Wagub: Pembahasan APBD P di Kemendagri Tak Ada Masalah
Kamis, 08 Oktober 2015 - 04:24 WIB
Wagub: Pembahasan APBD P di Kemendagri Tak Ada Masalah
A
A
A
JAKARTA - APBD Perubahan DKI 2015 hingga kini belum juga dapat dicairkan. Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, proses pencairan tidak ada masalah.
Sebelumnya, Ahok geram dengan proses pembahasan APBD Perubahan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, sampai dengan sisa waktu dua bulan sebelum tutup anggaran, Desember mendatang, APBD P belum juga dapat dicairkan.
Padahal, APBDP merupakan kesempatan untuk menyerap anggaran sebesar-besarnya. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menuding jika ada kejanggalan di Kemendagri yang membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu dilempar-lempar dalam melakukan pembahasan.
Berbeda dengan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, hingga saat ini tidak ada masalah dalam pembahasan APBD P DKI 2015 dengan Kemendagri. Menurutnya, semua proses pembahasan berjalan dengan baik hingga sekarang.
"Saya sudah menghubungi pihak Kemendagri untuk menanyakan apakah ada masalah dalam pembahasan APBD P tersebut. Jawabannya tidak ada masalah apa pun. Prosesnya masih terus berjalan," jelas Djarot, Rabu 7 Oktober 2015 kemarin.
Ketua TAPD, Saefullah pun sependapat dengan Djarot. Pria yang juga menjabat Sekertaris Daerah itu menuturkan, lambatnya pembahasan APBDP itu lantaran belum adanya penandatangan pimpinan DPRD DKI terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014.
Kemudian, ada beberapa evaluasi dari Kemendagri mengenai bantuan sosial. Kendati demikian, Syaefullah menyatakan jika hari ini (kemarin) , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI telah mengirimkan revisi APBD P DKI 2015 ke Kemendagri.(Baca: Soal APBD P 2015, Ahok Merasa Dipingpong Kemendagri)
Sebelumnya, Ahok geram dengan proses pembahasan APBD Perubahan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, sampai dengan sisa waktu dua bulan sebelum tutup anggaran, Desember mendatang, APBD P belum juga dapat dicairkan.
Padahal, APBDP merupakan kesempatan untuk menyerap anggaran sebesar-besarnya. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menuding jika ada kejanggalan di Kemendagri yang membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu dilempar-lempar dalam melakukan pembahasan.
Berbeda dengan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, hingga saat ini tidak ada masalah dalam pembahasan APBD P DKI 2015 dengan Kemendagri. Menurutnya, semua proses pembahasan berjalan dengan baik hingga sekarang.
"Saya sudah menghubungi pihak Kemendagri untuk menanyakan apakah ada masalah dalam pembahasan APBD P tersebut. Jawabannya tidak ada masalah apa pun. Prosesnya masih terus berjalan," jelas Djarot, Rabu 7 Oktober 2015 kemarin.
Ketua TAPD, Saefullah pun sependapat dengan Djarot. Pria yang juga menjabat Sekertaris Daerah itu menuturkan, lambatnya pembahasan APBDP itu lantaran belum adanya penandatangan pimpinan DPRD DKI terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014.
Kemudian, ada beberapa evaluasi dari Kemendagri mengenai bantuan sosial. Kendati demikian, Syaefullah menyatakan jika hari ini (kemarin) , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI telah mengirimkan revisi APBD P DKI 2015 ke Kemendagri.(Baca: Soal APBD P 2015, Ahok Merasa Dipingpong Kemendagri)
(whb)
