SBY Terpilih Aklamasi
A
A
A
SURABAYA - Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) periode 2015-2020 di Hotel Shangri-La, Surabaya, tadi malam.
SBY melaju sendirian setelah dua orang yang disebut-sebut bisa meramaikan bursa ketua umum, yakni Marzuki Alie dan I Gede Pasek Suardika, mundur teratur. ”Dengan ini menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketuaumumpartaiDemokrat 2015- 2020,” ujar pimpinan sidang paripurna III Kongres IV Partai Demokrat EE Mangindaan di Hotel Shangri-La, tadi malam.
Penetapan SBY sebagai ketua umum tadi malam, lebih cepat dari jadwal seharusnya. Agenda pemilihan ketua umum rencananya baru akan digelar hari ini. Terpilihnya SBY secara aklamasi sudah diperkirakan sejak jauh hari. Apalagi mayoritas DPC mendukung presiden ke6 RI ini untuk kembali memimpin partai. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio menilai, SBY kembali maju di kongres tak lepas dari pragmatisme politik, yakni untuk menjaga elektabilitas partai.
Menurut dia, memang SBY satu-satunya figur yang bisa membawa Demokrat bersaing di papan atas pada Pemilu2019. SejauhiniSBY sudah melakukan langkah taktis penyelamatan partai, termasuk memanfaatkan rivalitas antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).Demokrat di tangan SBY telah mengambil keuntungan dari persaingan KMP dan KIH dengan mengusung jargon partai pengimbang.
“Jadi kalau KMP terlihat jelek, Demokrat dibawanya ke KIH, sebaliknya kalau KIH buruk, Demokrat condong ke KMP ” Ini memang style SBY. Dengan posisi mengayuh di antara dua karang ini, Demokrat tentu ingin menyalip elektabilitas partai-partai KMP dan KIH di Pemilu 2019 nanti,” ujarnya, kemarin. Sejauh ini, kata Agung, tidak ada kader Demokrat yang bisa memainkan peran seperti itu selain SBY. Bahkan, kalau kader lain yang menjadi ketua umum, kemungkinan Demokrat justru dibawanya masuk ke KMP atau ke KIH.
“Itu yang tidak diinginkan sehingga SBY kembali maju, bahkan didesain untuk terpilih secara aklamasi,” ujarnya. Selain itu, Agung juga menilai, SBY kembali memimpin Demokrat karena didorong motivasi untuk kembali menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2019. Pendapat tersebut dinilai logis karena pertama, SBY maju capres dimungkinkan undang-undang. Kedua, saat ini tidak ada figur lain di Demokrat yang bisa didukung DPC untuk menjadi capres sehingga pilihan kembali kepada SBY.
“Di Demokrat itu semua hal di tangan SBY. Langkah SBY mengabaikan regenerasi di kongres ini salah satu tujuannya memanfaatkan peluang menjadi capres. Bagaimana strateginya, ya itu tadi, dengan mengayuh di antara dua karang KMP dan KIH,” ujarnya. Marzuki Alie mengatakan, sejak awal dirinya tidak ingin berseberangan dengan SBY perihal pencalonan Ketua Umum DPP Demokrat. Selama ini dia hanya mendengar kabar dari sejumlah kader yang berkeinginan dirinya maju dalam Kongres IV.
“Dari awal saya tegaskan, tidak pernah ada niat maju dalam pencalonan ketua umum, namun apabila kader menghendaki untuk maju maka saya siap,” katanya saat jumpa pers di salah satu hotel di Jalan Ahmad Yani, kemarin. I Gede Pasek Suardika menduga pemilihan SBY sebagai ketua umum PD telah diskenariokan. Caranya dengan memanipulasi tata tertib pemilihan sehingga tidak ada kandidat lain yang bisa ikut mendaftar, kecuali SBY.
