Herman Deru Pastikan Anggaran Covid-19 Fokus untuk Keselamatan Masyarakat
loading...
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat Talkshow bersama salah satu stasiun televisi, Kamis (9/7/2020).
A
A
A
PALEMBANG - Langkah konkret terus dilakukan Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam upaya penanganan Covid-19 di Sumsel. Salah satunya dengan merealokasi anggaran untuk penanganan wabah tersebut. Agar penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran, peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat dibutuhkan.
"Tentu dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan Covid tersebut, kita melibatkan KPK dan BPKP untuk mengawasi agar tepat sasaran. Kita ingin penggunaannya tetap berdasarkan akuntabilitas yang berlaku," kata HD disela Talkshow bersama salah satu stasiun televisi, Kamis (9/7/2020).
Lanjut HD, dirinya selalu mengingatkan agar Bupati dan Wali Kota yang ada di Sumsel selalu jeli dalam mengelola anggaran untuk penanganan Covid-19. "Saya selalu mengingatkan penggunaan anggaran ini secara bertahap sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada tujuan tertentu sehingga merugikan masyarakat. Jangan sampai juga ada bencana baru setelah ini, seperti tertangkap karena penyalahgunaan anggaran tersebut," tuturnya.
Menurut HD, anggaran penanganan Covid-19 tersebut saat ini tetap difokuskan untuk keselamatan masyarakat Sumsel. "Namun tenaga medis yang bertugas juga tidak bisa kita lupakan. Mereka merupakan benteng terkahir yang harus dijaga. Insentif atas jasa mereka juga kita berikan agar terus semangat dalam penanganan wabah ini," terangnya.
Meski fokus dalam penanganan Covid-19, HD menerangkan pembangunan juga tidak boleh terhenti. Termasuk juga pembangunan dalam dunia pendidikan.
Sebelumnya, HD juga telah berkomitmen menganggarkan APBD untuk meringankan beban kuliah untuk para mahasiswa Sumsel yang terdampak Covid-19. Dimana 17.000 lebih mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Sumsel mendapatkan Rp1 juta per orang. Tidak hanya itu, mahasiwa Sumsel yang ada di luar negeri pun mendapatkan bantuan tersebut.
"Pendidikan ini juga penting. Itu masa depan bangsa. Untuk itu kita juga berikan bantuan agar para mahasiswa yang terdampak wabah ini tetap bisa kuliah," bebernya.
Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga tidak bisa dilupakan. Sebab, menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar yang dapat tetap menumbuhkan perekonomian meski di masa pandemi ini. "Penanganan Covid dan mencegah menurunnya ekonomi adalah hal yang bertolak belakang. Butuh ide agar hal itu bisa jalan beriringan. Untuk itu kita membuat terobosan dengan membantu UMKM baik dari segi modal maupun keterampilan. Namun itu juga belum cukup, kita juga menyiapkan pasar dengan turut mempromosikannya," jelasnya.
Talkshow dengan tema "Sinergi KPK dan BPKP Dalam Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19" dihadiri oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri. Menurut Firli, saat ini KPK juga telah membentuk satgas pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. "Kita ada satgas pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Termasuk juga satgas penindakan jika nantinya ada penyalahgunaan anggaran tersebut," tegasnya.
Dikatakannya, KPK sendiri telah memberikan batasan-batasan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut. "KPK telah memberikan rambu-rambu. Semua kepala daerah sudah kita peringatkan dan jangan ada persekongkolan sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran," tuturnya.
Jika hal itu terjadi, lanjutnya, maka maksimal hukuman mati akan diberikan kepada para pelaku. "Hukuman mati itu bukan ancaman. Itu terdapat dalam undang-undang. Anggaran ini untuk keselamatan rakyat, jadi jangan sampai ada penyalahgunaan tersebut," bebernya.
Saat ini KPK tetap melakukan langkah edukasi agar penyalahgunaan tidak terjadi. "Memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap, kita bisa lakukan dengan cara mendidik. Kita cegat agar langkah untuk koruosi tidak terjadi. Jika masih terjadi, mau tidak mau kita harus tindak," paparnya.
