BPK Serahkan Hasil Audit Investigasi RS Sumber Waras ke KPK
Senin, 07 Desember 2015 - 17:06 WIB
BPK Serahkan Hasil Audit Investigasi RS Sumber Waras ke KPK
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit investigasi terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua anggota BPK yakni Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi dan Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan hasil audit investigasi tersebut. Sementara dari pihak KPK yang menerima mereka adalah Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja.
Eddy Mulyadi Supardi mengatakan, dari hasil audit tersebut BPK menemukan ada enam bentuk penyimpangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Namun pada penyerahan itu kedua lembaga negara ini belum mau menyebutkan berapa total kerugian negara atas pengadaan tersebut.
Eddy menyebutkan, enam penyimpangan tersebut terdapat pada tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil. "Semua detailnya telah kami serahkan tadi ke pimpinan KPK. Seterusnya akan ditindaklanjuti sebagai lembaga aparat hukum," ujar Eddy Mulyadi Supardi di Kantor KPK, Senin (7/12/2016).
Kendati tidak merinci berapa nilai kerugian negara akibat pengadaan lahan RS Sumber Waras ini, Eddy mengisyarakatkan nilainya tidak jauh berbeda dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK 2014 lalu. Sebagaimana diketahui pada LHP tersebut BPK menyebutkan kerugian negara mencapai Rp191 miliar.
Dua anggota BPK yakni Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi dan Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan hasil audit investigasi tersebut. Sementara dari pihak KPK yang menerima mereka adalah Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja.
Eddy Mulyadi Supardi mengatakan, dari hasil audit tersebut BPK menemukan ada enam bentuk penyimpangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Namun pada penyerahan itu kedua lembaga negara ini belum mau menyebutkan berapa total kerugian negara atas pengadaan tersebut.
Eddy menyebutkan, enam penyimpangan tersebut terdapat pada tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil. "Semua detailnya telah kami serahkan tadi ke pimpinan KPK. Seterusnya akan ditindaklanjuti sebagai lembaga aparat hukum," ujar Eddy Mulyadi Supardi di Kantor KPK, Senin (7/12/2016).
Kendati tidak merinci berapa nilai kerugian negara akibat pengadaan lahan RS Sumber Waras ini, Eddy mengisyarakatkan nilainya tidak jauh berbeda dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK 2014 lalu. Sebagaimana diketahui pada LHP tersebut BPK menyebutkan kerugian negara mencapai Rp191 miliar.
(whb)