Menurut Pasek, tata tertib pemilihan telah disusun sedemikian rupa oleh SC untuk menjegal calon lain, termasuk dirinya. Ada beberapa poin pasal dalam tata tertib yang dianggap Pasek cukup tendensius, di antaranya aturan yang mensyaratkan seorang calon harus aktif menjadi pengurus minimal lima tahun terakhir. Pada posisi ini tentu hanya SBY yang memenuhi syarat.
Sebab beberapa waktu lalu, dirinya dicopot dari kepengurusan. Poin lain adalah syarat dukungan 30% jumlah suara yang dibuktikan dengan surat dukungan berstempel partai dan bermeterai. Padahal surat tersebut, lanjut Pasek, jauh hari sudah disiapkan. Dia mengaku hampir semua ketua DPC dan DPD Partai Demokrat diminta tanda tangan untuk mendukung SBY pada Kongres IV PD. Sementara mereka yang menolak diancam di-Plt-kan.
“Jadi ini skenario secara sistematis terstruktur dan masif lewat tata tertib ini sehingga hanya satu kandidat yang lolos,” kata Pasek kepada wartawan, kemarin. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, partainya sengaja mengarahkan aklamasi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015- 2020 karena ketakutan perpecahan, seperti yang menimpa Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
“Demokrat mohon maaf belum bisa jalankan regenerasi. Itu demi eksistensi partai kami karena situasi politik tak normal dan pemerintah bias,” ucapnya di Hotel Shangri-La Surabaya. Ulil menyatakan, pihaknya telah mencium gelagat intervensi dari pemerintah di partainya. Pemerintah bisa mengintervensi lewat gerakan internal partai sehingga timbul kongres yang menghasilkan kepengurusan tandingan.
“Yang kami takutkan adalah skenario pemerintah pada PPP dan Golkar ada di Demokrat lewat adanya kepengurusan ganda,” katanya. Ulil mengatakan, skenario pemerintah dapat dijalankan dengan memakai kader internal untuk mengintervensi di internal partai atau juga melalui eksternal partai melalui Kementerian Hukum dan HAM.
Ihya’ulumuddin/ mula akmal/ lukman hakim/ant
SBY melaju sendirian setelah dua orang yang disebut-sebut bisa meramaikan bursa ketua umum, yakni Marzuki Alie dan I Gede Pasek Suardika, mundur teratur. ”Dengan ini menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketuaumumpartaiDemokrat 2015- 2020,” ujar pimpinan sidang paripurna III Kongres IV Partai Demokrat EE Mangindaan di Hotel Shangri-La, tadi malam.
Penetapan SBY sebagai ketua umum tadi malam, lebih cepat dari jadwal seharusnya. Agenda pemilihan ketua umum rencananya baru akan digelar hari ini. Terpilihnya SBY secara aklamasi sudah diperkirakan sejak jauh hari. Apalagi mayoritas DPC mendukung presiden ke6 RI ini untuk kembali memimpin partai. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio menilai, SBY kembali maju di kongres tak lepas dari pragmatisme politik, yakni untuk menjaga elektabilitas partai.
Menurut dia, memang SBY satu-satunya figur yang bisa membawa Demokrat bersaing di papan atas pada Pemilu2019. SejauhiniSBY sudah melakukan langkah taktis penyelamatan partai, termasuk memanfaatkan rivalitas antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).Demokrat di tangan SBY telah mengambil keuntungan dari persaingan KMP dan KIH dengan mengusung jargon partai pengimbang.
“Jadi kalau KMP terlihat jelek, Demokrat dibawanya ke KIH, sebaliknya kalau KIH buruk, Demokrat condong ke KMP ” Ini memang style SBY. Dengan posisi mengayuh di antara dua karang ini, Demokrat tentu ingin menyalip elektabilitas partai-partai KMP dan KIH di Pemilu 2019 nanti,” ujarnya, kemarin. Sejauh ini, kata Agung, tidak ada kader Demokrat yang bisa memainkan peran seperti itu selain SBY. Bahkan, kalau kader lain yang menjadi ketua umum, kemungkinan Demokrat justru dibawanya masuk ke KMP atau ke KIH.
