Rotasi Jabatan Era Jokowi-Ahok Kurang Efektif
Rabu, 03 Juni 2015 - 04:29 WIB
Rotasi Jabatan Era Jokowi-Ahok Kurang Efektif
A
A
A
JAKARTA - Rotasi jabatan di Pemprov DKI Jakarta sejak era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga kini belum terlihat efektif. Segala pembangunan berjalan lambat dan penyerapan masih jauh dari yang diharapkan.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan, salah satu penyebabnya lantaran para pejabat DKI khsususnya pejabat eselon II yang umumnya menjabat sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bagian itu diseleksi dan ditempatkan bukan pada bidangnya. Seperti Dinas Pelayanan Pajak yang saat ini dihuni oleh mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, begitu juga dengan Dinas Pertamanan, Dinas Perumahan dan sebagainya.
"Calon yang ditempatkan itu harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak seperti yang terjadi saat ini, mereka tidak mampu membuat dokumen lelang dan konsep kegiatannya. Akibatnya selama enam bulan ini mereka makan gaji buta," kata Nirwono Yoga saat dihubungi, Selasa 2 Juni 2015.
Sebagai salah seorang dari lima perwakilan akademisi yang menjadi panitia seleksi terbuka jabatan eselon II. Dia mengatakan, sedikitnya 71 peserta yang lolos untuk mengikuti tes seleksi jabatan eselon II.
Berbeda dari sebelumnya, kata dia, para peserta diwajibkan untuk membuat makalah sesuai dengan bidang yang dikuasainya.
"Dari 142 peserta yang mendaftar, kami memperoleh 71 peserta. Dalam dua pekan mulai hari ini akan menjalani tes, menulis makalah tematis, pilihan ganda dan wawancara. Tes makalah dalam satu jam merupakan tes yang baru dilakukan agar peserta memiliki konsep sesuai dengan bidang yang dikuasainya," jelasnya.
Dari 71 peserta tersebut, lanjut Nirwono akan diambil 30 orang dan ditaruh sebagai cadangan untuk menggantikan pejabat eselon II saat ini yang akan meninggalkan jabatanya karena alasan tertentu.
Ke-30 peserta yang lolos itu, jelas Nirwono nantinya akan mewakili masing-masing perangkat daerah sesuai dengan latar belakang pendidikanya. Misalnya, untuk dinas Perhubungan akan ditaruh beberapa orang yang benar-benar menguasainya. Begitu juga dengan yang lainnya.
"Yang punya latar pehubungan berapa orang, bidang pertamana berapa orang. Masing-masing perangkat daerah punya stok pilihan 2-5. Tes makalah ini memberi tantangan, jadi tidak sekedar normatif. Konsep kreatif, inovatif, mau tidak mau dibutuhkan. Jadi kita harapkan membawa perubahan lebih signifikan," jelasnya.
Sebagai bocoran, Nirwono mengungkapkan, pasca hari raya Idul Fitri tahun ini, ada beberapa pejabat eselon II yang akan digantikan oleh para peserta yang lolos tahapan-tahapan tes tersebut.
"Jadi meski pejabat yang lolos tes dijadikan cadangan tidak perlu takut tidak menempati jabatan yang diinginkan. Pak Ahok bilang selain ada yang pensiun satu tahun lagi, habis lebaran ini ada beberapa yang akan diganti karena kinerjanya buruk. Bahkan setiap enam bulan akan dievaluasi," pungkasnya.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan, salah satu penyebabnya lantaran para pejabat DKI khsususnya pejabat eselon II yang umumnya menjabat sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bagian itu diseleksi dan ditempatkan bukan pada bidangnya. Seperti Dinas Pelayanan Pajak yang saat ini dihuni oleh mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, begitu juga dengan Dinas Pertamanan, Dinas Perumahan dan sebagainya.
"Calon yang ditempatkan itu harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak seperti yang terjadi saat ini, mereka tidak mampu membuat dokumen lelang dan konsep kegiatannya. Akibatnya selama enam bulan ini mereka makan gaji buta," kata Nirwono Yoga saat dihubungi, Selasa 2 Juni 2015.
Sebagai salah seorang dari lima perwakilan akademisi yang menjadi panitia seleksi terbuka jabatan eselon II. Dia mengatakan, sedikitnya 71 peserta yang lolos untuk mengikuti tes seleksi jabatan eselon II.
Berbeda dari sebelumnya, kata dia, para peserta diwajibkan untuk membuat makalah sesuai dengan bidang yang dikuasainya.
"Dari 142 peserta yang mendaftar, kami memperoleh 71 peserta. Dalam dua pekan mulai hari ini akan menjalani tes, menulis makalah tematis, pilihan ganda dan wawancara. Tes makalah dalam satu jam merupakan tes yang baru dilakukan agar peserta memiliki konsep sesuai dengan bidang yang dikuasainya," jelasnya.
Dari 71 peserta tersebut, lanjut Nirwono akan diambil 30 orang dan ditaruh sebagai cadangan untuk menggantikan pejabat eselon II saat ini yang akan meninggalkan jabatanya karena alasan tertentu.
Ke-30 peserta yang lolos itu, jelas Nirwono nantinya akan mewakili masing-masing perangkat daerah sesuai dengan latar belakang pendidikanya. Misalnya, untuk dinas Perhubungan akan ditaruh beberapa orang yang benar-benar menguasainya. Begitu juga dengan yang lainnya.
"Yang punya latar pehubungan berapa orang, bidang pertamana berapa orang. Masing-masing perangkat daerah punya stok pilihan 2-5. Tes makalah ini memberi tantangan, jadi tidak sekedar normatif. Konsep kreatif, inovatif, mau tidak mau dibutuhkan. Jadi kita harapkan membawa perubahan lebih signifikan," jelasnya.
Sebagai bocoran, Nirwono mengungkapkan, pasca hari raya Idul Fitri tahun ini, ada beberapa pejabat eselon II yang akan digantikan oleh para peserta yang lolos tahapan-tahapan tes tersebut.
"Jadi meski pejabat yang lolos tes dijadikan cadangan tidak perlu takut tidak menempati jabatan yang diinginkan. Pak Ahok bilang selain ada yang pensiun satu tahun lagi, habis lebaran ini ada beberapa yang akan diganti karena kinerjanya buruk. Bahkan setiap enam bulan akan dievaluasi," pungkasnya.
(mhd)
