Pelunasan Ganti Rugi Korban Lumpur Tinggal 20%
Pelunasan Ganti Rugi Korban Lumpur Tinggal 20%
A
A
A
SIDOARJO - Pelunasan ganti rugi korban lumpur dari dana talangan APBN terus berlangsung. Hingga kemarin, proses pembayaran ganti rugi tinggal menyisakan 20% dari 3.324 jumlah penerima.
Rata-rata korban yang belum menerima ganti rugi terkendala pada kelengkapan berkas yang mereka serahkan ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Hingga hari ini, BPLS telah mengirim 80% berkas ke bendahara negara. ”Tinggal 20% saja berkas yang belum dibayar menunggu validasi,” ujar Koordi- nator Pengaduan Tim Validasi BPLS, Khusnul. TimvalidasiBPLS, Rabu(2/9), mengirim lagi 831 berkas. Sebelumnya berkas yang dikirim dan dilunasi ada 1677 berkas.
Artinya, total berkas yang dikirim mencapai 2508 berkas, sedangkan nilai klaim yang harus dibayar Bendahara Negara untuk 831 berkas adalah Rp233.324.- 585.315. ”Dengan tambahan tersebut, bendahara telah mencairkan ganti rugi ke rekening warga sebesar Rp 553.299.550.323,” kata Khusnul. Untuk berkas tambahan yang dikirim Rabu (2/9), ditargetkan cair keesokan hari.
Setelah itu, tim validasi BPLS akan mengirim lagi berkas ke Jakarta untuk diproses di Kantor Bendahara Negara. BPLS menargetkan sebelum akhir September seluruh berkas sudah terbayarkan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan melalui skema dana talangan dari pemerintah pusat kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Dana yang disediakan pemerintah mencapai Rp781 miliar.
Nanti MLJ harus membayar talangan ini dengan tenor 4 tahun dan bunga 4,8 persen. Nilai total ganti rugi yang harus dibayar terkoreksi menjadi Rp767.504.398.006. Nilai itu muncul setelah ada audit dari BPKP. Auditor menemukan ada berkas ganda sehingga jumlah berkas yang semula 3.337 menyusut menjadi 3.324 berkas.
Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Ainun Jariyah mengatakan, pelunasan ganti rugi korban lumpur harus segera diselesaikan. Karena itu, korban lumpur harus proaktif, melengkapi berkas persyaratan.
Abdul rouf
Rata-rata korban yang belum menerima ganti rugi terkendala pada kelengkapan berkas yang mereka serahkan ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Hingga hari ini, BPLS telah mengirim 80% berkas ke bendahara negara. ”Tinggal 20% saja berkas yang belum dibayar menunggu validasi,” ujar Koordi- nator Pengaduan Tim Validasi BPLS, Khusnul. TimvalidasiBPLS, Rabu(2/9), mengirim lagi 831 berkas. Sebelumnya berkas yang dikirim dan dilunasi ada 1677 berkas.
Artinya, total berkas yang dikirim mencapai 2508 berkas, sedangkan nilai klaim yang harus dibayar Bendahara Negara untuk 831 berkas adalah Rp233.324.- 585.315. ”Dengan tambahan tersebut, bendahara telah mencairkan ganti rugi ke rekening warga sebesar Rp 553.299.550.323,” kata Khusnul. Untuk berkas tambahan yang dikirim Rabu (2/9), ditargetkan cair keesokan hari.
Setelah itu, tim validasi BPLS akan mengirim lagi berkas ke Jakarta untuk diproses di Kantor Bendahara Negara. BPLS menargetkan sebelum akhir September seluruh berkas sudah terbayarkan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan melalui skema dana talangan dari pemerintah pusat kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Dana yang disediakan pemerintah mencapai Rp781 miliar.
Nanti MLJ harus membayar talangan ini dengan tenor 4 tahun dan bunga 4,8 persen. Nilai total ganti rugi yang harus dibayar terkoreksi menjadi Rp767.504.398.006. Nilai itu muncul setelah ada audit dari BPKP. Auditor menemukan ada berkas ganda sehingga jumlah berkas yang semula 3.337 menyusut menjadi 3.324 berkas.
Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Ainun Jariyah mengatakan, pelunasan ganti rugi korban lumpur harus segera diselesaikan. Karena itu, korban lumpur harus proaktif, melengkapi berkas persyaratan.
Abdul rouf
(ars)
Explore More