Dugaan Korupsi DLH Bone, Polisi Sudah Periksa 60 Saksi
Selasa, 27 Agustus 2019 - 18:07 WIB
Polres Bone terus mengusut dugaan korupsi anggaran swakelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun anggaran 2017. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
Kepolisian Resor (Polres) Bone terus melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi anggaran swakelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun anggaran 2017. Total, sudah ada 60 saksi yang diambil keterangan, termasuk sederet pejabat DLHK Kabupaten Bone.
Sejumlah saksi yang sudah diperiksa polisi yakni lima kepala bidang lingkup DLH, termasuk Kepala DLH Bone serta sejumlah pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). "Sudah ada sekitar 60 orang yang diperiksa terkait kasus ini termasuk kepala dinasnya sudah diperiksa," kata Kepala Polres Bone, AKBP Muhammad Kadarislam, Selasa (27/8/2019).
Lanjut dia, untuk penetapan tersangka dalam kasus tersebut, pihaknya telah meminta BPK untuk melakukan audit anggaran swakelola DLH Kabupaten Bone untuk tahun anggaran 2017."Masih tahap perhitungan kerugian negara, nanti setelah perhitungan dari BPK barulah kita akan melakukan galar perkaranya. Yang audit BPK pusat," paparnya.
Kasus dugaan korupsi anggaran swakelola DLH Bone ini bergulir sejak awal 2019. Perhitungan kepolisian soal kerugian negara sekitar Rp900 juta dari total anggaran Rp 4miliar yang diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa.
Kasat Reskrim Polres Bone, Iptu Mohammad Pahrun, menyebutkan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan anggaran swakelola DLH itu diduga dilakukan oleh Kadis DLH Bone untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, Pahrun mengaku belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena saat ini BPK pusat masih melakukan audit.
"Jadi yang kami usut ini anggaran barang dan jasa yang totalnya Rp4 miliar dari APBD tahun 2017. Saat ini penyidik juga masih melengkapi apa yang menjadi kebutuhan auditor BPK, kalau ada kekurangan, kita akan melengkapi keterangan yang butuhkan," tandasnya.
Sejumlah saksi yang sudah diperiksa polisi yakni lima kepala bidang lingkup DLH, termasuk Kepala DLH Bone serta sejumlah pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). "Sudah ada sekitar 60 orang yang diperiksa terkait kasus ini termasuk kepala dinasnya sudah diperiksa," kata Kepala Polres Bone, AKBP Muhammad Kadarislam, Selasa (27/8/2019).
Lanjut dia, untuk penetapan tersangka dalam kasus tersebut, pihaknya telah meminta BPK untuk melakukan audit anggaran swakelola DLH Kabupaten Bone untuk tahun anggaran 2017."Masih tahap perhitungan kerugian negara, nanti setelah perhitungan dari BPK barulah kita akan melakukan galar perkaranya. Yang audit BPK pusat," paparnya.
Kasus dugaan korupsi anggaran swakelola DLH Bone ini bergulir sejak awal 2019. Perhitungan kepolisian soal kerugian negara sekitar Rp900 juta dari total anggaran Rp 4miliar yang diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa.
Kasat Reskrim Polres Bone, Iptu Mohammad Pahrun, menyebutkan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan anggaran swakelola DLH itu diduga dilakukan oleh Kadis DLH Bone untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, Pahrun mengaku belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena saat ini BPK pusat masih melakukan audit.
"Jadi yang kami usut ini anggaran barang dan jasa yang totalnya Rp4 miliar dari APBD tahun 2017. Saat ini penyidik juga masih melengkapi apa yang menjadi kebutuhan auditor BPK, kalau ada kekurangan, kita akan melengkapi keterangan yang butuhkan," tandasnya.
(tyk)
