Sekprov Sulsel Konsultasi ke Mendagri Soal Percepatan Penanganan Corona
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani konsultasi ke Mendagri soal upaya percepatan penanganan virus corona. Foto/Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melakukan rapat koordinasi dengan sekretaris provinsi dan bupati/wali kota se-Indonesia melalui video conference, Rabu (8/4/2020). Rapat kali ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaaan barang dan jasa dalam upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan virus corona alias covid-19.
Kesempatan itu digunakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, untuk berkonsultasi sekaligus mengenai upaya percepatan penanganan virus corona. Ia juga menanyakan perihal pengadaan alat pelindung diri atau APD yang sangat dibutuhkan tenaga medis dalam menangani pasien covid-19.
“Yang kami tanyakan terkait alat pelindung diri (APD) yang tidak berstandar, bagaimana menyikapinya untuk melakukan pengadaaan APD di beberapa daerah yang sampai hari ini masih dalam keadaan sangat kekurangan. Dan adapun data-data kebutuhan yang diminta Kemendagri, kami berharap agar cepat terealisasi di Sulawesi Selatan,” ujar Hayat.
Merespons itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya sudah memiliki daftar perusahaan yang memproduksi APD yang telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemerintah daerah bisa mengacu pada data tersebut untuk pembelian APD guna memastikan APD yang dibeli benar-benar sudah berstandar dan aman bagi tenaga medis.
“Untuk menyikapi pengadaan APD yang tidak terstandar, kami telah memiliki daftar perusahaan yang memproduksi APD yang telah mendapatkan sertifikat dari Kemenkes, dimana data-data tersebut kita akan berikan kepada masing masing kepala daerah. Dan untuk pengadaan APD dari pusat sambil menunggu pengadaannya, silahkan melakukan pengadaan sendiri,” jawab Menteri Tito.
Sekprov Hayat Gani sendiri menyampaikan rapat koordinasi kali ini dilaksanakan dengan tujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha. Hal itu penting guna menyatukan langkah kebijakan yang difokuskan pada isu strategis dalam menjamin ketersediaan dan pengadaan sarana-prasarana kesehatan di seluruh daerah di Indonesia serta ketersediaan sembako.
Turut hadir secara daring dalam video conference ini yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Sejumlah instansi itu melaporkan kebijakan yang ditempuh dalam mendukung Instruksi Presiden dalam upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 di Indonesia.
Kesempatan itu digunakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, untuk berkonsultasi sekaligus mengenai upaya percepatan penanganan virus corona. Ia juga menanyakan perihal pengadaan alat pelindung diri atau APD yang sangat dibutuhkan tenaga medis dalam menangani pasien covid-19.
“Yang kami tanyakan terkait alat pelindung diri (APD) yang tidak berstandar, bagaimana menyikapinya untuk melakukan pengadaaan APD di beberapa daerah yang sampai hari ini masih dalam keadaan sangat kekurangan. Dan adapun data-data kebutuhan yang diminta Kemendagri, kami berharap agar cepat terealisasi di Sulawesi Selatan,” ujar Hayat.
Merespons itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya sudah memiliki daftar perusahaan yang memproduksi APD yang telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemerintah daerah bisa mengacu pada data tersebut untuk pembelian APD guna memastikan APD yang dibeli benar-benar sudah berstandar dan aman bagi tenaga medis.
“Untuk menyikapi pengadaan APD yang tidak terstandar, kami telah memiliki daftar perusahaan yang memproduksi APD yang telah mendapatkan sertifikat dari Kemenkes, dimana data-data tersebut kita akan berikan kepada masing masing kepala daerah. Dan untuk pengadaan APD dari pusat sambil menunggu pengadaannya, silahkan melakukan pengadaan sendiri,” jawab Menteri Tito.
Sekprov Hayat Gani sendiri menyampaikan rapat koordinasi kali ini dilaksanakan dengan tujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha. Hal itu penting guna menyatukan langkah kebijakan yang difokuskan pada isu strategis dalam menjamin ketersediaan dan pengadaan sarana-prasarana kesehatan di seluruh daerah di Indonesia serta ketersediaan sembako.
Turut hadir secara daring dalam video conference ini yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Sejumlah instansi itu melaporkan kebijakan yang ditempuh dalam mendukung Instruksi Presiden dalam upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 di Indonesia.
(tyk)
Explore More