Petani Pantura Tolak Impor Beras
Kamis, 14 Mei 2015 - 07:27 WIB
Petani Pantura Tolak Impor Beras
A
A
A
INDRAMAYU - Masyarakat Tani Nelayan pantura menolak rencana impor beras yang bakal dilakukan pemerintah pusat.
Jika beras impor itu masuk ke Indonesia, ribuan petani dipastikan rugi. Perlu diketahui, pemerintah pusat berencana melakukan im por beras untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran tahun ini. “Kalau rencana im por be ras jadi dilakukan, itu kami kira bu kan kebijakan yang tepat,” ungkap Ketua Wahana Masyarakat Tani Nelayan (WAMTI) Ka bu paten Indramayu,Wawan Sugiarto, kemarin. Wawan mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut di ni lai kurang tepat.
Menurut dia, seharusnya pemerintah men du kung kebijakan me ning kat kan kembali harga pembelian pem erintah (HPP) gabah kering pa nen (GKP) dibandingkan ha rus menyiapkan kebijakan impor beras. Dia menjelaskan, saat ini HPP GKP yang ditetapkan presi den pada Maret 2015 sebesar Rp3.700/kg, terlalu rendah. Ideal nya, HPP GKP mencapai Rp 5.000 per kg. “Lebih baik me naik kan harga HPP dibandingkan harus melakukan impor beras,”kata dia.
Dia menegaskan, pe me rin tah harus mem pe r ha ti kan na sib petani yang ada di ba wah. Se la ma ini, petani harus me nge luar kan modal besar untuk me nanam padi. Karenanya, pe me rintah harus memberikan kesempatan kepada petani un tuk me ni kmati harga gabah yang bagus. “Saat impor beras dilakukan, harga gabah petani akan turun. Petani jelas akan men jadi ru gi,” tegas dia. Penolakan impor beras juga di suarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Ka bu paten Cirebon.
Ketua HKTI Kabupaten Cirebon Tasrip Abu Bakar mengungkapkan, pe merintah sejatinya mem perhatikan kondisi petani di bawah. Pemerintah selayaknya mem ber kesempatan bagi petani untuk menikmati harga gabah yang memuaskan. Sebelumnya, Menteri Badan Usa ha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor beras menjelang bu lan Ramadan. Ini karena ketersediaan beras di dalam negeri dalam kondisi stabil.
“Kelihatannya kita enggak akan buka keran impor buat beras. Karena beras kita cukup. Tapi, nantinya kalau memang per lu, tidak ada masalah toh kalau impor,” ujarnya usai rapat koordinasi stabilisasi pangan di Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (12/5).
Tomi indra/ erika lia/ sindonews
Jika beras impor itu masuk ke Indonesia, ribuan petani dipastikan rugi. Perlu diketahui, pemerintah pusat berencana melakukan im por beras untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran tahun ini. “Kalau rencana im por be ras jadi dilakukan, itu kami kira bu kan kebijakan yang tepat,” ungkap Ketua Wahana Masyarakat Tani Nelayan (WAMTI) Ka bu paten Indramayu,Wawan Sugiarto, kemarin. Wawan mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut di ni lai kurang tepat.
Menurut dia, seharusnya pemerintah men du kung kebijakan me ning kat kan kembali harga pembelian pem erintah (HPP) gabah kering pa nen (GKP) dibandingkan ha rus menyiapkan kebijakan impor beras. Dia menjelaskan, saat ini HPP GKP yang ditetapkan presi den pada Maret 2015 sebesar Rp3.700/kg, terlalu rendah. Ideal nya, HPP GKP mencapai Rp 5.000 per kg. “Lebih baik me naik kan harga HPP dibandingkan harus melakukan impor beras,”kata dia.
Dia menegaskan, pe me rin tah harus mem pe r ha ti kan na sib petani yang ada di ba wah. Se la ma ini, petani harus me nge luar kan modal besar untuk me nanam padi. Karenanya, pe me rintah harus memberikan kesempatan kepada petani un tuk me ni kmati harga gabah yang bagus. “Saat impor beras dilakukan, harga gabah petani akan turun. Petani jelas akan men jadi ru gi,” tegas dia. Penolakan impor beras juga di suarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Ka bu paten Cirebon.
Ketua HKTI Kabupaten Cirebon Tasrip Abu Bakar mengungkapkan, pe merintah sejatinya mem perhatikan kondisi petani di bawah. Pemerintah selayaknya mem ber kesempatan bagi petani untuk menikmati harga gabah yang memuaskan. Sebelumnya, Menteri Badan Usa ha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor beras menjelang bu lan Ramadan. Ini karena ketersediaan beras di dalam negeri dalam kondisi stabil.
“Kelihatannya kita enggak akan buka keran impor buat beras. Karena beras kita cukup. Tapi, nantinya kalau memang per lu, tidak ada masalah toh kalau impor,” ujarnya usai rapat koordinasi stabilisasi pangan di Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (12/5).
Tomi indra/ erika lia/ sindonews
(ars)
