayan yang tetap menolak proyek ambisius reklamasi teluk Jakarta.
(ysw)
