PDIP-Demokrat Barter Pilkada

SURABAYA - Berbagai manuver dilakukan partai pengusung calon tunggal demi mencegah penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tak hanya mendorong munculnya calon boneka, tapi juga barter politik seperti dilakukan PDIP dengan Partai Demokrat di Jawa Timur.

Kabar yang beredar menyebutkan, DPC PDIP Surabaya bertemu dengan petinggi Partai Demokrat kemarin. Dalam pertemuan itu PDIP mencapai kesepakatan dengan Demokrat agar Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya tetap terlaksana tepat waktu alias tidak tertunda lantaran tidak memenuhi syarat jumlah calon.

Sumber di internal Partai Demokrat mengungkapkan partainya bersedia mengusung calon pada Pilwali Surabaya agar syarat minimal dua calon terpenuhi. Sebaliknya PDIP wajib mengusung pasangan calon sebagai lawan calon tunggal dari Demokrat dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Pacitan. “Pertemuan ini memang baru awal. Bisa sukses, bisa juga batal. Tinggal menunggu perkembangannya,” kata sumber itu.

Bila informasi adanya kesepakatan ini benar, hasil kerja keras PDIP untuk menyiapkan lawan tanding bagi pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusungnya dalam naik setapak. Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengakui telah bertemu Wisnu Sakti Buana yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya membicarakan masalah pilkada.

Salah satu hal yang dibahas adalah kemungkinan untuk sama-sama mengajukan calon di Surabaya dan Pacitan demi suksesnya pelaksanaan pilkada serentak. “Yang dibahas banyak. Masalah untuk saling maju dalam pilkada juga menjadi salah satu pembahasannya,” ujar Soekarwo seusai pelantikan pengurus Pemuda Muhammadiyah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin.

Soekarwo mengatakan, barter dalam pilkada ini memang belum dibahas intens. Namun, dia menegaskan, baik PDIP maupun Demokrat, sama- sama berkomitmen menyukseskan perhelatan pilkada serentak secara tepat waktu. “Karena semangat awalnya memang itu. Kami memang ingin semua pilkada dilakukan tepat waktu tanpa harus ditunda,” katanya. Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari, mengakui partainya terus intensif melakukan kerja sama politik dengan seluruh parpol, khususnya Partai Demokrat (PD).

Tujuannya agar hambatan satu pasangan calon dalam pilkada di Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan, bisa segera teratasi. “Kalau PDIP kerja sama politik dengan Partai Demokrat itu sah-sah saja. Pilkada itu amanat undang-undang, kalau ada hambatan maka harus ada upaya terobosan (diskresi) yang dilakukan partai politik maupun pemerintah karena ini tanggung jawab bersama,” ujar Sri Untari saat dikonfirmasi tadi malam. Meski begitu, Sri Untari mengakui tidak mudah memunculkan calon sebagai lawan petahana dalam waktu relatif singkat.

Karena itu, PDIP masih berharap ada perubahan di aturan main pilkada. “Tapi memunculkan pasangan calon yang kredibel dalam waktu mepet itu tidak mudah. Justru PDIP lebih berharap ada instrumen hukum yang membolehkan calon tunggal karena problem ini tidak diantisipasi pembuat UU. Saya justru optimistis presiden akan segera mengeluarkan perpu mengatasi hambatan pelaksanaan pilkada serentak ini,” kata politikus asal Malang ini.

Dari 269 daerah yang menggelar pilkada di Indonesia, kemarin KPU Pusat memperbaui data daerah dinyatakan tidak memenuhi syarat karena hanya ada satu pasangan calon menjadi 14. Dari 14 daerah itu, tiga di antaranya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Blitar. Sampai hari terakhir pendaftaran pada 28 Juli 2015, pendaftar Pilwali Kota Surabaya hanya pasangan petahana Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusung PDIP.