“Itu yang tidak diinginkan sehingga SBY kembali maju, bahkan didesain untuk terpilih secara aklamasi,” ujarnya. Selain itu, Agung juga menilai, SBY kembali memimpin Demokrat karena didorong motivasi untuk kembali menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2019. Pendapat tersebut dinilai logis karena pertama, SBY maju capres dimungkinkan undang-undang. Kedua, saat ini tidak ada figur lain di Demokrat yang bisa didukung DPC untuk menjadi capres sehingga pilihan kembali kepada SBY.
“Di Demokrat itu semua hal di tangan SBY. Langkah SBY mengabaikan regenerasi di kongres ini salah satu tujuannya memanfaatkan peluang menjadi capres. Bagaimana strateginya, ya itu tadi, dengan mengayuh di antara dua karang KMP dan KIH,” ujarnya. Marzuki Alie mengatakan, sejak awal dirinya tidak ingin berseberangan dengan SBY perihal pencalonan Ketua Umum DPP Demokrat. Selama ini dia hanya mendengar kabar dari sejumlah kader yang berkeinginan dirinya maju dalam Kongres IV.
“Dari awal saya tegaskan, tidak pernah ada niat maju dalam pencalonan ketua umum, namun apabila kader menghendaki untuk maju maka saya siap,” katanya saat jumpa pers di salah satu hotel di Jalan Ahmad Yani, kemarin. I Gede Pasek Suardika menduga pemilihan SBY sebagai ketua umum PD telah diskenariokan. Caranya dengan memanipulasi tata tertib pemilihan sehingga tidak ada kandidat lain yang bisa ikut mendaftar, kecuali SBY.
Menurut Pasek, tata tertib pemilihan telah disusun sedemikian rupa oleh SC untuk menjegal calon lain, termasuk dirinya. Ada beberapa poin pasal dalam tata tertib yang dianggap Pasek cukup tendensius, di antaranya aturan yang mensyaratkan seorang calon harus aktif menjadi pengurus minimal lima tahun terakhir. Pada posisi ini tentu hanya SBY yang memenuhi syarat.
Sebab beberapa waktu lalu, dirinya dicopot dari kepengurusan. Poin lain adalah syarat dukungan 30% jumlah suara yang dibuktikan dengan surat dukungan berstempel partai dan bermeterai. Padahal surat tersebut, lanjut Pasek, jauh hari sudah disiapkan. Dia mengaku hampir semua ketua DPC dan DPD Partai Demokrat diminta tanda tangan untuk mendukung SBY pada Kongres IV PD. Sementara mereka yang menolak diancam di-Plt-kan.
“Jadi ini skenario secara sistematis terstruktur dan masif lewat tata tertib ini sehingga hanya satu kandidat yang lolos,” kata Pasek kepada wartawan, kemarin. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, partainya sengaja mengarahkan aklamasi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015- 2020 karena ketakutan perpecahan, seperti yang menimpa Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
“Demokrat mohon maaf belum bisa jalankan regenerasi. Itu demi eksistensi partai kami karena situasi politik tak normal dan pemerintah bias,” ucapnya di Hotel Shangri-La Surabaya. Ulil menyatakan, pihaknya telah mencium gelagat intervensi dari pemerintah di partainya. Pemerintah bisa mengintervensi lewat gerakan internal partai sehingga timbul kongres yang menghasilkan kepengurusan tandingan.
“Yang kami takutkan adalah skenario pemerintah pada PPP dan Golkar ada di Demokrat lewat adanya kepengurusan ganda,” katanya. Ulil mengatakan, skenario pemerintah dapat dijalankan dengan memakai kader internal untuk mengintervensi di internal partai atau juga melalui eksternal partai melalui Kementerian Hukum dan HAM.
Ihya’ulumuddin/ mula akmal/ lukman hakim/ant
(ars)