DIY Janji Atasi Kerawanan Pangan
A
A
A
YOGYAKARTA - Pemda DIY memiliki komitmen kuat dalam menanggulangi kemiskinan, terutama berkaitan dengan kerawanan pangan. Sejumlah langkah akan dilakukan untuk mengatasi desa rawan pangan di DIY, salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, dan lainnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Didik Purwadi mengatakan, dalam meraih ketahanan pangan, negara harus mandiri. Negara mampu dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sehingga cukup sampai di tingkat perseorangan.
“DIY bertekat kebutuhan pangan sampai ke tingkat perseorangan,” katanya mewakili Gubernur DIY dalam Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan Pangan DIY, di Kepatihan, kemarin. Menurt Didik, untuk mewujudkan itu, Pemda DIY pun gencar melakukan beraneka produksi pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara martabat.
“Kami juga melakukan identifikasi aspek penting persoalan pangan serta potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kedaulatan pangan di DIY,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY Arofa Noor Indriani mengatakan desa rawan pangan di DIY terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2015 ini tinggal 26 desa rawan pangan.
“Selama setahun ada pengurangan 36 desa rawan pangan, sekarang tinggal 26 desa (rawan pangan) saja,” ungkapnya. Data di BKPP DIY, sebanyak 26 desa rawan pangan tersebut terbanyak di Kulonprogo, yakni 12 desa. Kemudian berturutturut disusul Gunungkidul tujuh desa, Bantul lima desa, dan Sleman dua desa.
Dia mengaku optimistis akhir 2015 mendatang, DIY bisa menuntaskan desa rawan pangan. Pencapaian 2014 tersebut sudah melampaui target. BKPP dalam setahun rata-rata hanya menargetkan bisa mengurangisembilan desa rawan pangan. “Justru selama 2014 lalu, BKPP bisa mengurangi 36 desa rawan pangan. Jadi kami akhir 2015, kami optimis bisa,” ucapnya.
Mantan Kabid Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan BKPP DIY ini mengungkapkan, beberapa langkah yang ditempuh BKPP dalam mengurangi desa rawan pangan di DIY. Salah satunya dengan pengembangan 53 Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) sejak 2011. Lembaga itu semacam koperasi yang menjual pangan murah karena memangkas biaya transportasi komoditas.
“Jadi harganya sama dengan di produsen, lebih murah,” ungkap Arofa. Selain itu, LAPM juga dibangun di dekat desa-desa rawan pangan untuk mendekatkan akses pangan. Mereka (yang tinggal di pelosok) bisa lebih dekat membeli pangan. Pasalnya, penyebab yang paling dominan memang karena kemiskinan. Faktor lainnya ialah jumlah ketersediaan pangan dan akses pangan.
“Dua faktor itu yang dominan,” tandasnya. Sementara itu, Komandan Korem 072 Pamungkas Kolonel Inf Stephanus Tri Mulyono menginstruksikan seluruh Dandim untuk tancap gas mendukung program ketahanan pangan. Dandim juga diminta mengintensifkan pengawasan untuk mendukung program itu. Pengawasan dilakukan terhadap distribusi pupuk maupun benih.
Dengan begitu, petani bisa meraih hasil panen optimal dan mempercepat program ketahanan pangan yang dicanangkan. “Program ketahanan pangan wajib didukung. Dandim harus mengawasi dan memastikan program ini berjalan baik di wilayahnya masing-masing,” tandas Danrem kemarin. Pengawasan bisa dilakukan Danramil dan Babinsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pengawasan meliputi distribusi, mulai bibit tanamannya, pupuk, hingga hasil panen yang didapat para petani. Perintah ini, lanjut Danrem, tidak hanya berlaku bagi Dandim dan jajarannya, tetapi seluruh anggota TNI maupun PNS di lingkungan Korem 072. Seluruhnya wajib ikut serta membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil pertaniannya.
Pelaksanaan serbuan teritorial melalui dukungan terhadap ketahanan pangan ini diharapkan bisa mengena secara langsung kepada masyarakat. Komandan Kodim 0734 Yogyakarta Letkol Inf Renal A Sinaga memastikan program untuk mendukung ketahanan pangan berjalan baik. Pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan dan pendekatan kepada masyarakat.
“Kondisi kota tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kami sudah melakukan beberapa pendekatan dan hasilnya cukup positif. Kami akan terus lakukan dan intensifkan lagi,” ucap Dandim. Dia menambahkan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengampanyekan metode pertanian hidroponik untuk menyiasati keterbatasan lahan. Selain itu, pihaknya mengembangkan benih ungu bersama dinas terkait.
