Pangdam Sebut PKI Tetap Bahaya Laten
Jum'at, 21 Agustus 2015 - 08:42 WIB
Pangdam Sebut PKI Tetap Bahaya Laten
A
A
A
SURABAYA - Pangdam V/Bra- Mayjend TNI Sumardi menegaskan di wilayahnya belum ada embrio munculnya kembali gerakan makar, Partai Komunis Indonesia (PKI), terlebih ISIS.
Kendati demikian upaya pencegahan terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya aktif membangun komunikasi dengan banyak pihak. Termasuk pondok pesantren (Ponpes) yang bisa saja menjadi pintu masuk ajaran ISIS.
Selain itu lebih memberdayakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD, membangun komunikasi dengan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dari kepolisian di tiap kelurahan/desa, maupun aparat pemerintah daerah yang tergabung dalam Komite Intelejen Daerah (Kominda) mulai tingkat kabupaten/ kota hingga kelurahan.
Ini disampaikan Sumardi disela coffee morning dengan para pimpinan media, di aula Makodam V/Brawijaya, kemarin. ”Soal munculnya bendera PKI pada acara karnaval (di Madura) itu sudah diketahui beberapa hari sebelum pelaksanaan. Intel sudah tahu. Jadi dalam karnaval itu digambarkan sejarah perjalanan bangsa, mulai pra kemerdekaan, kemerdekaan hingga sekarang. Termasuk munculnya PKI. Cuma media yang menyorot keberadaan bendera PKI itu,” kata Sumardi.
Mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini menegaskan bahwa ajaran komunitas, bahaya laten komunis, PKI tetap menjadi larangan di wilayah NKRI. Larangan ini menjadi harga mati. Soal ISIS, kata Sumardi, ini juga menjadi kewaspadaan pihaknya.
Meski belum ada tanda-tanda munculnya paham keras itu, Sumardi mengaku pihaknya terus membangun komunikasi dengan ponpes supaya tidak ada santrinya yang ikut ajaran ini. Pejabat yang kurang 1,5 tahun lagi pensiun ini mengaku lega bahwa hingga sementara ini belum ada tanda-tanda keberadaan ISIS di wilayahnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Achmad Munir menambahkan, tantangan Kodam V/Brawijaya sekarang cukup berat. ”Ditengah kelesuan ekonomi seperti sekarang ini banyak orang mencari kerja, banyak pengangguran. Ini bisa berimbas pada munculnya gangguan keamanan,” kata Munir yang sempat pula mengutip angka pengangguran Indonesia sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).
Sekadar diketahui, hadir pada coffee morning para pimpinan media cetak, elektronik di Surabaya. Kepala Redaksi Harian Seputar Indonesia (SINDO) Masdarul Khoiri hadir di dalamnya.
Kawal Produksi Beras
Selain itu, Kodam V/Brawijaya terus mengawal produksi beras. Ini untuk mewujudkan swasembada pangan sebagaimana program pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). ”Dari 500.000 ton yang ditargetkan pada September tahun ini, hingga Agustus ini baru mencapai 120.000 ton,” tegas Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Sumardi.
Makodam V/Brawijaya optimistis target 500.000 ton bisa tercapai karena di sejumlah daerah sudah panen padi. Terutama di kantong-kantong penghasil padi. Tepatnya penyangga lumbung pangan nasional di Jatim. Sumardi merinci daerah penghasil padi di Jatim.
Di antaranya, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Mojokerto, Ponorogo dan lainnya. Yang dilakukan Kodam melalui Babinsa, kata Sumardi, adalah menghimbau supaya ijon tidak bermain. Yang dilakukan sebatas himbauan karena ijon tidak bisa dijerat. Di sisi lain, Kodam juga aktif kerjasama dengan Bulog supaya membeli beras petani.
