Hoaks Masif Beredar di Tengah Penanganan Gempa Cianjur, Begini Tanggapan Diskominfo Jabar
loading...
A
A
A
BANDUNG - Kabar bohong atau hoaks kian masif beredar di tengah upaya penanganan korban dan dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur . Hal itu pun dinilai bisa berdampak buruk bagi korban.
Kondisi tersebut terungkap berdasarkan penelusuran Jabar Saber Hoaks (JSH) sebagai salah satu unit khusus penanganan hoaks di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi (Diskominfo) Jawa Barat.
Sejak gempa berkekuatan magnitudo 5,6 itu mengguncang Cianjur, JSH berjibaku mengklarifikasi puluhan hoaks atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memperkeruh suasana itu.
Bahkan, dalam sepekan terakhir, JSH telah menerima 59 aduan hoaks terkait gempa Cianjur dengan jumlah 23 kasus hoaks yang telah diklarifikasi. Hasil klarifikasi telah dipublikasikan di akun Instagram JSH.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Ika Mardiah menuturkan, dari segi jumlah, dalam sepekan muncul 23 hoaks terbilang banyak.
"Rata-rata dalam sebulan JSH menerima 40-an kasus hoaks yang diklarifikasi. Namun, ketika gempa Cianjur, JSH menerima 23 kasus hoaks dalam sepekan sejak tanggal 21 November2022 sampai hari ini," kata Ika, Rabu (30/11/2022).
Ika merinci, kasus-kasus yang diklasifikasikan kebanyakan soal kejadian saat gempa Cianjur dan dampak dari bencana alam tersebut.
Salah satu contohnya adalah video detik-detik longsor gempa Cianjur yang faktanya adalah video longsor di Palopo, Sulawesi Selatan pada 26 Juni 2020 silam.
Hoaks lainnya, laporan video pergerakan tanah setelah gempa di Cianjur yang menyeret rumah dan bangunan beredar di media sosial TikTok.
Video pergeseran tanah tersebut diklaim terjadi pasca gempa bumi tektonik mengguncang Cianjur, 21 November 2022 lalu.
Hasil pengecekan Tim JSH, rekaman tersebut bukan diambil pascagempa bumi Cianjur, melainkan likuefaksi tanah di Kompleks Perumahan Petobo, Sulawesi Tengah akibat gempa Palu 2018 silam.
"Jadi kesimpulan rekaman pergerakan tanah yang menyeret rumah dan bangunan yang diklaim terjadi pasca gempa Cianjur adalah keliru. Faktanya, itu merupakan likuefaksi tanah pasca gempa Palu 2018 silam," kata Ika.
Menurut Ika, kebanyakan kasus hoaks itu false context dan misleading content terkait gempa Cianjur. Mayoritas adalah jenis false context dimana konten disajikan dengan narasi konteks yang salah dengan memuat video atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya.
"Atau video yang terjadi di tempat lain, tapi diklaim sebagai kejadian saat gempa di Cianjur," terangnya.
Lebih lanjut Ika mengatakan, hadirnya hoaks di tengah situasi psikologi masyarakat yang traumatik menambah beban bagi masyarakat terdampak serta meresahkan masyarakat umum lainnya.
Oleh karenanya, Ika mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan pesan kepada pihak lain ketika menerima pesan berantai tentang gempa dengan sumber yang tidak jelas.
Ketua Jabar Saber Hoaks, Alfianto Yustinova mengatakan, dengan potensi hadirnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, masyarakat diharapkan tidak langsung percaya atau menyebarkannya.
"Diharapkan masyarakat tetap kritis dengan munculnya informasi-informasi saat ini," kata Alfianto.
Hingga akhir November 2022, JSH telah mengklarifikasi 500 kasus hoaks yang kebanyakan berupa link-link palsu untuk undian berhadiah, bantuan sosial, link penipuan, akun palsu serta hoaks kesehatan.
Kondisi tersebut terungkap berdasarkan penelusuran Jabar Saber Hoaks (JSH) sebagai salah satu unit khusus penanganan hoaks di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi (Diskominfo) Jawa Barat.
Sejak gempa berkekuatan magnitudo 5,6 itu mengguncang Cianjur, JSH berjibaku mengklarifikasi puluhan hoaks atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memperkeruh suasana itu.
Bahkan, dalam sepekan terakhir, JSH telah menerima 59 aduan hoaks terkait gempa Cianjur dengan jumlah 23 kasus hoaks yang telah diklarifikasi. Hasil klarifikasi telah dipublikasikan di akun Instagram JSH.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Ika Mardiah menuturkan, dari segi jumlah, dalam sepekan muncul 23 hoaks terbilang banyak.
"Rata-rata dalam sebulan JSH menerima 40-an kasus hoaks yang diklarifikasi. Namun, ketika gempa Cianjur, JSH menerima 23 kasus hoaks dalam sepekan sejak tanggal 21 November2022 sampai hari ini," kata Ika, Rabu (30/11/2022).
Ika merinci, kasus-kasus yang diklasifikasikan kebanyakan soal kejadian saat gempa Cianjur dan dampak dari bencana alam tersebut.
Salah satu contohnya adalah video detik-detik longsor gempa Cianjur yang faktanya adalah video longsor di Palopo, Sulawesi Selatan pada 26 Juni 2020 silam.
Hoaks lainnya, laporan video pergerakan tanah setelah gempa di Cianjur yang menyeret rumah dan bangunan beredar di media sosial TikTok.
Video pergeseran tanah tersebut diklaim terjadi pasca gempa bumi tektonik mengguncang Cianjur, 21 November 2022 lalu.
Hasil pengecekan Tim JSH, rekaman tersebut bukan diambil pascagempa bumi Cianjur, melainkan likuefaksi tanah di Kompleks Perumahan Petobo, Sulawesi Tengah akibat gempa Palu 2018 silam.
"Jadi kesimpulan rekaman pergerakan tanah yang menyeret rumah dan bangunan yang diklaim terjadi pasca gempa Cianjur adalah keliru. Faktanya, itu merupakan likuefaksi tanah pasca gempa Palu 2018 silam," kata Ika.
Menurut Ika, kebanyakan kasus hoaks itu false context dan misleading content terkait gempa Cianjur. Mayoritas adalah jenis false context dimana konten disajikan dengan narasi konteks yang salah dengan memuat video atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya.
"Atau video yang terjadi di tempat lain, tapi diklaim sebagai kejadian saat gempa di Cianjur," terangnya.
Lebih lanjut Ika mengatakan, hadirnya hoaks di tengah situasi psikologi masyarakat yang traumatik menambah beban bagi masyarakat terdampak serta meresahkan masyarakat umum lainnya.
Oleh karenanya, Ika mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan pesan kepada pihak lain ketika menerima pesan berantai tentang gempa dengan sumber yang tidak jelas.
Ketua Jabar Saber Hoaks, Alfianto Yustinova mengatakan, dengan potensi hadirnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, masyarakat diharapkan tidak langsung percaya atau menyebarkannya.
"Diharapkan masyarakat tetap kritis dengan munculnya informasi-informasi saat ini," kata Alfianto.
Hingga akhir November 2022, JSH telah mengklarifikasi 500 kasus hoaks yang kebanyakan berupa link-link palsu untuk undian berhadiah, bantuan sosial, link penipuan, akun palsu serta hoaks kesehatan.
(nic)