Sementara untuk Pilbup Pacitan, KPU hanya menerima pendaftaran dari pasangan petahana yang diusung Demokrat, Indartato- Yudi Sumbogo. Hal sama terjadi pada Pilbup Blitar yang hanya punya pasangan calon tunggal diusung PDIP dan Gerindra, yaitu Rijanto- Marhaenis Urip Widodo.

PKB Blitar Yakinkan Melawan

Seperti juga di Surabaya, koalisi besar partai politik di luar partai pengusung calon tunggal di Kabupaten Blitar menyatakan siap melawan. Namun berbeda dengan koalisi Majapahit di Surabaya yang masih “kebingungan” memasang lawan sepadan bagi Risma- Wisnu, koalisi besar di Blitar berani menargetkan tanggal deklarasi. Koalisi PKB, PAN, Golkar, Demokrat, PPP, PKS, Hanura, dan PBB, akan menggelar deklarasi pasangan calon pada hari terakhir pendaftaran tahap dua, yaitu 3 Agustus 2015.

“Kami akan menggelar deklarasi pasangan calon pada terakhir pendaftaran,” tutur Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar Masykur yang didaulat sebagai juru bicara koalisi besar kepada wartawan, kemarin. Kemudian siapa pasangan yang akan didorong tersebut? Masykur memilih merahasiakan sosok calon bupati dan calon wakil bupati tersebut.

Namun dari sejumlah informasi yang diperoleh menyebut pasangan bakal diusung adalah Heri Romadhon-Ahmad Fathoni. Heri Romadhon adalah Ketua DPC PAN Kabupaten Blitar yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Sementara Fathoni merupakan seorang kontraktor yang juga anggota DPRD Kabupaten Blitar dari PKB. “Kami akan mendaftar ke KPU. Yang pasti rekomendasi partai juga sudah ada,” ujarnya.

Tes Kesehatan

Sementara kemarin, delapan pasangan calon menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang. Mereka adalah Rendra Kresna- HM Sanusi, Dewanti Ruparin Diah Rumpoko-Masrifah Hadi, dan Nurkolis-M Mufidz dari Kabupaten Malang; Harijanti Sutrisno-Masykuri dan Adi Purnomo Ari-Arifin dari Kabupaten Kediri; serta M. Samanhudi Anwar-Santoso dan Mochsin-Dwi Sudarwanto dari Kota Blitar.

Satu pasangan lagi adalah Rijanto-Marheinis Urip Widodo dari Kabupaten Blitar. Para pasangan calon ini menjalani tes kesehatan selama tiga hari berturut-turut meliputi tes urine, pemeriksaan toraks, psikiatri, USG, mata, THT, dan pemeriksaan jantung. Koordinator Dokter Pemeriksa Tes Kesehatan RSSA Malang, Harmawan Eko S menyebutkan, pemeriksaan kesehatan saat ini jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan sebelumnya.

“Tahun ini, ada tes narkoba, dan tes USG lengkap. Tes tersebut pada periode sebelumnya belum pernah dilaksanakan,” ungkapnya. Dia menyatakan, seluruh tes kesehatan ini akan selesai dalam tiga hari. Hasilnya akan diserahkan langsung ke KPU masingmasing daerah. Sesuai permintaan dari KPU, hasil tes kesehatan akan diserahkan pada Senin (4/8) sore pukul 16.00 WIB.

Anggota Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Malang, Totok Haryono menyatakan, hasil tes kesehatan ini menjadi syarat mutlak dalam pencalonan. “Apabila mereka tidak lulus dalam tes kesehatan kejiwaan, maka calon bisa dicoret dan pengusung diberikan kesempatan untuk mengganti dengan calon lainnya,” katanya.

Sementara tes kesehatan pasangan calon pilkada dari Banyuwangi, Jember, dan Situbondo, dilaksanakan di RSD dr Soebandi Jember. Kemarin, ada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati menjalani tes. Mereka adalah Sugiarto-M. Dwikoryanto (Jember), Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widiatmoko (Banyuwangi), dan Abdullah Faqih Ghufron-Untung (Situbondo).

Ihya’ ulumuddin/ solichan arif/ yuswantoro/p juliatmoko