Harga yang dipatok untuk serapan beras petani cukup signifikan, Rp8.900 per kg. Harga tersebut sudah cukup tinggi untuk beras petani. Upaya lain yang juga dilakukan adalah menghimbau pemilik penggilingan padi supaya menjual berasnya ke Bulog.
Soeprayitno
Kendati demikian upaya pencegahan terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya aktif membangun komunikasi dengan banyak pihak. Termasuk pondok pesantren (Ponpes) yang bisa saja menjadi pintu masuk ajaran ISIS.
Selain itu lebih memberdayakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD, membangun komunikasi dengan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dari kepolisian di tiap kelurahan/desa, maupun aparat pemerintah daerah yang tergabung dalam Komite Intelejen Daerah (Kominda) mulai tingkat kabupaten/ kota hingga kelurahan.
Ini disampaikan Sumardi disela coffee morning dengan para pimpinan media, di aula Makodam V/Brawijaya, kemarin. ”Soal munculnya bendera PKI pada acara karnaval (di Madura) itu sudah diketahui beberapa hari sebelum pelaksanaan. Intel sudah tahu. Jadi dalam karnaval itu digambarkan sejarah perjalanan bangsa, mulai pra kemerdekaan, kemerdekaan hingga sekarang. Termasuk munculnya PKI. Cuma media yang menyorot keberadaan bendera PKI itu,” kata Sumardi.
Mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini menegaskan bahwa ajaran komunitas, bahaya laten komunis, PKI tetap menjadi larangan di wilayah NKRI. Larangan ini menjadi harga mati. Soal ISIS, kata Sumardi, ini juga menjadi kewaspadaan pihaknya.
Meski belum ada tanda-tanda munculnya paham keras itu, Sumardi mengaku pihaknya terus membangun komunikasi dengan ponpes supaya tidak ada santrinya yang ikut ajaran ini. Pejabat yang kurang 1,5 tahun lagi pensiun ini mengaku lega bahwa hingga sementara ini belum ada tanda-tanda keberadaan ISIS di wilayahnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Achmad Munir menambahkan, tantangan Kodam V/Brawijaya sekarang cukup berat. ”Ditengah kelesuan ekonomi seperti sekarang ini banyak orang mencari kerja, banyak pengangguran. Ini bisa berimbas pada munculnya gangguan keamanan,” kata Munir yang sempat pula mengutip angka pengangguran Indonesia sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).
Sekadar diketahui, hadir pada coffee morning para pimpinan media cetak, elektronik di Surabaya. Kepala Redaksi Harian Seputar Indonesia (SINDO) Masdarul Khoiri hadir di dalamnya.
Kawal Produksi Beras
Selain itu, Kodam V/Brawijaya terus mengawal produksi beras. Ini untuk mewujudkan swasembada pangan sebagaimana program pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). ”Dari 500.000 ton yang ditargetkan pada September tahun ini, hingga Agustus ini baru mencapai 120.000 ton,” tegas Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Sumardi.
Makodam V/Brawijaya optimistis target 500.000 ton bisa tercapai karena di sejumlah daerah sudah panen padi. Terutama di kantong-kantong penghasil padi. Tepatnya penyangga lumbung pangan nasional di Jatim. Sumardi merinci daerah penghasil padi di Jatim.
Di antaranya, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Mojokerto, Ponorogo dan lainnya. Yang dilakukan Kodam melalui Babinsa, kata Sumardi, adalah menghimbau supaya ijon tidak bermain. Yang dilakukan sebatas himbauan karena ijon tidak bisa dijerat. Di sisi lain, Kodam juga aktif kerjasama dengan Bulog supaya membeli beras petani.
Harga yang dipatok untuk serapan beras petani cukup signifikan, Rp8.900 per kg. Harga tersebut sudah cukup tinggi untuk beras petani. Upaya lain yang juga dilakukan adalah menghimbau pemilik penggilingan padi supaya menjual berasnya ke Bulog.
Soeprayitno
(ftr)
