Demi Kemajuan Papua, Warga Arso ini Minta Lukas Enembe Buka Semua Kroni yang Terlibat
Jum'at, 02 Desember 2022 - 09:17 WIB
loading...
A
A
A
“Secara hukum itu (KPK) sudah benar sekali. Jadi, Pak Lukas juga harusnya, orang Jawa bilang legowo. Benar dan tidaknya (tuduhan terhadap Lukas) itu ada di pihak penegak hukum (KPK), agar jelas. Itu harapan saya, begitu pun harapan masyarakat Papua,” kata Thomas.
Thomas juga meminta Gubernur Papua mau buka-bukaan terhadap KPK, siapa saja kroni-kroni Lukas, baik pihak swasta, lebih-lebih para pejabat daerah lainnya yang ada di wilayah Papua.
“Kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, itu hal yang biasa-biasa saja. Artinya, barang itu pasti akan terjadi. Silahkan dia (Lukas Enembe) harus menjelaskan semua kaki-tangannya. Barang ini (nama kroni-kroni) ada di saku Bapak Lukas Enembe, bukan ada di luar tapi ada di dalam. Jadi kita dan yang lain-lain mungkin tidak tahu, nanti KPK yang pegang kemudian periksa, itu baru,” imbuh Thomas.
Thomas menilai, perilaku koruptif para pejabat daerah adalah faktor penyebab utama gagalnya pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua pada era Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama.
“Terus terang, kami orang Papua asli, kami tidak mengalami kemajuan. Kendalanya mungkin dari pengelola dana Otsus atau pimpinan tingkat atas di Provinsi Papua. Pasti ada penyelewengan,” kata Thomas.
Thomas juga meminta Gubernur Papua mau buka-bukaan terhadap KPK, siapa saja kroni-kroni Lukas, baik pihak swasta, lebih-lebih para pejabat daerah lainnya yang ada di wilayah Papua.
“Kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, itu hal yang biasa-biasa saja. Artinya, barang itu pasti akan terjadi. Silahkan dia (Lukas Enembe) harus menjelaskan semua kaki-tangannya. Barang ini (nama kroni-kroni) ada di saku Bapak Lukas Enembe, bukan ada di luar tapi ada di dalam. Jadi kita dan yang lain-lain mungkin tidak tahu, nanti KPK yang pegang kemudian periksa, itu baru,” imbuh Thomas.
Thomas menilai, perilaku koruptif para pejabat daerah adalah faktor penyebab utama gagalnya pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua pada era Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama.
“Terus terang, kami orang Papua asli, kami tidak mengalami kemajuan. Kendalanya mungkin dari pengelola dana Otsus atau pimpinan tingkat atas di Provinsi Papua. Pasti ada penyelewengan,” kata Thomas.
Lihat Juga :
