Selain Naikkan Uang Tunjangan, DPRD Juga Minta Laptop
Selasa, 15 Desember 2015 - 06:31 WIB
Selain Naikkan Uang Tunjangan, DPRD Juga Minta Laptop
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menaikkan anggaran tunjangan perjalanan dinas dan pembelian komputer jinjing atau laptop. Pembelian laptop ini untuk efisiensi dari pekerjaan anggota Dewan.
"Sekali lagi saya sampaikan, itu bagian dari kebutuhan, meja bagian dari kebutuhan. Saya kalau mau cari Perda yang dibutuhkan, kan mesti cari arsip naik tangga, berdebu, batuk kita. Kan udah enggak model. Kalau ada laptop kan tinggal dibuka. Kita juga minta ke Sekwan, jangan laptop kosong yang dikasih ke gue, lo isi seluruh peraturan daerah (perda) yang pernah ada," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Jakarta, Senin 14 Desember 2015.
Taufik menyebutkan, parlemen yang ada sekarang adalah parlemen yang modern. (Baca: Ditemui Pimpinan DPRD, Ahok Setuju Biaya Perjalanan Dinas DPRD Naik)
"Baru tahun ini. Ini yang kita sebut parlemen modern. Kan enggak cocok dong, gedungnya ratusan miliar. Kita kerja capek bawa tumpukan lampiran, sudah enggak pantes ibu kota negara kayak gitu," lanjut Taufik.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyetujui pengadaan laptop bagi 106 anggota Dewan di 2016. Asalkan dibeli melalui e-katalog dan dilengkapi softwere jakarta.go.id.
"Kalau untuk alat kerja ya kita enggak apa-apa, laptop juga murah. Kita minta ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) nanti semua anggota dikasih email instansi belakangnya jakarta.go.id misalnya," tukas Ahok di tempat yang sama.
Sementara dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, laptop yang terdaftar merk Dell sebesar Rp10,6 juta per unit.
Jika dikalikan 106 unit maka total anggaran untuk laptop ini sebesar Rp1,123.6 miliar dan dimasukkan dalam anggaran kesekretariatan dewan untuk anggaran 2016.
PILIHAN:
Warga Kebagusan Geger, Ada Pocong Siang-siang
"Sekali lagi saya sampaikan, itu bagian dari kebutuhan, meja bagian dari kebutuhan. Saya kalau mau cari Perda yang dibutuhkan, kan mesti cari arsip naik tangga, berdebu, batuk kita. Kan udah enggak model. Kalau ada laptop kan tinggal dibuka. Kita juga minta ke Sekwan, jangan laptop kosong yang dikasih ke gue, lo isi seluruh peraturan daerah (perda) yang pernah ada," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Jakarta, Senin 14 Desember 2015.
Taufik menyebutkan, parlemen yang ada sekarang adalah parlemen yang modern. (Baca: Ditemui Pimpinan DPRD, Ahok Setuju Biaya Perjalanan Dinas DPRD Naik)
"Baru tahun ini. Ini yang kita sebut parlemen modern. Kan enggak cocok dong, gedungnya ratusan miliar. Kita kerja capek bawa tumpukan lampiran, sudah enggak pantes ibu kota negara kayak gitu," lanjut Taufik.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyetujui pengadaan laptop bagi 106 anggota Dewan di 2016. Asalkan dibeli melalui e-katalog dan dilengkapi softwere jakarta.go.id.
"Kalau untuk alat kerja ya kita enggak apa-apa, laptop juga murah. Kita minta ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) nanti semua anggota dikasih email instansi belakangnya jakarta.go.id misalnya," tukas Ahok di tempat yang sama.
Sementara dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, laptop yang terdaftar merk Dell sebesar Rp10,6 juta per unit.
Jika dikalikan 106 unit maka total anggaran untuk laptop ini sebesar Rp1,123.6 miliar dan dimasukkan dalam anggaran kesekretariatan dewan untuk anggaran 2016.
PILIHAN:
Warga Kebagusan Geger, Ada Pocong Siang-siang
(mhd)
