Kejari Tetapkan Tiga Tersangka

Kamis, 21 Mei 2015 - 11:07 WIB
Kejari Tetapkan Tiga...
Kejari Tetapkan Tiga Tersangka
A A A
BATU - Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Batu akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi promosi pariwisata yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Batu awal November 2014 ke Balikpapan.

Ketiga tersangka bernisial SB, US, dan S. SB merupakan mantan pejabat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu. Sedangkan, US adalah mantan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta S merupakan rekanan Pemkot Batu yang bertindak sebagai event organizer kegiatan promosi wisata ke Kota Balikpapan.

Juru bicara Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu Agung Wibowo mengungkapkan, penetapan status tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kota Batu tahun 2014 untuk kegiatan promosi wisata ke Kota Balikpapan dilaksanakan pada 13 Mei 2015. Berikutnya, penyidik segera memanggil ketiga tersangka untuk dimintai keterangan. ”Penyidik masih menjadwal ulang untuk memanggil ulang tiga orang itu karena sudah berstatus tersangka.

Saat dipanggil ulang, harus didampingi pengacara,” kata Agung kemarin. Menurut Agung, hasil perhitungan sementara yang dilakukan penyidik Kejari Kota Batu, kerugian negara yang timbul dari kegiatan roadshow pariwisata ke Kota Balikpapan itu diperkirakan mencapai Rp1 miliar dari total dana yang tercantum pada APBD Kota Batu sebesar Rp3,7 miliar. Akan tetapi, penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jatim.

”Sambil menunggu hasil audit BPKP, penyidik akan melengkapi dokumen penyidikan. Setelah dokumen lengkap, pasti segera kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya,” ujar dia. Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Batu Jendra Firdaus mengatakan, sebelum menetapkan tiga tersangka, pihaknya sudah memeriksa 30 saksi, mulai pejabat Pemkot Batu, pengurus PHRI, rekanan PHRI, hingga EO.

Menurut Jendra, selisih penggunaan anggaran antara yang diterima PHRI dengan yang dibelanjakan merupakan nilai korupsinya. ”Misalkan, BPMT menyerahkan uang Rp1miliar kepada rekanan, tapi uang yang dibelanjakan kurang dari Rp1 miliar, selisih anggaran itulah nilai korupsinya,” beber Jendra.

Menurut dia, sangat dimungkinkan bagi penyidik untuk menetapkan sejumlah tersangka lainnya. Sebab, kasus korupsi pasti tidak dilakukan sendiri. Jadi, nanti masalah ini pasti akan berkembang. ”Setelah cukup alat bukti, pasti kami akan menetapkan tersangka baru lagi,” ujar Jendra.

Maman adi saputro
(bbg)
Berita Terkait
DPW PKS Jawa Timur Siap...
DPW PKS Jawa Timur Siap Sinergi dan Kolaborasi Bangun Jawa Timur
Inflasi Jawa Timur September...
Inflasi Jawa Timur September Tertinggi di Pulau Jawa
China Mendominasi Impor...
China Mendominasi Impor Jawa Timur
BPH Migas bersama Anggota...
BPH Migas bersama Anggota Komisi VII DPR RI Gelar Sosialisasi
Hari Pertama PPKM, 792...
Hari Pertama PPKM, 792 Warga Jatim Positif COVID-19
Gubernur Khofifah dan...
Gubernur Khofifah dan Dubes Finlandia Jajaki Potensi Kerjasama Pendidikan dan Teknologi
Berita Terkini
Gunung Lewotobi Laki-laki...
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Ketinggian Abu Mencapai 1.600 Meter
3 jam yang lalu
Gempa Magnitudo 5,8...
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Ternate Maluku Utara Pagi Ini
4 jam yang lalu
Dinkes Apresiasi Operasi...
Dinkes Apresiasi Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli dan RS Azra Bogor
11 jam yang lalu
MNC Peduli dan Yayasan...
MNC Peduli dan Yayasan Jalinan Kasih Sudah Operasi Lebih dari 5.000 Pasien Bibir Sumbing Sejak 2004
13 jam yang lalu
Gelar Operasi Sumbing...
Gelar Operasi Sumbing Gratis, MNC Peduli dan Smiletrain Indonesia Gandeng RS Azra Bogor
13 jam yang lalu
Energy Executive Award...
Energy Executive Award 2026 Tegaskan Pentingnya Kepemimpinan Wujudkan Ketahanan Energi
13 jam yang lalu
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved