Sekretaris Barapen Papua Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Lukas Enembe Sebelum Pemilu 2024
Jum'at, 09 Desember 2022 - 13:19 WIB
loading...
Sekretaris Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen) Papua, Jhon Mokay. (Ist)
A
A
A
JAYAPURA - Sekretaris Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen) Papua, Jhon Mokay meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menuntaskan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe , secepat mungkin, sebelum digelarnya Pemilu 2024.
Desakan itu disampaikan Jhon di Jayapura, Kamis (8/12/2022). Pemuda Papua mantan siswa Akademi Militer (Akmil) Magelang tahun 2009 ini khawatir, kesibukan berbagai pihak menuju pagelaran Pemilu 2024 bisa mengaburkan penuntasan kasus korupsi orang nomor satu di Papua itu.
Selain itu, kasus korupsi Lukas Enembe dapat ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk sengaja menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua.
“Kalau terus diulur, takutnya di tahun yang baru nanti lebih-lebih menjelang Pemilu 2024 bisa menimbulkan kegaduhan. Apalagi Papua ini kan rentan sekali ya dengan gangguan keamanan,” ungkap Jhon.
Jhon menyebut, kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua tidak berdiri sendiri, tetapi bertali-temali dengan perbuatan oknum-oknum lain yang berada di seputaran pusat pemerintahan Provinsi Papua.
Desakan itu disampaikan Jhon di Jayapura, Kamis (8/12/2022). Pemuda Papua mantan siswa Akademi Militer (Akmil) Magelang tahun 2009 ini khawatir, kesibukan berbagai pihak menuju pagelaran Pemilu 2024 bisa mengaburkan penuntasan kasus korupsi orang nomor satu di Papua itu.
Selain itu, kasus korupsi Lukas Enembe dapat ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk sengaja menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua.
“Kalau terus diulur, takutnya di tahun yang baru nanti lebih-lebih menjelang Pemilu 2024 bisa menimbulkan kegaduhan. Apalagi Papua ini kan rentan sekali ya dengan gangguan keamanan,” ungkap Jhon.
Jhon menyebut, kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua tidak berdiri sendiri, tetapi bertali-temali dengan perbuatan oknum-oknum lain yang berada di seputaran pusat pemerintahan Provinsi Papua.
Lihat Juga :
