Pemkab Bulukumba Ancam Tak Perpanjang HGU PT Lonsum
Rabu, 21 November 2018 - 21:35 WIB
Pemkab Bulukumba mengancam tidak memperpanjang HGU PT Lonsum sebelum ada pengukuran wilayah garapan. Foto: Ilustrasi
A
A
A
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, mengancam tak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) milik PT London Sumatera (Lonsum) Tbk sampai dilakukan pengukuran ulang wilayah garapan. Dimana hasil pengukuran ulang tersebut akan menjadi dasar penerbitan HGU dan penentuan area garapan PT Lonsum.
Hal tersebut ditegaskan pada pertemuan yang dilakukan pihak Pemkab Bulukumba yang dihadiri langsung Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Bulukumba, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, pihak PT Lonsum, tokoh masyarakat Kajang dan LSM pendamping masyarakat Kajang Agra.
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Djunaidi Abdillah menerangkan berdasarkan hasil pertemuan tersebut bahwa PT Lonsum diminta untuk menjaga mata air yang terletak di Bukit Jaya dan Bukit Madu yang menjadi sumber daya masyarakat Kajang.
"Kesimpulan dari pertemuan tadi, Lonsum diminta untuk tidak melakukan aktivitas di lahan yang digugat masyarakat Kajang seluas 8 hektar," terangnya.
Selain itu, menurut Abdillah. Masyarakat juga wajib mematuhi HGU yang dimiliki Lonsum hingga tim kecil bentukan pemerintah pusat turun melakukan pengukuran langsung. Hal tersebut juga berlaku untuk Lonsum agar tidak melakukan penebangan di area yang diduduki masyarakat.
"Masyarakat kita minta untuk tidak melakukan pendudukan dan mematuhi HGU Lonsum agar tim kecil bisa bekerja maksimal, karena tim kecil nanti akan menyiapkan alat bukti tambahan," harapnya.
Abdillah menambahkan jika hasil kerja tim kecil menemukan bahwa lahan garapan Lonsum merupakan hak masyarakat. Maka Lonsum berkewajiban menyerahkan lahan tersebut meski terdapat tanaman didalamnya.
"Jika hasil kerja tim kecil menemukan bahwa lahan itu adalah hak masyarakat Kajang. Lonsum wajib menyerahkan meski sudah digarap dan harus diserahkan beserta tanaman didalamnya," tambahnya.
Hal tersebut ditegaskan pada pertemuan yang dilakukan pihak Pemkab Bulukumba yang dihadiri langsung Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Bulukumba, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, pihak PT Lonsum, tokoh masyarakat Kajang dan LSM pendamping masyarakat Kajang Agra.
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Djunaidi Abdillah menerangkan berdasarkan hasil pertemuan tersebut bahwa PT Lonsum diminta untuk menjaga mata air yang terletak di Bukit Jaya dan Bukit Madu yang menjadi sumber daya masyarakat Kajang.
"Kesimpulan dari pertemuan tadi, Lonsum diminta untuk tidak melakukan aktivitas di lahan yang digugat masyarakat Kajang seluas 8 hektar," terangnya.
Selain itu, menurut Abdillah. Masyarakat juga wajib mematuhi HGU yang dimiliki Lonsum hingga tim kecil bentukan pemerintah pusat turun melakukan pengukuran langsung. Hal tersebut juga berlaku untuk Lonsum agar tidak melakukan penebangan di area yang diduduki masyarakat.
"Masyarakat kita minta untuk tidak melakukan pendudukan dan mematuhi HGU Lonsum agar tim kecil bisa bekerja maksimal, karena tim kecil nanti akan menyiapkan alat bukti tambahan," harapnya.
Abdillah menambahkan jika hasil kerja tim kecil menemukan bahwa lahan garapan Lonsum merupakan hak masyarakat. Maka Lonsum berkewajiban menyerahkan lahan tersebut meski terdapat tanaman didalamnya.
"Jika hasil kerja tim kecil menemukan bahwa lahan itu adalah hak masyarakat Kajang. Lonsum wajib menyerahkan meski sudah digarap dan harus diserahkan beserta tanaman didalamnya," tambahnya.
(agn)