Ridwan anshori/ sodik
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Didik Purwadi mengatakan, dalam meraih ketahanan pangan, negara harus mandiri. Negara mampu dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sehingga cukup sampai di tingkat perseorangan.
“DIY bertekat kebutuhan pangan sampai ke tingkat perseorangan,” katanya mewakili Gubernur DIY dalam Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan Pangan DIY, di Kepatihan, kemarin. Menurt Didik, untuk mewujudkan itu, Pemda DIY pun gencar melakukan beraneka produksi pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara martabat.
“Kami juga melakukan identifikasi aspek penting persoalan pangan serta potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kedaulatan pangan di DIY,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY Arofa Noor Indriani mengatakan desa rawan pangan di DIY terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2015 ini tinggal 26 desa rawan pangan.
“Selama setahun ada pengurangan 36 desa rawan pangan, sekarang tinggal 26 desa (rawan pangan) saja,” ungkapnya. Data di BKPP DIY, sebanyak 26 desa rawan pangan tersebut terbanyak di Kulonprogo, yakni 12 desa. Kemudian berturutturut disusul Gunungkidul tujuh desa, Bantul lima desa, dan Sleman dua desa.
Dia mengaku optimistis akhir 2015 mendatang, DIY bisa menuntaskan desa rawan pangan. Pencapaian 2014 tersebut sudah melampaui target. BKPP dalam setahun rata-rata hanya menargetkan bisa mengurangisembilan desa rawan pangan. “Justru selama 2014 lalu, BKPP bisa mengurangi 36 desa rawan pangan. Jadi kami akhir 2015, kami optimis bisa,” ucapnya.
Mantan Kabid Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan BKPP DIY ini mengungkapkan, beberapa langkah yang ditempuh BKPP dalam mengurangi desa rawan pangan di DIY. Salah satunya dengan pengembangan 53 Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) sejak 2011. Lembaga itu semacam koperasi yang menjual pangan murah karena memangkas biaya transportasi komoditas.
“Jadi harganya sama dengan di produsen, lebih murah,” ungkap Arofa. Selain itu, LAPM juga dibangun di dekat desa-desa rawan pangan untuk mendekatkan akses pangan. Mereka (yang tinggal di pelosok) bisa lebih dekat membeli pangan. Pasalnya, penyebab yang paling dominan memang karena kemiskinan. Faktor lainnya ialah jumlah ketersediaan pangan dan akses pangan.
“Dua faktor itu yang dominan,” tandasnya. Sementara itu, Komandan Korem 072 Pamungkas Kolonel Inf Stephanus Tri Mulyono menginstruksikan seluruh Dandim untuk tancap gas mendukung program ketahanan pangan. Dandim juga diminta mengintensifkan pengawasan untuk mendukung program itu. Pengawasan dilakukan terhadap distribusi pupuk maupun benih.
Dengan begitu, petani bisa meraih hasil panen optimal dan mempercepat program ketahanan pangan yang dicanangkan. “Program ketahanan pangan wajib didukung. Dandim harus mengawasi dan memastikan program ini berjalan baik di wilayahnya masing-masing,” tandas Danrem kemarin. Pengawasan bisa dilakukan Danramil dan Babinsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pengawasan meliputi distribusi, mulai bibit tanamannya, pupuk, hingga hasil panen yang didapat para petani. Perintah ini, lanjut Danrem, tidak hanya berlaku bagi Dandim dan jajarannya, tetapi seluruh anggota TNI maupun PNS di lingkungan Korem 072. Seluruhnya wajib ikut serta membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil pertaniannya.
Pelaksanaan serbuan teritorial melalui dukungan terhadap ketahanan pangan ini diharapkan bisa mengena secara langsung kepada masyarakat. Komandan Kodim 0734 Yogyakarta Letkol Inf Renal A Sinaga memastikan program untuk mendukung ketahanan pangan berjalan baik. Pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan dan pendekatan kepada masyarakat.
“Kondisi kota tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kami sudah melakukan beberapa pendekatan dan hasilnya cukup positif. Kami akan terus lakukan dan intensifkan lagi,” ucap Dandim. Dia menambahkan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengampanyekan metode pertanian hidroponik untuk menyiasati keterbatasan lahan. Selain itu, pihaknya mengembangkan benih ungu bersama dinas terkait.
Ridwan anshori/ sodik
(bbg)