DPRD Minta Kementerian PAN-RB Buat Aturan Soal Rotasi PNS
Selasa, 29 September 2015 - 06:28 WIB
DPRD Minta Kementerian PAN-RB Buat Aturan Soal Rotasi PNS
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuat aturan khusus terkait rotasi pejabat. Ini berkaca dari seringnya rotasi pejabat di Pemprov DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Kementerian PAN-RB harus membuat aturan khusus terkait rotasi pejabat, khususnya di DKI Jakarta yang sering dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya sarankan Menteri Pan-RB Yuddy Chrisnandi memberi rekomendasi terkait gaya Ahok dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberdayaan aparatur PNS DKI Jakarta," ujar pria yang sering disapa Sani saat dihubungi wartawan, Senin, 28 September 2015 kemarin.
Sani menuturkan, pergantian pegawai yang sering ini bisa membuat PNS DKI ketakutan dan juga berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang. "Kalau PNS DKI punya motivasi tinggi dan tidak terganggu karena pergeseran terlalu cepat, maka proses tender anggaran bisa cepat dilakukan dan pembangunan berjalan. Efeknya, daya beli masyarakat tumbuh. Ujungnya ekonomi meningkat," tutur Sani.
Untuk diketahui sepanjang 2015 ini sudah lima kali Ahok merombak bawahannya. Sejak awal 2015, sebanyak 201 pejabat eselon II, III dan IV telah didemosi atau diturunkan jabatannya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Kementerian PAN-RB harus membuat aturan khusus terkait rotasi pejabat, khususnya di DKI Jakarta yang sering dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya sarankan Menteri Pan-RB Yuddy Chrisnandi memberi rekomendasi terkait gaya Ahok dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberdayaan aparatur PNS DKI Jakarta," ujar pria yang sering disapa Sani saat dihubungi wartawan, Senin, 28 September 2015 kemarin.
Sani menuturkan, pergantian pegawai yang sering ini bisa membuat PNS DKI ketakutan dan juga berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang. "Kalau PNS DKI punya motivasi tinggi dan tidak terganggu karena pergeseran terlalu cepat, maka proses tender anggaran bisa cepat dilakukan dan pembangunan berjalan. Efeknya, daya beli masyarakat tumbuh. Ujungnya ekonomi meningkat," tutur Sani.
Untuk diketahui sepanjang 2015 ini sudah lima kali Ahok merombak bawahannya. Sejak awal 2015, sebanyak 201 pejabat eselon II, III dan IV telah didemosi atau diturunkan jabatannya.
(whb)