Disisi lain, Firli mengapresiasi langkah Gubernur H Herman Deru yang telah memberikan bantuan untuk kelanjutan mahasiswa melalui APBD. "Tentu saya apeesiasi. Ini sudah saya laporkan ke presiden. Upaya Gubernur ini sejalae dengan program pemerintah pusat. Saya harapkan daerah lain dapat meniru inovasi ini. Pendidikan ini memang penting untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.
"Tentu dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan Covid tersebut, kita melibatkan KPK dan BPKP untuk mengawasi agar tepat sasaran. Kita ingin penggunaannya tetap berdasarkan akuntabilitas yang berlaku," kata HD disela Talkshow bersama salah satu stasiun televisi, Kamis (9/7/2020).
Lanjut HD, dirinya selalu mengingatkan agar Bupati dan Wali Kota yang ada di Sumsel selalu jeli dalam mengelola anggaran untuk penanganan Covid-19. "Saya selalu mengingatkan penggunaan anggaran ini secara bertahap sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada tujuan tertentu sehingga merugikan masyarakat. Jangan sampai juga ada bencana baru setelah ini, seperti tertangkap karena penyalahgunaan anggaran tersebut," tuturnya.
Menurut HD, anggaran penanganan Covid-19 tersebut saat ini tetap difokuskan untuk keselamatan masyarakat Sumsel. "Namun tenaga medis yang bertugas juga tidak bisa kita lupakan. Mereka merupakan benteng terkahir yang harus dijaga. Insentif atas jasa mereka juga kita berikan agar terus semangat dalam penanganan wabah ini," terangnya.
Meski fokus dalam penanganan Covid-19, HD menerangkan pembangunan juga tidak boleh terhenti. Termasuk juga pembangunan dalam dunia pendidikan.
Sebelumnya, HD juga telah berkomitmen menganggarkan APBD untuk meringankan beban kuliah untuk para mahasiswa Sumsel yang terdampak Covid-19. Dimana 17.000 lebih mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Sumsel mendapatkan Rp1 juta per orang. Tidak hanya itu, mahasiwa Sumsel yang ada di luar negeri pun mendapatkan bantuan tersebut.
"Pendidikan ini juga penting. Itu masa depan bangsa. Untuk itu kita juga berikan bantuan agar para mahasiswa yang terdampak wabah ini tetap bisa kuliah," bebernya.
Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga tidak bisa dilupakan. Sebab, menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar yang dapat tetap menumbuhkan perekonomian meski di masa pandemi ini. "Penanganan Covid dan mencegah menurunnya ekonomi adalah hal yang bertolak belakang. Butuh ide agar hal itu bisa jalan beriringan. Untuk itu kita membuat terobosan dengan membantu UMKM baik dari segi modal maupun keterampilan. Namun itu juga belum cukup, kita juga menyiapkan pasar dengan turut mempromosikannya," jelasnya.
Talkshow dengan tema "Sinergi KPK dan BPKP Dalam Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19" dihadiri oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri. Menurut Firli, saat ini KPK juga telah membentuk satgas pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. "Kita ada satgas pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Termasuk juga satgas penindakan jika nantinya ada penyalahgunaan anggaran tersebut," tegasnya.
Dikatakannya, KPK sendiri telah memberikan batasan-batasan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut. "KPK telah memberikan rambu-rambu. Semua kepala daerah sudah kita peringatkan dan jangan ada persekongkolan sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran," tuturnya.
Jika hal itu terjadi, lanjutnya, maka maksimal hukuman mati akan diberikan kepada para pelaku. "Hukuman mati itu bukan ancaman. Itu terdapat dalam undang-undang. Anggaran ini untuk keselamatan rakyat, jadi jangan sampai ada penyalahgunaan tersebut," bebernya.
Saat ini KPK tetap melakukan langkah edukasi agar penyalahgunaan tidak terjadi. "Memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap, kita bisa lakukan dengan cara mendidik. Kita cegat agar langkah untuk koruosi tidak terjadi. Jika masih terjadi, mau tidak mau kita harus tindak," paparnya.
Disisi lain, Firli mengapresiasi langkah Gubernur H Herman Deru yang telah memberikan bantuan untuk kelanjutan mahasiswa melalui APBD. "Tentu saya apeesiasi. Ini sudah saya laporkan ke presiden. Upaya Gubernur ini sejalae dengan program pemerintah pusat. Saya harapkan daerah lain dapat meniru inovasi ini. Pendidikan ini memang penting untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.
(alf)
Explore More