Jika Risma Tak Ada Lawan, Pilwako Subabaya Harus Ditunda
Jika Risma Tak Ada Lawan, Pilwako Subabaya Harus Ditunda
A
A
A
SURABAYA - Ketua Dewan Pimpinan Wiayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur Effendi Choiri mengusulkan adanya penundaan pelaksanaan pemilihan wali kota (pilwako) Surabaya jika hanya ada calon tunggal.
Penundaan ini sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Usulan tersebut akan disampaikan melalui surat tapi menunggu tahapan pendaftaran calon di KPU Kota Surabaya selesai.
"Jika ada kepala daerah yang dianggap begitu kuat, sementara tokoh-tokoh yang lain tidak berani melakukan perlawanan, tidak berani berdiri tegak melawan incumbent maka nggak usah dipaksakan terjadinya Pilkada. Menurut saya harus ditunda," kata Gus Choi, Jumat (24/7/2015).
Jangan sampai diciptakan pasangan calon bayangan yang seolah-olah bertarung melawan Incumbent hanya untuk menggenapi proses pemilihan kepala daerah.
Sikap ini justru akan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Dengan adanya penundaan ini, kata Mantan Anggota DPR RI dari PKB itu, memberikan kesempatan semua pihak untuk membangun bersama proses demokrasi.
"Tidak perlu diciptakan unthul-unthul calon bayangan yang merusak demokrasi. Dan secara resmi NasDem belum melayangkan surat ke KPU karena masih menunggu hasil pendaftaran calon," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, ketika ada penundaan ini maka solusinya adalah jabatan Wali Kota Surabaya dilakukan oleh Penjabat (PJ) wali kota.
Dan yang perlu dilakukan pembahasan adalah PJ ini sampai kapan memegang kendali pemerintahan kota. "Tentunya harus ada pembahasan Pemerintah dengan Legeslatif," katanya.
Gus Choi juga mengaku, Partai NasDem telah melakukan proses komunikasi dengan PDIP (partai pengusung Risma-Wishnu). Namun, komunikasi tersebut buntu.
"Memang beberapa hari lalu DPC PDIP Kota Surabaya berkirim surat ke NasDem. Surat itu sudah kita respon secara kelembagaan untuk bertemu antara PDIP dan NasDem. Rupanya, oleh PDIP pertemuan tersebut dibatalkan saya tidak tahu apa faktornya," pungkasnya.
Penundaan ini sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Usulan tersebut akan disampaikan melalui surat tapi menunggu tahapan pendaftaran calon di KPU Kota Surabaya selesai.
"Jika ada kepala daerah yang dianggap begitu kuat, sementara tokoh-tokoh yang lain tidak berani melakukan perlawanan, tidak berani berdiri tegak melawan incumbent maka nggak usah dipaksakan terjadinya Pilkada. Menurut saya harus ditunda," kata Gus Choi, Jumat (24/7/2015).
Jangan sampai diciptakan pasangan calon bayangan yang seolah-olah bertarung melawan Incumbent hanya untuk menggenapi proses pemilihan kepala daerah.
Sikap ini justru akan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Dengan adanya penundaan ini, kata Mantan Anggota DPR RI dari PKB itu, memberikan kesempatan semua pihak untuk membangun bersama proses demokrasi.
"Tidak perlu diciptakan unthul-unthul calon bayangan yang merusak demokrasi. Dan secara resmi NasDem belum melayangkan surat ke KPU karena masih menunggu hasil pendaftaran calon," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, ketika ada penundaan ini maka solusinya adalah jabatan Wali Kota Surabaya dilakukan oleh Penjabat (PJ) wali kota.
Dan yang perlu dilakukan pembahasan adalah PJ ini sampai kapan memegang kendali pemerintahan kota. "Tentunya harus ada pembahasan Pemerintah dengan Legeslatif," katanya.
Gus Choi juga mengaku, Partai NasDem telah melakukan proses komunikasi dengan PDIP (partai pengusung Risma-Wishnu). Namun, komunikasi tersebut buntu.
"Memang beberapa hari lalu DPC PDIP Kota Surabaya berkirim surat ke NasDem. Surat itu sudah kita respon secara kelembagaan untuk bertemu antara PDIP dan NasDem. Rupanya, oleh PDIP pertemuan tersebut dibatalkan saya tidak tahu apa faktornya," pungkasnya.
(nag)
Explore More