Jalur Zonasi Diawasi Ketat, Jangan Sampai Ada Oknum Pemerintahan yang 'Bermain'

Sebab, selain laporan adanya kecurangan seperti manipulasi data melalui surat keterangan domisili dan kartu keluarga (KK), juknis dan perwali pun disinyalir tidak sinkron. "Seharusnya proses PPDB ini diulang dan sistemnya diperbaiki, karena disinyalir juga ada perbedaan antara juknis dan perwali," tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amelia Malik mengaku telah mematangkan persiapan PPDB jalur zonasi. Kendala yang terjadi di jalur non zonasi lalu dipastikan tidak akan terulang. "Kita sudah koordinasi dengan Diskominfo dan Disdukcapil. Insya Allah kendala di jalur non zonasi kemarin sudah kita antisipasi," ujarnya.

Kata Amelia, calon peserta didik harus memiliki KK yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Meski begitu, KK dapat diganti dengan sura keterangan domisili dari RT/RW yang telah dilegalisir oleh lurah. Baca Lagi : Jika Manipulasi Terbukti, PPDB di Makassar Terancam Diulang

Meski begitu, ia menegaskan data kependudukan sulit dimanipulasi. Sebab, sistem aplikasi merekam data dapodik calon peserta didik. Jikapun menggunakan surat keterangan domisili harus disertakan dengan alasan yang jelas. "Pada saat mendaftar muncul alamat dan titik koordinat. Jadi jadi kalau tidak sesuai langsung di tolak. Kalaupun pakai suket nanti kita lihat alasannya baru diverifikasi," pungkasnya.