DPRD DKI Akan Pangkas KUA PPAS 2016 Rp15 Triliun
Rabu, 23 September 2015 - 05:24 WIB
DPRD DKI Akan Pangkas KUA PPAS 2016 Rp15 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta kemungkinan akan memangkas Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 sebesar Rp73 triliun yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Banggar diprediksi akan memangkas sekitar Rp15 triliun.
Wakil Ketua Banggar Triwisaksana mengatakan, KUA-PPAS 2016 DKI Jakarta yang diajukan oleh Pemprov DKI sebesar Rp73 triliun akan mengalami penghematan mengingat rendahnya penyerapan tahun ini dan kondisi ekonomi yang sedang lesuh. Berdasarkan perkirannya KUA-PPAS akan dipangkas sekitar Rp15 triliun.
"Sektor pendapatan saja sudah terlihat ada pemangkasan. PBB kami minta dievaluasi, begitu juga dengan PKB. Nanti belanja juga, saat ini masih dibahas. Intinya akhir November harus sudah diketuk," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 22 September 2015 kemarin.
Anggota Banggar DKI Jakarta Mohammad Sanusi menambahkan, dari sektor pendapatan yang terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain sudah ada penghematan sebesar Rp10,5 triliun dan hal itu sudah disepakati oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Sanusi merincikan, dari target PAD sebesar Rp37 triliun yang diajukan hanya disanggupi Rp32 triliun.
Kemudian, dana perimbangan Rp12 triliun hanya disanggupi Rp7,5 triliun, dan pendapatan lain-lain seperti retribusi, proyeksinya dikurangi Rp500 miliar. "Itu baru dari sektor pendapatan. Pembiayaan juga mengalami penghemtan tergantung dari proposal dan kinerja. Saat ini di Banggar sedang membahas dari segi pembelanjaan. Banyak perangkat daerah yang merencanakan belanja tidak sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," jelasnya.
Wakil Ketua Banggar Triwisaksana mengatakan, KUA-PPAS 2016 DKI Jakarta yang diajukan oleh Pemprov DKI sebesar Rp73 triliun akan mengalami penghematan mengingat rendahnya penyerapan tahun ini dan kondisi ekonomi yang sedang lesuh. Berdasarkan perkirannya KUA-PPAS akan dipangkas sekitar Rp15 triliun.
"Sektor pendapatan saja sudah terlihat ada pemangkasan. PBB kami minta dievaluasi, begitu juga dengan PKB. Nanti belanja juga, saat ini masih dibahas. Intinya akhir November harus sudah diketuk," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 22 September 2015 kemarin.
Anggota Banggar DKI Jakarta Mohammad Sanusi menambahkan, dari sektor pendapatan yang terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain sudah ada penghematan sebesar Rp10,5 triliun dan hal itu sudah disepakati oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Sanusi merincikan, dari target PAD sebesar Rp37 triliun yang diajukan hanya disanggupi Rp32 triliun.
Kemudian, dana perimbangan Rp12 triliun hanya disanggupi Rp7,5 triliun, dan pendapatan lain-lain seperti retribusi, proyeksinya dikurangi Rp500 miliar. "Itu baru dari sektor pendapatan. Pembiayaan juga mengalami penghemtan tergantung dari proposal dan kinerja. Saat ini di Banggar sedang membahas dari segi pembelanjaan. Banyak perangkat daerah yang merencanakan belanja tidak sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," jelasnya.
(whb)
