Urus Jakarta, Zaman Ahok Tak Beda Zaman Orba
Jum'at, 05 Juni 2015 - 06:04 WIB
Urus Jakarta, Zaman Ahok Tak Beda Zaman Orba
A
A
A
JAKARTA - Tokoh intelektual Betawi Ichsanuddin Noorsy mengatakan, di Jakarta sudah terlalu banyak ketimpangan dari zaman Orde Baru hingga saat ini. Di bidang ekonomi sosial, saat pemasukan ke DKI banyak, namun masyarakat bawah tidak merasakan kesejahteraan.
"Sebenarnya Soeharto (Presiden ke-2) sudah sadar bahwa yang dilahirkan adalah ketimpangan. DKI dapat jatah besar, tapi tidak sampai ke bawah," kata Ichsan dalam Saresehan dan Diskusi publik 'Kapan Warga Betawi Jadi Gubernur Jakarta?' di GOR Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis 4 Juni 2015.
Pengamat ekonomi ini menambahkan, elite politik termasuk elite ulama menikmati, tapi masyarakat bawah tidak menikmati. Itulah mengapa DKI mempunyai ketimpangan yang sangat tinggi.
Ketimpangan itu terus berlanjut sejak Soeharto membangun Indonesia hingga saat ini. Sangat terlihat yang menikmati kalangan atas yang bawah tidak menikmati.
"Kita bisa melihat dari kesulitan perumahan, kesulitan pendidikan, kesehatan. Kenapa orang mengantre BPJS, itu karena kesulitan kesehatan. Itu ketimpangan. Itu artinya DKI jadi korban pertumbuhan ekonomi tidak merata," tukasnya.
Saat ditanya bagaimana DKI di tangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dia menjawab sama saja kurang berpihak pada rakyat. "Tadi bahkan sudah sempat diakui sama Bakes Bangpol DKI itu sebenarnya banyak uang, tapi tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.
Permasalahan tersebut diprediksi masih akan berlanjut hingga akhir masa jabatan Ahok sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.
"DKI punya masalah besar dan itu juga terjadi pada Ahok. Kalau di era Jokowi tingkat penyerapan anggaran cuma 56-58%, di era Ahok pun akan sama. Nanti di akhir tahun akan ketahuan penyerapan anggaran jelek. Ketika ekonomi melemah penyerapan anggaran jelek, maka ketimpangan akan semakin parah. Itu yang akan jadi masalah," bebernya.
"Sebenarnya Soeharto (Presiden ke-2) sudah sadar bahwa yang dilahirkan adalah ketimpangan. DKI dapat jatah besar, tapi tidak sampai ke bawah," kata Ichsan dalam Saresehan dan Diskusi publik 'Kapan Warga Betawi Jadi Gubernur Jakarta?' di GOR Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis 4 Juni 2015.
Pengamat ekonomi ini menambahkan, elite politik termasuk elite ulama menikmati, tapi masyarakat bawah tidak menikmati. Itulah mengapa DKI mempunyai ketimpangan yang sangat tinggi.
Ketimpangan itu terus berlanjut sejak Soeharto membangun Indonesia hingga saat ini. Sangat terlihat yang menikmati kalangan atas yang bawah tidak menikmati.
"Kita bisa melihat dari kesulitan perumahan, kesulitan pendidikan, kesehatan. Kenapa orang mengantre BPJS, itu karena kesulitan kesehatan. Itu ketimpangan. Itu artinya DKI jadi korban pertumbuhan ekonomi tidak merata," tukasnya.
Saat ditanya bagaimana DKI di tangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dia menjawab sama saja kurang berpihak pada rakyat. "Tadi bahkan sudah sempat diakui sama Bakes Bangpol DKI itu sebenarnya banyak uang, tapi tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.
Permasalahan tersebut diprediksi masih akan berlanjut hingga akhir masa jabatan Ahok sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.
"DKI punya masalah besar dan itu juga terjadi pada Ahok. Kalau di era Jokowi tingkat penyerapan anggaran cuma 56-58%, di era Ahok pun akan sama. Nanti di akhir tahun akan ketahuan penyerapan anggaran jelek. Ketika ekonomi melemah penyerapan anggaran jelek, maka ketimpangan akan semakin parah. Itu yang akan jadi masalah," bebernya.
(mhd)
