Mahasiswa Tagih Janji Politik Bupati Garut
Senin, 25 Januari 2016 - 13:54 WIB
Mahasiswa Tagih Janji Politik Bupati Garut
A
A
A
GARUT - Aksi unjuk rasa digelar Aliansi Mahasiswa Peduli Garut (AMPG). Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Bupati Garut Rudy Gunawan mundur dari jabatannya. Rudy dinilai mengingkari janji politiknya selama kampanye.
AMPG merupakan organisasi mahasiswa ektra kampus yang terdiri dari HMI, GMNI, FPPMG, PMII dan KAMMI. Koordinator aksi mahasiswa Muhlis Munawar menuturkan, dua tahun lalu Rudy berjanji akan membenahi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
"Dinamika pemerintahan selama dua tahun ini seperti sebuah rezim antirakyat karena kurang mengakomodir kepentingan rakyat. Ditambah tidak adanya sinkronisasi antara DPRD dan Pemkab," kata Muhlis dalam orasinya, Senin (25/1/2016).
Pihaknya menuntut adanya transparansi disetiap kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, bupati harus melaksanakan janji politiknya dalam pemilu.
"Perjalanan dinas yang sering dilakukan para pejabat Pemkab Garut ke luar negeri itu menghamburkan anggaran. Hasil dari perjalanan dinas pun tak banyak memberikan perubahan," terangnya.
Muhlis menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 11 tahun 2011, perjalanan dinas dilakukan untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri. Namun pihaknya tak melihat adanya hasil dari kunjungan itu.
"Perjalanan dinas itu katanya untuk mengundang investor, tapi keberangkatan mereka hanya seperti main saja, karena tidak ada hasil," jelasnya.
Sementara itu, Asep Abdul Fatah salah seorang mahasiswa menegaskan, bupati dan wakilnya ini harus mundur jika tidak bisa melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2014 atau menjalankan RPJMD secara utuh.
Menurut Asep, sejumlah persoalan menyangkut pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
"Kegiatan kami ini merupakan refleksi atas evaluasi kepemimpinan bupati selama dua tahun. Selama itu pula, apa yang dijanjikan saat dia melakukan kampanye terdahulu belum direalisasikan," ungkapnya.
AMPG merupakan organisasi mahasiswa ektra kampus yang terdiri dari HMI, GMNI, FPPMG, PMII dan KAMMI. Koordinator aksi mahasiswa Muhlis Munawar menuturkan, dua tahun lalu Rudy berjanji akan membenahi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
"Dinamika pemerintahan selama dua tahun ini seperti sebuah rezim antirakyat karena kurang mengakomodir kepentingan rakyat. Ditambah tidak adanya sinkronisasi antara DPRD dan Pemkab," kata Muhlis dalam orasinya, Senin (25/1/2016).
Pihaknya menuntut adanya transparansi disetiap kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, bupati harus melaksanakan janji politiknya dalam pemilu.
"Perjalanan dinas yang sering dilakukan para pejabat Pemkab Garut ke luar negeri itu menghamburkan anggaran. Hasil dari perjalanan dinas pun tak banyak memberikan perubahan," terangnya.
Muhlis menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 11 tahun 2011, perjalanan dinas dilakukan untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri. Namun pihaknya tak melihat adanya hasil dari kunjungan itu.
"Perjalanan dinas itu katanya untuk mengundang investor, tapi keberangkatan mereka hanya seperti main saja, karena tidak ada hasil," jelasnya.
Sementara itu, Asep Abdul Fatah salah seorang mahasiswa menegaskan, bupati dan wakilnya ini harus mundur jika tidak bisa melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2014 atau menjalankan RPJMD secara utuh.
Menurut Asep, sejumlah persoalan menyangkut pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
"Kegiatan kami ini merupakan refleksi atas evaluasi kepemimpinan bupati selama dua tahun. Selama itu pula, apa yang dijanjikan saat dia melakukan kampanye terdahulu belum direalisasikan," ungkapnya.
(san)
